Erick Thohir Minta BUMN Disuntik Negara Rp72,4 Triliun Tahun Depan, Catat Kapan Cairnya!

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut, Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN akan diterbitkan usai pemerintah mengeluarkan PP Holding BUMN. Adapun nilai PMN BUMN Tahun anggaran 2022 mencapai Rp72,449 triliun.

"Adapun catatan yang bisa kami lampirkan adalah bahwa PMN tahun 2022 akan disuntik kepada BUMN , akan disuntik pada Tahun 2022. Sehingga PP PMN 2022 terbit setelah PP Holding BUMN terbit yaitu khususnya beberapa Holding," ujar Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/7/2021).

Baca Juga: DPR Setujui PMN Tiga BUMN Rp33,9 Triliun, Ini Rinciannya

Holding yang dimaksudkan adalah Aviasi dan Pariwisata hingga Pertahanan. Dari paparannya, PP Holding Aviasi dan Pariwisata akan diterbitkan pada Agustus 2021, PP Holding Pertahanan ditargetkan terbit pada September tahun ini.

Sementara Holding Pangan pada September 2021. Dengan begitu, PP PMN BUMN ditargetkan diteken pada tahun mendatang. "Sehingga PP PMN 2022 terbit di tahun ini. Sehingga secara legalitas pemberian PMN 2022 tidak akan mendapat isu hukum yang akan terjadi sebagai landasannya," kata dia.

Tercatat, pemegang saham mengajukan PMN tahun 2022 yang diberikan kepada 12 BUMN sebesar Rp72,44 triliun. Nilai tersebut mencapai 80 persen. Dana segar itu pun akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.

Adapun 12 BUMN tersebut di antaranya, pertama, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 31,35 triliun untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Kedua, PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 9,31 triliun. Dana itu digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketiga, PT PLN sebesar Rp 8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022

Keempat, PT Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp7 triliun, dimana, perseroan akan mengembangkan bisnis dan penguatan modal untuk meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).

Kelima, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Rp4,1 triliun. Manajemen akan menggunakan PMN untuk penugasan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.

Baca Juga: Ancang-ancang PMN Rp2 Triliun Buat BTN Dinilai Layak, Ini Urgensinya

Keenam, PT Waskita Karya (Persero) senilai Rp3 triliun. Dana dialokasikan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi. Ketujuh, PT BPUI sebesar Rp 2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021

Kedelapan, PT Adhi Karya (Persero) senilai Rp 2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen dan proyek SPAM Karian. Kesembilan, PT Perumnas sebesar Rp 2 triliun guna program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK).

Kesepuluh, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN sebesar Rp2 triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan Tier I Capital dan CAR. Kesebelas, PT RNI senilai Rp 1,2 triliun untuk penguatan industri pangan dan peningkatan inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dua belas, PT Damri sebesar Rp 250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.