Hipmi dan Tompi Minta Pemerintah Turunkan Harga Kit Tes PCR

JAKARTA - Terhitung sejak 17 Agustus 2021, pemerintah resmi menurunkan harga tes PCR dari Rp900.000 menjadi Rp495.000 di wilayah Jawa-Bali dan Rp 525.000 untuk wilayah lainnya. Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Pramono mengungkapkan bahwa seharusnya penurunan tarif PCR memperhatikan suara-suara dari pengusaha.

“Pada dasarnya, kami mendukung penurunan harga tarif PCR, namun pemerintah juga harus menekan harga PCR kit,” ungkap Sari, Senin (23/8/2021).



Sari mengungkapkan untuk pengujian tes PCR di laboratorium menggunakan banyak komponen, seperti reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harganya mahal dan harus impor. Belum lagi setiap pengoperasian laboratorium membutuhkan adanya tenaga ahli medis yang mumpuni.

Selain itu penanganan limbah agar virus jangan sampai tersebar secara tidak sengaja juga menjadi beban biaya yang tidak sedikit. Komponen-komponen inilah yang dinilai sangat mempengaruhi tarif PCR di masyarakat.

“Apalagi reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai banyak yang harus diimpor dari luar negeri. Jika pemerintah menurunkan besaran tarif PCR, pemerintah juga seharusnya membantu menurunkan harga ketiga komponen tersebut dan terutama pemerintah harus bisa mengatur harga eceran tertinggi reagen,” ungkapnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, artis yang juga praktisi kesehatan Dr. Tompi mengungkapkan bahwa pemerintah sudah sangat tepat mengatur dengan baik hilir pelaksanaan harga PCR di lapangan. Tetapi pengendalian harga ini juga harus dimulai dari hulu seperti tarif impor alat kesehatan.

“Biaya-biaya dasar dalam komponen PCR juga harus ditekan sehingga penanganan tarif PCR dari hulu ke hilir akan berdampak maksimal dalam membantu pemerintah untuk memperluas tracing Covid-19,” ungkapnya.



Menurut Tompi, penurunan tarif tes PCR memang bisa memperluas tracing. Sebagai dokter, dia sangat senang karena aksesibilitas masyarakat terhadap PCR bisa semakin tinggi.

"Tapi jika pemerintah gagal menekan harga dasar reagen, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, ini juga akan menjadi bumerang bagi laboratorium-laboratorium klinis, ataupun rumah sakit-rumah sakit penyedia layanan test PCR,” tutupnya.