Pandemi Jadi Momentum Perkuat Potensi Desa untuk Kekuatan Ekonomi
Kamis, 19 Agustus 2021 - 19:19 WIB
loading...
Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Guntur Subagja Mahardika. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 dapat dijadikan momentum untuk mengoreksi strategi dan kebijakan menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu setengah tahun terakhir ini. Salah satunya, adalah perlu mengubah strategi pembangunan dengan memperkuat potensi desa sebagai kekuatan ekonomi dan ketahanan nasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Guntur Subagja Mahardika dalam Webinar Podcast Strategic Policy CSPS UI bertajuk “Refeleksi 76 Tahun Indonesia Merdeka: Bangkit dari Pandemi”.
Baca Juga : Kang Emil Ingin Jabar Jadi Pusat Investasi di ASEAN
“Desa adalah benteng pertahanan terakhir Indonesia, saatnya kita membangun Indonesia dari desa. Desa jangan hanya menjadi obyek pembangunan tetapi harus berperan aktif sebagai subyek pembangunan. Bila desa-desa maju dan kuat akan melahirkan Indonesia yang maju dan kuat,” kata Guntur di Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Guntur Subagja yang juga menjabat Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI memaparkan kebijakan pembangunan Presiden Joko Wiodo (Jokowi) yang fokus pada sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Untuk mendukung itu, Wapres KH Ma’ruf Amin melakukan re-focusing tugas pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), akselerasi industri halal dan ekonomi syariah, reformasi birokrasi, deradikalisasi, dan pembangunan kesejahteraan Papua.
Ia menyoroti pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM. Pasalnya, selama ini UMKM memiliki daya tahan tinggi di tengah krisis. Untuk itu, struktur UMKM harus diperkuat dengan menaikkan usaha-usaha mikro menjadi usaha kecil, dan usaha kecil menjadi usaha menengah. “Dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia, sebanyak 97% adalah usaha mikro yang mempekerjakan sekitar 107 juta orang. Ini yang harus didorong menjadi usaha kecil yang mandiri dan maju,” paparnya.
Hal senada disampaikan guru besar Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Nurdiono yang menyebutkan saatnya mengoreksi pembangunan yang semula berbasis kota menjadi pembangunan di desa-desa. “Membangun Indonesia dari perbatasan dan pinggiran merupakan hal yang sangat bagus,” katanya.
Baca Juga : Tengok Infrastruktur Prioritas Garapan Menteri Basuki di Tahun 2021
Sementara itu Direktur SKSG UI Dr Athor Subroto mengapresiasi langkah pemerintah yang mampu menekan laju penyebaran virus Covid-19 dan perbaikan sejumlah indikator ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 yang melampaui 7%.
“Namun kita harus tetap waspada, karena pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi, sementara daya beli masyarakat mengalami penurunan,” tutur doktor ekonomi ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) Guntur Subagja Mahardika dalam Webinar Podcast Strategic Policy CSPS UI bertajuk “Refeleksi 76 Tahun Indonesia Merdeka: Bangkit dari Pandemi”.
Baca Juga : Kang Emil Ingin Jabar Jadi Pusat Investasi di ASEAN
“Desa adalah benteng pertahanan terakhir Indonesia, saatnya kita membangun Indonesia dari desa. Desa jangan hanya menjadi obyek pembangunan tetapi harus berperan aktif sebagai subyek pembangunan. Bila desa-desa maju dan kuat akan melahirkan Indonesia yang maju dan kuat,” kata Guntur di Jakarta, Kamis (19/8/2021).
Guntur Subagja yang juga menjabat Asisten Staf Khusus Wakil Presiden (Wapres) RI memaparkan kebijakan pembangunan Presiden Joko Wiodo (Jokowi) yang fokus pada sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi. Untuk mendukung itu, Wapres KH Ma’ruf Amin melakukan re-focusing tugas pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), akselerasi industri halal dan ekonomi syariah, reformasi birokrasi, deradikalisasi, dan pembangunan kesejahteraan Papua.
Ia menyoroti pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM. Pasalnya, selama ini UMKM memiliki daya tahan tinggi di tengah krisis. Untuk itu, struktur UMKM harus diperkuat dengan menaikkan usaha-usaha mikro menjadi usaha kecil, dan usaha kecil menjadi usaha menengah. “Dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia, sebanyak 97% adalah usaha mikro yang mempekerjakan sekitar 107 juta orang. Ini yang harus didorong menjadi usaha kecil yang mandiri dan maju,” paparnya.
Hal senada disampaikan guru besar Universitas Lampung (Unila) Prof Dr Nurdiono yang menyebutkan saatnya mengoreksi pembangunan yang semula berbasis kota menjadi pembangunan di desa-desa. “Membangun Indonesia dari perbatasan dan pinggiran merupakan hal yang sangat bagus,” katanya.
Baca Juga : Tengok Infrastruktur Prioritas Garapan Menteri Basuki di Tahun 2021
Sementara itu Direktur SKSG UI Dr Athor Subroto mengapresiasi langkah pemerintah yang mampu menekan laju penyebaran virus Covid-19 dan perbaikan sejumlah indikator ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 yang melampaui 7%.
“Namun kita harus tetap waspada, karena pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi, sementara daya beli masyarakat mengalami penurunan,” tutur doktor ekonomi ini.
(dar)
Lihat Juga :
