Wakil Ketua Komisi XI DPR: Stop Proyek Tak Terkait Penanganan Pandemi, Bangun Ketahanan Pangan
loading...
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi meminta pemerintah ubah langkah penanganan pandemi melalui tiga hal. Stop proyek yang tidak terkait penanganan pandemi, pengetatan pelaksanaan PPKM Darurat dan bangun ketahanan pangan.
“Kita tetap menaruh optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional. Agar lebih optimal saya menyarankan agar pemerintah melakukan penyesuaian atas anggaran. Kita belum tahu seperti apa akhir dari pandemi saat ini dan berapa lama,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/7/2021).
(Baca juga:Komisi XI DPR Kritik Wacana Pajak Sembako)
Dia menjelaskan lonjakan kasus Covid-19 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami koreksi. Saat ini Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, dari kisaran 4,6% menjadi 3,8% sepanjang tahun 2021.
Pun juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga merevisi target pertumbuhan ekonomi di angka 3,7% hingga 4,5%, dari yang tadinya di kisaran 4,3% hingga 5,3% sepanjang 2021. “Kami menilai dengan perkembangan terbaru yang ada maka sudah saatnya dilakukan perubahan fokus anggaran,” katanya.
(Baca juga:Ramai Soal Vtube, Wakil Ketua Komisi XI DPR: Masyarakat Harus Waspada Investasi Ilegal!)
Dia mengatakan penanganan pandemi dan dampaknya harus menjadi prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu proyek-proyek yang tidak terkait penanganan pandemi sebaiknya ditunda. Seperti rencana pembangunan ibukota baru, penyuntikan PMN atas BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta – Bandung dan utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi.
“Situasi sekarang tidak bisa dilakukan kebijakan business as usual. Penanganan ini (pandemi) membutuhkan banyak sumber daya dan sebaiknya fokus kita di sana. Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi. Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata,” sambungnya.
(Baca juga:Soal Penangkapan Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi, Komisi XI DPR Minta Polisi Hati-hati)
Politisi PKB ini juga meminta pemerintah memperketat pelaksanaan PPKM Darurat. Menurutnya lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat minggu, daripada terus terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang mengancam peluang recovery ekonomi dalam jangka panjang.
“Kita tetap menaruh optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional. Agar lebih optimal saya menyarankan agar pemerintah melakukan penyesuaian atas anggaran. Kita belum tahu seperti apa akhir dari pandemi saat ini dan berapa lama,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/7/2021).
(Baca juga:Komisi XI DPR Kritik Wacana Pajak Sembako)
Dia menjelaskan lonjakan kasus Covid-19 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami koreksi. Saat ini Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi, dari kisaran 4,6% menjadi 3,8% sepanjang tahun 2021.
Pun juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga merevisi target pertumbuhan ekonomi di angka 3,7% hingga 4,5%, dari yang tadinya di kisaran 4,3% hingga 5,3% sepanjang 2021. “Kami menilai dengan perkembangan terbaru yang ada maka sudah saatnya dilakukan perubahan fokus anggaran,” katanya.
(Baca juga:Ramai Soal Vtube, Wakil Ketua Komisi XI DPR: Masyarakat Harus Waspada Investasi Ilegal!)
Dia mengatakan penanganan pandemi dan dampaknya harus menjadi prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu proyek-proyek yang tidak terkait penanganan pandemi sebaiknya ditunda. Seperti rencana pembangunan ibukota baru, penyuntikan PMN atas BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta – Bandung dan utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi.
“Situasi sekarang tidak bisa dilakukan kebijakan business as usual. Penanganan ini (pandemi) membutuhkan banyak sumber daya dan sebaiknya fokus kita di sana. Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi. Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata,” sambungnya.
(Baca juga:Soal Penangkapan Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi, Komisi XI DPR Minta Polisi Hati-hati)
Politisi PKB ini juga meminta pemerintah memperketat pelaksanaan PPKM Darurat. Menurutnya lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat minggu, daripada terus terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang mengancam peluang recovery ekonomi dalam jangka panjang.
Lihat Juga :
