Hadapi Bonus Demografi dengan Pelatihan Vokasi di BLK Komunitas
loading...
Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini. Tantangan ketenagakerjaan dimaksud adalah bonus demografi, revolusi industri 4.0, dan dampak pandemi. BLK Komunitas juga diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.
Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dalam workshop 'Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas', yang berlangsung selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat.
"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," ujarnya, Kamis (10/6/2021).
Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan.
"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya.
Caswiyono mengatakan, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.
"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI," ujarnya.
BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan.
Hal itu agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. "Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MoU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," tuturnya.
Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Stafsus Menaker) Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dalam workshop 'Peta Jalan Kemandirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas', yang berlangsung selama tiga hari (7 s.d 9 Juni 2019) di Tasikmalaya, Jawa Barat.
"Rangkaian perhelatan Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan, serta Peresmian BLK Komunitas 2020 di Pondok Pesantren Cipasung kemarin, telah menoreh makna penting. Di samping menjadi penanda dimulainya operasional 1.014 BLK Komunitas yang dibangun tahun 2020, juga meneguhkan upaya penting untuk memastikan semua BLK Komunitas yang jumlahnya kini mencapai 2.127, menjadi lembaga pelatihan yang mandiri dan profesional," ujarnya, Kamis (10/6/2021).
Kemandirian BLK Komunitas tersebut, menurut Caswiyono, ditandai dengan terbentuknya secara resmi Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas, terjalinnya kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders, adanya peta jalan kemandirian BLK Komunitas serta ditetapkannya 25 BLK Komunitas terbaik menjadi inkubator kewirausahaan.
"Ini semua merupakan ikhtiar nyata Bu Menaker Ida Fauziyah dalam mempercepat pembangunan sumberdaya manusia dan pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Penetapan 25 BLK Komunitas sebagai inkubator usaha adalah hasil seleksi dari 40 BLK Komunitas unggulan yang dibangun pada periode pembangunan 2017, serta mengikuti workshop bertajuk Peta Jalan Kemandirian BLK Komunitas, di Tasikmalaya.
Caswiyono mengatakan, pengembangan BLK Komunitas membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak. BLK Komunitas juga diproyeksikan untuk menjadi pemeran utama dalam ekosistem pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia.
"BLK Komunitas harus jadi pemeran utama dalam link and match antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia kerja dan usaha. Karenanya, BLK Komunitas juga harus menjadi inkubator wirausaha, dan berperan menyiapkan kompetensi calon pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI), terutama di kantong PMI," ujarnya.
BLK Komunitas juga akan ditransformasikan sebagai wadah pengembangan talenta muda Indonesia, selaras dengan upaya peningkatan sumber daya manusia yang saat ini terus dilakukan. Dalam upaya transformasi BLK Komunitas tersebut, Kemnaker juga mengupayakan perluasan kerja sama dan kemitraan dengan berbagai stakeholder dan perusahaan.
Hal itu agar BLK Komunitas semakin mandiri, mampu meningkatkan kualitas pelatihan, serta menempatkan alumni pelatihannya sebagai pekerja terampil, maupun sebagai wirausahawan. "Tahun ini kerja sama itu kami perluas. Kita akan melakukan penandatangan MoU-nya, Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, di antaranya adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, PT Telkom, Martha Tilaar, Perhimpunan Paricara Usada Indonesia, PT Panasonic, Bank Syariah Indonesia, Himpunan Kawasan Industri, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PT Pegadaian, dan PT Polytron," tuturnya.
Lihat Juga :
