Jaga Laju Pemulihan Ekonomi, Airlangga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran
loading...
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Berbagai indikator penanganan kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren perbaikan dan relatif lebih baik daripada indikator di tingkat global. Secara umum, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali. Tingkat Kasus Aktif 5,2% (lebih rendah dari global 11,09%), tingkat kesembuhan 92,0% (lebih baik dari global 86,83%), namun tingkat kematian 2,8% (masih lebih tinggi dari global 2,07%).
Kasus aktif nasional, konsisten mengalami penurunan sebesar 48,6% dari puncak kasus (pada 5 Februari 2021). Penurunan kasus aktif sebesar -7.595 dalam 1 minggu terakhir, sehingga per 16 Mei 2021, jumlah kasus aktif sudah berhasil turun menjadi 90.800 kasus.
Baca juga:Pecah Rekor 1 Miliar Konsumen, Alibaba Agresif Tembus Pasar Baru
Meskipun beberapa indikator (jumlah kasus aktif, penambahan kasus harian, BOR, kesembuhan, kematian) menunjukkan tren positif dan perbaikan, namun perlu kewaspadaan terkait dengan peningkatan signifikan jumlah kasus dan BOR di sebagian besar provinsi di Sumatera, dan ditemukannya beberapa kasus varian baru (B.117 Inggris dan B.1.617 India).
“Perlu mewaspadai dan antisipasi potensi lonjakan atau kenaikan kasus aktif, setelah pelaksanaan libur panjang Idulfitri ini,” ujar Menko Airlangga Hartarto pada acara Konferensi Pers selesai acara Rapat Terbatas di Istana Merdeka Senin (17/5/2021).
Tren jumlah kasus aktif di tingkat provinsi: 15 provinsi meningkat (sebagian besar provinsi di Pulau Sumatra) dan 19 provinsi menurun. provinsi yang kasus aktifnya meningkat adalah: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kep.Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. tambahan kasus mingguan di seluruh provinsi di Sumatra menunjukkan tren peningkatan (kecuali Bengkulu), karena itu pemerintah mewaspadai potensi terjadinya peralihan lonjakan kasus saat terjadi mobilitas penduduk pasca-libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa.
Untuk ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, data BOR (Bed Occupancy Ratio) nasional berada di level yang aman dan cukup rendah, yaitu sebesar 29%. Kenaikan tren kasus aktif di sejumlah provinsi di Sumatra menyebabkan BOR di seluruh provinsi di Sumatra (kecuali Bengkulu) lebih tinggi dibandingkan BOR nasional: Sumatra Utara (57%), Riau (52%), Kep. Riau (49%), Sumatra Barat (49%), Sumatra Selatan (47%), Kep.Bangka Belitung (45%), Jambi (43%), Lampung (38%), Aceh (34%).
Baca juga:Soal Nasib 75 Pegawai KPK, MenPANRB dan Kepala BKN Kompak: Kami Koordinasi Dulu
Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca-libur Lebaran, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Berdasarkan monitoring dan hasil survei Kemenhub, potensi lonjakan arus balik terjadi pada H+2 (16 Mei) dan H+7 (21 Mei), terutama untuk moda transportasi darat. Karena itu pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, untuk mencegah peningkatan kasus pasca-libur panjang Lebaran, dengan memberlakukan kebijakan: (1) Random-test untuk perjalanan dari beberapa provinsi di Jawa yang menuju Jakarta, dan (2) Mandatory-check untuk perjalanan dari Sumatra menuju ke Jawa dan Jakarta.
Perkembangan Pemulihan Ekonomi
Antisipasi lanjakan kasus Covid-19 tersebut sangat diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi agar terus berlanjut di kuartal II dan selanjutnya. Sementara itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang diandalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, sampai dengan 11 Mei 2021 realisasinya mencapai Rp172,35 triliun atau 24,6% dari pagu Rp699,43 Triliun. Realisasi tersebut bertambah sebesar Rp49,01 Triliun dari realisasi kuartal I lalu yang sebesar Rp123,26 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
- Realisasi kesehatan Rp24,90 triliun atau mencapai 14,2% dari pagu sebesar Rp175,22 triliun;
- Realisasi perlinsos Rp56,79 triliun atau mencapai 37,8% dari pagu sebesar Rp150,28 triliun;
- Realisasi program prioritas Rp21,8 triliun atau mencapai 17,6% dari pagu sebesar Rp123,67 triliun;
- Realisasi dukungan UMKM dan Korporasi Rp42,03 triliun atau mencapai 21,7% dari pagu sebesar Rp193,53 triliun;
- Realisasi insentif usaha Rp26,83 triliun atau mencapai 47,3% dari pagu sebesar Rp56,72 triliun.
Baca juga:AS Sesalkan Masih Banyak Negara Batasi Kebebasan Beragama Warganya
Sedangkan untuk penyaluran perlindungan sosial (Perlinsos) telah dilakukan upaya percepatan sehingga sampai dengan 11 Mei 2021 realisasinya sebagai berikut:
- Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp13,83 triliun atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun;
- Kartu Sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun;
- Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai Rp11,18 triliun atau 98,39% dari anggaran
Rp12,0 triliun;
- Program BLT Desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun.
Di samping itu, perkembangan kinerja dari kredit usaha rakyat (KUR) sampai dengan 10 Mei 2021 adalah sebagai berikut:
- Realisasi KUR Januari 2021 s/d 10 Mei 2021 sebesar Rp90,30 triliun (35,69% dari target 2021 sebesar Rp253 triliun), diberikan kepada 2,49 juta debitur, sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp232,24 triliun dengan NPL 0,71%.
- Penyaluran KUR selama 2021 berdasarkan jenis, yaitu KUR super mikro (4,70%), KUR mikro (62,07%), KUR kecil (33,20%), dan KUR untuk PMI (0,02%).
“Ekonomi Indonesia akan rebound di tahun 2021. Dengan kontraksi ekonomi di Q2-2020 yang sebesar -5,32%, PDB Harga Konstan (ADHK) di Q2-2020 turun menjadi hanya Rp2.589,8 triliun. Jika PDB di Q2-2021 dapat dikembalikan ke level normal Q2-2019 saja (Rp2.735,4 triliun), maka growth pada Q2-2021 sudah mencapai angka 6,3%. Kalau ditambah dengan berbagai extra-efforts yang telah dilakukan, maka optimistis pertumbuhan di Q2-2021 bisa di kisaran 7%,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menambahkan bahwa secara spasial, sektor-sektor yang tumbuh positif di lebih dari 60% provinsi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air dan pengelolaan sampah; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Baca juga:Pangeran Arab Saudi Restui Tyson Fury vs Anthony Joshua 14 Agustus
“Perbaikan pertumbuhan ekonomi sudah terjadi di berbagai provinsi. 10 provinsi yang sudah tumbuh positif adalah Riau (0,41%); Papua (14,28%); Sulteng (6,26%); Jogja (6,14%); Sulut (1,87%); Sultra (0,06%); NTT (0,12%); Papua Barat (1,47%); Babel (0,97%); dan Malut (13,45%),” jelas Airlangga. Selanjutnya, Airlangga juga mengatakan bahwa ada 10 provinsi yang menyumbang 77,71% terhadap total PDB nasional di Q1-2021.
Perkembangan Penanganan Covid-19
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa antisipasi sudah dilakukan dan ketersediaan tempat tidur (TT) di rumah sakit cukup aman. Tersedia TT untuk isolasi sekitar 70.000, yang terisi sekitar 20.000 TT. Adapun, TT untuk ICU
seluruh Indonesia memiliki 7.500 TT, dan sudah terisi 2.500 TT. “Semoga pasca-Lebaran/ liburan panjang, kenaikannya tidak tinggi, sehingga cadangan TT untuk isolasi dan ICU tidak usah dikhawatirkan,” ungkap Menkes Budi G. Sadikin.
Obat-obatan juga dilengkapi dan stok obat-obatan di rumah sakit juga sudah diisi. Jumlah vaksin yang masuk ke Indonesia pada bulan Mei ini cukup banyak. Saat ini adalah momentum untuk percepatan vaksinasi agar ditingkatkan lagi dan diutamakan untuk para lansia.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana agar kasus Covid-19 di Indonesia tidak melonjak.
Untuk itu, bagi masyarakat yang kembali dari bepergian diharapkan kesediaannya untuk melakukan karantina mandiri di tempat masing-masing, utamanya yang baru saja bepergian dari daerah zona merah dan zona oranye. Masyarakat diharapkan patuh terhadap semua kebijakan dan aturan yang diterbitkan Satgas Pusat dan pengaturan oleh Satgas Daerah.
Penerapan PPKM Mikro tahap berikutnya, akan diperpanjang mulai 18 - 31 Mei 2021, dengan cakupan tetap di 30 Provinsi dan pembatasan kegiatan masyarakat tetap sama dengan tahapan sebelumnya. Para kepala daerah diharapkan lebih memperkuat koordinasi dengan Forkompimda, penguatan Satgas Daerah dan pemberdayaan posko-posko sampai ke tingkat desa/ kelurahan dan RT/RW.
Kasus aktif nasional, konsisten mengalami penurunan sebesar 48,6% dari puncak kasus (pada 5 Februari 2021). Penurunan kasus aktif sebesar -7.595 dalam 1 minggu terakhir, sehingga per 16 Mei 2021, jumlah kasus aktif sudah berhasil turun menjadi 90.800 kasus.
Baca juga:Pecah Rekor 1 Miliar Konsumen, Alibaba Agresif Tembus Pasar Baru
Meskipun beberapa indikator (jumlah kasus aktif, penambahan kasus harian, BOR, kesembuhan, kematian) menunjukkan tren positif dan perbaikan, namun perlu kewaspadaan terkait dengan peningkatan signifikan jumlah kasus dan BOR di sebagian besar provinsi di Sumatera, dan ditemukannya beberapa kasus varian baru (B.117 Inggris dan B.1.617 India).
“Perlu mewaspadai dan antisipasi potensi lonjakan atau kenaikan kasus aktif, setelah pelaksanaan libur panjang Idulfitri ini,” ujar Menko Airlangga Hartarto pada acara Konferensi Pers selesai acara Rapat Terbatas di Istana Merdeka Senin (17/5/2021).
Tren jumlah kasus aktif di tingkat provinsi: 15 provinsi meningkat (sebagian besar provinsi di Pulau Sumatra) dan 19 provinsi menurun. provinsi yang kasus aktifnya meningkat adalah: Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Kep.Bangka Belitung, DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. tambahan kasus mingguan di seluruh provinsi di Sumatra menunjukkan tren peningkatan (kecuali Bengkulu), karena itu pemerintah mewaspadai potensi terjadinya peralihan lonjakan kasus saat terjadi mobilitas penduduk pasca-libur Lebaran dari Sumatera ke Jawa.
Untuk ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, data BOR (Bed Occupancy Ratio) nasional berada di level yang aman dan cukup rendah, yaitu sebesar 29%. Kenaikan tren kasus aktif di sejumlah provinsi di Sumatra menyebabkan BOR di seluruh provinsi di Sumatra (kecuali Bengkulu) lebih tinggi dibandingkan BOR nasional: Sumatra Utara (57%), Riau (52%), Kep. Riau (49%), Sumatra Barat (49%), Sumatra Selatan (47%), Kep.Bangka Belitung (45%), Jambi (43%), Lampung (38%), Aceh (34%).
Baca juga:Soal Nasib 75 Pegawai KPK, MenPANRB dan Kepala BKN Kompak: Kami Koordinasi Dulu
Untuk mengantisipasi arus balik mobilitas masyarakat pasca-libur Lebaran, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Berdasarkan monitoring dan hasil survei Kemenhub, potensi lonjakan arus balik terjadi pada H+2 (16 Mei) dan H+7 (21 Mei), terutama untuk moda transportasi darat. Karena itu pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, untuk mencegah peningkatan kasus pasca-libur panjang Lebaran, dengan memberlakukan kebijakan: (1) Random-test untuk perjalanan dari beberapa provinsi di Jawa yang menuju Jakarta, dan (2) Mandatory-check untuk perjalanan dari Sumatra menuju ke Jawa dan Jakarta.
Perkembangan Pemulihan Ekonomi
Antisipasi lanjakan kasus Covid-19 tersebut sangat diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi agar terus berlanjut di kuartal II dan selanjutnya. Sementara itu, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang diandalkan untuk mendorong pemulihan ekonomi, sampai dengan 11 Mei 2021 realisasinya mencapai Rp172,35 triliun atau 24,6% dari pagu Rp699,43 Triliun. Realisasi tersebut bertambah sebesar Rp49,01 Triliun dari realisasi kuartal I lalu yang sebesar Rp123,26 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
- Realisasi kesehatan Rp24,90 triliun atau mencapai 14,2% dari pagu sebesar Rp175,22 triliun;
- Realisasi perlinsos Rp56,79 triliun atau mencapai 37,8% dari pagu sebesar Rp150,28 triliun;
- Realisasi program prioritas Rp21,8 triliun atau mencapai 17,6% dari pagu sebesar Rp123,67 triliun;
- Realisasi dukungan UMKM dan Korporasi Rp42,03 triliun atau mencapai 21,7% dari pagu sebesar Rp193,53 triliun;
- Realisasi insentif usaha Rp26,83 triliun atau mencapai 47,3% dari pagu sebesar Rp56,72 triliun.
Baca juga:AS Sesalkan Masih Banyak Negara Batasi Kebebasan Beragama Warganya
Sedangkan untuk penyaluran perlindungan sosial (Perlinsos) telah dilakukan upaya percepatan sehingga sampai dengan 11 Mei 2021 realisasinya sebagai berikut:
- Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai Rp13,83 triliun atau 48,19% dari anggaran Rp28,71 triliun;
- Kartu Sembako mencapai Rp17,24 triliun atau 38,20% dari anggaran Rp45,12 triliun;
- Program Bantuan Sosial Tunai (BST) mencapai Rp11,18 triliun atau 98,39% dari anggaran
Rp12,0 triliun;
- Program BLT Desa mencapai Rp2,51 triliun atau 17,41% dari anggaran Rp14,4 triliun.
Di samping itu, perkembangan kinerja dari kredit usaha rakyat (KUR) sampai dengan 10 Mei 2021 adalah sebagai berikut:
- Realisasi KUR Januari 2021 s/d 10 Mei 2021 sebesar Rp90,30 triliun (35,69% dari target 2021 sebesar Rp253 triliun), diberikan kepada 2,49 juta debitur, sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp232,24 triliun dengan NPL 0,71%.
- Penyaluran KUR selama 2021 berdasarkan jenis, yaitu KUR super mikro (4,70%), KUR mikro (62,07%), KUR kecil (33,20%), dan KUR untuk PMI (0,02%).
“Ekonomi Indonesia akan rebound di tahun 2021. Dengan kontraksi ekonomi di Q2-2020 yang sebesar -5,32%, PDB Harga Konstan (ADHK) di Q2-2020 turun menjadi hanya Rp2.589,8 triliun. Jika PDB di Q2-2021 dapat dikembalikan ke level normal Q2-2019 saja (Rp2.735,4 triliun), maka growth pada Q2-2021 sudah mencapai angka 6,3%. Kalau ditambah dengan berbagai extra-efforts yang telah dilakukan, maka optimistis pertumbuhan di Q2-2021 bisa di kisaran 7%,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menambahkan bahwa secara spasial, sektor-sektor yang tumbuh positif di lebih dari 60% provinsi adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air dan pengelolaan sampah; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
Baca juga:Pangeran Arab Saudi Restui Tyson Fury vs Anthony Joshua 14 Agustus
“Perbaikan pertumbuhan ekonomi sudah terjadi di berbagai provinsi. 10 provinsi yang sudah tumbuh positif adalah Riau (0,41%); Papua (14,28%); Sulteng (6,26%); Jogja (6,14%); Sulut (1,87%); Sultra (0,06%); NTT (0,12%); Papua Barat (1,47%); Babel (0,97%); dan Malut (13,45%),” jelas Airlangga. Selanjutnya, Airlangga juga mengatakan bahwa ada 10 provinsi yang menyumbang 77,71% terhadap total PDB nasional di Q1-2021.
Perkembangan Penanganan Covid-19
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa antisipasi sudah dilakukan dan ketersediaan tempat tidur (TT) di rumah sakit cukup aman. Tersedia TT untuk isolasi sekitar 70.000, yang terisi sekitar 20.000 TT. Adapun, TT untuk ICU
seluruh Indonesia memiliki 7.500 TT, dan sudah terisi 2.500 TT. “Semoga pasca-Lebaran/ liburan panjang, kenaikannya tidak tinggi, sehingga cadangan TT untuk isolasi dan ICU tidak usah dikhawatirkan,” ungkap Menkes Budi G. Sadikin.
Obat-obatan juga dilengkapi dan stok obat-obatan di rumah sakit juga sudah diisi. Jumlah vaksin yang masuk ke Indonesia pada bulan Mei ini cukup banyak. Saat ini adalah momentum untuk percepatan vaksinasi agar ditingkatkan lagi dan diutamakan untuk para lansia.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana agar kasus Covid-19 di Indonesia tidak melonjak.
Untuk itu, bagi masyarakat yang kembali dari bepergian diharapkan kesediaannya untuk melakukan karantina mandiri di tempat masing-masing, utamanya yang baru saja bepergian dari daerah zona merah dan zona oranye. Masyarakat diharapkan patuh terhadap semua kebijakan dan aturan yang diterbitkan Satgas Pusat dan pengaturan oleh Satgas Daerah.
Penerapan PPKM Mikro tahap berikutnya, akan diperpanjang mulai 18 - 31 Mei 2021, dengan cakupan tetap di 30 Provinsi dan pembatasan kegiatan masyarakat tetap sama dengan tahapan sebelumnya. Para kepala daerah diharapkan lebih memperkuat koordinasi dengan Forkompimda, penguatan Satgas Daerah dan pemberdayaan posko-posko sampai ke tingkat desa/ kelurahan dan RT/RW.
(uka)
Explore More