Kementerian Investasi Siapkan 23 Peta Paten Investasi
Selasa, 31 Agustus 2021 - 17:37 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka memperkuat kerja sama diplomasi ekonomi Indonesia. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan para duta besar dan konsul jenderal RI memiliki peran penting dalam mempromosikan peluang investasi Indonesia di luar negeri.
“Di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 ini, sudah saatnya bagi kita melakukan konsolidasi internal. Maju bersama untuk menggaet foreign direct investment (FDI),” ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Baca juga: Debut di MotoGP 2022, Tim Balap Valentino Rossi Masih Tunggu Sponsor dari Arab
Saat ini Kementerian Investasi telah menyiapkan Peta Peluang Investasi yang dapat dijadikan materi bagi para perwakilan RI di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Indonesia.
“Untuk mengimbangi penetrasi negara lain, kita membuat stimulus-stimulus. Salah satu di antaranya Peta Peluang Investasi. Kita sekarang sudah punya 23 proposal yang paten punya,” ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah telah melakukan terobosan dalam mempercepat perizinan berusaha, yaitu melalui sistem online single submission (OSS) berbasis risiko, yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 9 Agustus 2021 lalu di Kementerian Investasi/BKPM. Bahlil mengungkapkan bahwa sistem OSS tersebut belum 100% sempurna, dan masih terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
Baca juga: Hengkang dari Afghanistan, Media China: AS Tidak Sekuat yang Dikira
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi menyoroti perkembangan positif di dalam negeri terkait transformasi iklim usaha dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA), serta tantangan yang dihadapi dalam konteks global khususnya pandemi COVID-19. Di tengah situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi bersinergi lebih erat dan sepakat untuk bekerja beyond business as usual guna mempercepat pemulihan ekonomi.
“Dalam kerangka inilah nota kesepahaman ini disusun sebagai landasan kuat untuk menjalin kerja sama dalam tiga tahun mendatang dan membangun hubungan antar kementerian yang agile, tanpa sekat birokrasi, dan result-oriented,” tandasnya.
“Di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 ini, sudah saatnya bagi kita melakukan konsolidasi internal. Maju bersama untuk menggaet foreign direct investment (FDI),” ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Baca juga: Debut di MotoGP 2022, Tim Balap Valentino Rossi Masih Tunggu Sponsor dari Arab
Saat ini Kementerian Investasi telah menyiapkan Peta Peluang Investasi yang dapat dijadikan materi bagi para perwakilan RI di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Indonesia.
“Untuk mengimbangi penetrasi negara lain, kita membuat stimulus-stimulus. Salah satu di antaranya Peta Peluang Investasi. Kita sekarang sudah punya 23 proposal yang paten punya,” ungkap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah telah melakukan terobosan dalam mempercepat perizinan berusaha, yaitu melalui sistem online single submission (OSS) berbasis risiko, yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 9 Agustus 2021 lalu di Kementerian Investasi/BKPM. Bahlil mengungkapkan bahwa sistem OSS tersebut belum 100% sempurna, dan masih terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
Baca juga: Hengkang dari Afghanistan, Media China: AS Tidak Sekuat yang Dikira
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi menyoroti perkembangan positif di dalam negeri terkait transformasi iklim usaha dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA), serta tantangan yang dihadapi dalam konteks global khususnya pandemi COVID-19. Di tengah situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi bersinergi lebih erat dan sepakat untuk bekerja beyond business as usual guna mempercepat pemulihan ekonomi.
“Dalam kerangka inilah nota kesepahaman ini disusun sebagai landasan kuat untuk menjalin kerja sama dalam tiga tahun mendatang dan membangun hubungan antar kementerian yang agile, tanpa sekat birokrasi, dan result-oriented,” tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
