PPKM di Luar Jawa-Bali Bersambung hingga September, Kepala Daerah Perlu Diberi Target
loading...
Menanggapi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di luar Jawa-Bali, pengamat bilang mobilitas masyarakat harus ditekan agar tidak menjadi outbreak. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menanggapi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di luar Jawa-Bali, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyambut baik. Menurutnya hal itu masih diperlukan, meski sudah terjadi penurunan kasus Covid-19.
“Dari 45 kabupaten/kota sekarang ada 11 kabupaten/kota yang turun ke level 3. Artinya penurunan level ini mengindikasi penanganan pandemi mengalami perbaikan. Tapi tren penurunan ini harus dijaga agar mobilitas masyarakat tidak kembali meningkat sehingga perlu diperpanjang penerapan PPKM ini,” ujar Trubus.
Menurut Trubus, pemberlakuan PPKM di Luar Jawa Bali tidak hanya diperketat untuk menekan mobilitas dan angka kasus Covid-19. Namun pemerintah juga perlu memperbanyak isoter (isolasi terpusat) agar pasien Covid-19 mendapatkan penanganan yang baik dengan alat kesehatan yang merata di setiap wilayah.
“Jadi langkah-langkah pemerintah selanjutnya, memastikan distribusi alat kesehatan di kabupaten/kota yang masih berada di level 4 dan 3 ini dapat terpenuhi. Dan tempat isolasi terpusat perlu diperbanyak agar pasien Covid-19 tertangani jadi angka kematian bisa diminimalisir,” ungkapnya.
Selain itu kata Trubus, pengawasan mobilitas masyarakat harus ditekan agar tidak menjadi outbreak disaat penanganan Covid-19 di Jawa Bali sudah terkendali.
“Menurut saya peran kepala daerah dibutuhkan, kalau perlu pemerintah pusat harus memberikan target kepada kepala daerah untuk menurunkan level PPKM ini. Karena wilayah kita sangat luas untuk melakukan penanganan secara menyeluruh,” tutupnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, kasus harian di sejumlah wilayah luar Jawa-Bali mengalami kecenderungan penurunan selama pelaksanaan PPKM dua pekan terakhir.
"Dalam periode 10-23 Agustus, tren konfirmasi harian menunjukkan tendensi turun, mobilitas di level empat juga turun walau mobilitasnya masih ada range-nya masih di bawah 10 persen. Namun ada beberapa yang juga turun tajam," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers terkait ‘Evaluasi dan Penerapan PPKM’ yang disiarkan secara daring, Senin (23/8).
Menko Perekonomian ini mengatakan, perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di luar Jawa-Bali pada 24 Agustus sampai 6 September mendatang hanya berlaku di 34 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.
"Dari 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4, terdapat 11 kabupaten/kota yang turun dari level 4 menjadi level 3 atau membaik," ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan sebanyak 11 kabupaten/kota tersebut, adalah Bengkulu utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sikka, Siak, rokan hulu, dan Dumai. Sisa 34 kabupaten/kota tetap berada di level assessment empat.
“Dari 45 kabupaten/kota sekarang ada 11 kabupaten/kota yang turun ke level 3. Artinya penurunan level ini mengindikasi penanganan pandemi mengalami perbaikan. Tapi tren penurunan ini harus dijaga agar mobilitas masyarakat tidak kembali meningkat sehingga perlu diperpanjang penerapan PPKM ini,” ujar Trubus.
Menurut Trubus, pemberlakuan PPKM di Luar Jawa Bali tidak hanya diperketat untuk menekan mobilitas dan angka kasus Covid-19. Namun pemerintah juga perlu memperbanyak isoter (isolasi terpusat) agar pasien Covid-19 mendapatkan penanganan yang baik dengan alat kesehatan yang merata di setiap wilayah.
“Jadi langkah-langkah pemerintah selanjutnya, memastikan distribusi alat kesehatan di kabupaten/kota yang masih berada di level 4 dan 3 ini dapat terpenuhi. Dan tempat isolasi terpusat perlu diperbanyak agar pasien Covid-19 tertangani jadi angka kematian bisa diminimalisir,” ungkapnya.
Selain itu kata Trubus, pengawasan mobilitas masyarakat harus ditekan agar tidak menjadi outbreak disaat penanganan Covid-19 di Jawa Bali sudah terkendali.
“Menurut saya peran kepala daerah dibutuhkan, kalau perlu pemerintah pusat harus memberikan target kepada kepala daerah untuk menurunkan level PPKM ini. Karena wilayah kita sangat luas untuk melakukan penanganan secara menyeluruh,” tutupnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, kasus harian di sejumlah wilayah luar Jawa-Bali mengalami kecenderungan penurunan selama pelaksanaan PPKM dua pekan terakhir.
"Dalam periode 10-23 Agustus, tren konfirmasi harian menunjukkan tendensi turun, mobilitas di level empat juga turun walau mobilitasnya masih ada range-nya masih di bawah 10 persen. Namun ada beberapa yang juga turun tajam," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers terkait ‘Evaluasi dan Penerapan PPKM’ yang disiarkan secara daring, Senin (23/8).
Menko Perekonomian ini mengatakan, perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di luar Jawa-Bali pada 24 Agustus sampai 6 September mendatang hanya berlaku di 34 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.
"Dari 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4, terdapat 11 kabupaten/kota yang turun dari level 4 menjadi level 3 atau membaik," ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menambahkan sebanyak 11 kabupaten/kota tersebut, adalah Bengkulu utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sikka, Siak, rokan hulu, dan Dumai. Sisa 34 kabupaten/kota tetap berada di level assessment empat.
(akr)
Explore More