Sri Mulyani Sebut Kesiapan Masyarakat untuk Transformasi Digital Tak Sama
Senin, 23 Agustus 2021 - 12:29 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pandemi Covid-19 mengakselerasi transformasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk transformasi digital di Kementerian Keuangan.
“Kami (Kemenkeu) sebenarnya berencana untuk mengubah seluruh dokumen ke digital dengan jangka waktu minimal tiga tahun. Tanda tangan akan menjadi digital. Kebijakan ruang kerja yang digital dan lebih fleksibel. Kemudian kita dilanda pandemi dan tidak bisa ke kantor, lalu kita harus berubah secepatnya,” ungkap Menkeu dalam siaran pers di Jakarta, Senin (23/8/2021).
Baca juga: Cara Mengontrol Foto Kenangan di Media Sosial Agar Bisa Lupakan Mantan
Sebelum pandemi, pemerintah bersiap untuk revolusi industri 4.0 dan memastikan masyarakat siap menghadapinya. Ekonomi digital memengaruhi kehidupan masyarakat, karena artificial intelligent mengambil alih banyak pekerjaan.
“Masyarakat tidak memiliki kesiapan yang sama untuk transformasi digital. Mereka tidak seharusnya menggunakan teknologi untuk kegiatan konsumtif namun lebih produktif atau bahkan menciptakan katalisator untuk inovasi dan produktivitas. Itulah kenapa Indonesia mereformasi bidang pendidikan. Sehingga masyarakat menjadi pemain daripada hanya penerima pasif dari perubahan teknologi ini," bebernya.
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang beradaptasi di masa pandemi. Sektor ini beralih ke platform dan pasar digital agar dapat melayani konsumen.
Baca juga: Setelah Lamborghini Urus Berbulu, Kim Kardashian Beli Lamborghini Urus Baru Lagi
Guna mendukung transformasi digital ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas. Sehingga, seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan memiliki akses yang baik.
“Infrastruktur sangat penting. Jadi kami menginvestasikan banyak pada infrastruktur digital. Kami membangun palapa ring untuk konektivitas yaitu satelit sepanjang 12.140 km agar kami dapat terhubung, terutama kota dan kabupaten yang belum terhubung dengan kualitas yang baik akan dapat terhubung,” tandasnya.
“Kami (Kemenkeu) sebenarnya berencana untuk mengubah seluruh dokumen ke digital dengan jangka waktu minimal tiga tahun. Tanda tangan akan menjadi digital. Kebijakan ruang kerja yang digital dan lebih fleksibel. Kemudian kita dilanda pandemi dan tidak bisa ke kantor, lalu kita harus berubah secepatnya,” ungkap Menkeu dalam siaran pers di Jakarta, Senin (23/8/2021).
Baca juga: Cara Mengontrol Foto Kenangan di Media Sosial Agar Bisa Lupakan Mantan
Sebelum pandemi, pemerintah bersiap untuk revolusi industri 4.0 dan memastikan masyarakat siap menghadapinya. Ekonomi digital memengaruhi kehidupan masyarakat, karena artificial intelligent mengambil alih banyak pekerjaan.
“Masyarakat tidak memiliki kesiapan yang sama untuk transformasi digital. Mereka tidak seharusnya menggunakan teknologi untuk kegiatan konsumtif namun lebih produktif atau bahkan menciptakan katalisator untuk inovasi dan produktivitas. Itulah kenapa Indonesia mereformasi bidang pendidikan. Sehingga masyarakat menjadi pemain daripada hanya penerima pasif dari perubahan teknologi ini," bebernya.
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang beradaptasi di masa pandemi. Sektor ini beralih ke platform dan pasar digital agar dapat melayani konsumen.
Baca juga: Setelah Lamborghini Urus Berbulu, Kim Kardashian Beli Lamborghini Urus Baru Lagi
Guna mendukung transformasi digital ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan konektivitas. Sehingga, seluruh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan memiliki akses yang baik.
“Infrastruktur sangat penting. Jadi kami menginvestasikan banyak pada infrastruktur digital. Kami membangun palapa ring untuk konektivitas yaitu satelit sepanjang 12.140 km agar kami dapat terhubung, terutama kota dan kabupaten yang belum terhubung dengan kualitas yang baik akan dapat terhubung,” tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
