Dukung IPO BUMN, Anggota Komisi VI: Dorong Swasta Kelola Aset Rp8.000 Triliun

JAKARTA - Kementerian BUMN terus melakukan gebrakan kebijakan bagi perusahaan pelat merah. Salah satunya adalah melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) 14 BUMN.

Anggota Komisi VI DPR, Abdul Hakim Bafagih, menyebut, langkah Menteri BUMN Erick Thohir sejatinya merupakan upaya restrukturisasi atau perbaikan kinerja BUMN agar lebih progresif.

Baca juga:THR 'Disunat' Sri Mulyani, ASN Bikin Petisi

Dibandingkan dengan Menteri BUMN sebelumnya, sikap Erick dinilai lebih konkret. Dia berpandangan, IPO adalah salah satu metode restrukturisasi BUMN yang paling rasional karena dengan IPO BUMN dituntut untuk lebih profesional dan transparan.

"Dan mau tidak mau, harus menyesuaikan diri dengan iklim persaingan bisnis. Semua BUMN yang beroperasi secara komersial harusnya didorong untuk IPO,” Abdul Hakim, Sabtu (1/5/2021).

Tak tanggung-tanggung, kata Abdul, Komisi VI pun akan mendukung aksi korporasi mantan bos Inter Milan itu hingga terealisasi dalam waktu singkat atau kurang dari satu tahun ke depan.

"Karena selain untuk memperbaiki kinerja, melantainya BUMN di bursa saham juga mendorong swasta untuk ikut berperan dalam mengelola aset-aset BUMN yang saat ini totalnya mencapai Rp8.000 triliun lebih," katanya.

Baca juga:Partai Gelora Kritik Bos Kimia Farma Tolak Minta Maaf Kasus Antigen Bekas

Meski begitu, dia mengkritisi persoalan klasik BUMN saat ini. Perkaranya, sebagian besar BUMN masih dikelola dengan budaya organisasi yang lambat dan birokratis. Alih-alih memberikan kontribusi positif untuk negara, BUMN justru menjadi beban negara.

Karena itu, langkah Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi lewat IPO ini perlu didukung penuh. “Dengan IPO, saya berharap kinerja BUMN dan meningkatkan value creation dan bisa lebih banyak lagi kontribusinya terhadap negara baik melalui pajak maupun dividen," tutur dia.