Pertanggungjawaban APBN 2020 Dibawa ke Paripurna DPR
Senin, 06 September 2021 - 15:09 WIB
loading...
Seluruh fraksi setuju membawa RUU tentang P2 APBN Tahun Anggaran 2020 ke sidang paripurna. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI telah memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun Anggaran 2020 dibawa ke rapat paripurna. Persetujuan itu diambil melalui rapat kerja Badan Anggaran yang digelar hari ini.
Baca juga: Sri Mulyani Curhat Betapa Beratnya Menjaga APBN Tahun 2020
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan keseluruhan fraksi telah menyetujui bahwa RUU P2 APBN 2020 dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Sembilan fraksi semua setuju, ada catatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 catatan. Apakah hasil rapat kerja ini dapat disepakati dan disampaikan untuk disahkan dalam pembicaraan tingkat II, setuju. Setuju saya putuskan," kata Said dalam video virtual, Senin (6/9/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berterima kasih kepada DPR yang terus membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Atas nama pemerintah kita berterima kasih kepada DPR atas dukungan dan pimpinan segenap Badan Anggaran sehingga laporan pertanggung jawaban APBN 2020 bisa terlaksana dengan lancar tanpa ada halangan," katanya.
Baca juga: Jadwal Lengkap Hari Tanpa Bayangan di Indonesia dan Cara Gampang Mengamatinya
Dia pun menghargai masukan, kritik, ataupun saran serta rekomendasi. Apalagi, DPR yang menjadi mitra untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan negara.
"Kita mendapatkan dukungan penuh dari DPR dari berbagai langkah extraordinary dengan relatif baik dengan demikian dampak pandemi Covid-19 di minimalkan," tandasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Curhat Betapa Beratnya Menjaga APBN Tahun 2020
Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan keseluruhan fraksi telah menyetujui bahwa RUU P2 APBN 2020 dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Sembilan fraksi semua setuju, ada catatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 28 catatan. Apakah hasil rapat kerja ini dapat disepakati dan disampaikan untuk disahkan dalam pembicaraan tingkat II, setuju. Setuju saya putuskan," kata Said dalam video virtual, Senin (6/9/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan berterima kasih kepada DPR yang terus membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
"Atas nama pemerintah kita berterima kasih kepada DPR atas dukungan dan pimpinan segenap Badan Anggaran sehingga laporan pertanggung jawaban APBN 2020 bisa terlaksana dengan lancar tanpa ada halangan," katanya.
Baca juga: Jadwal Lengkap Hari Tanpa Bayangan di Indonesia dan Cara Gampang Mengamatinya
Dia pun menghargai masukan, kritik, ataupun saran serta rekomendasi. Apalagi, DPR yang menjadi mitra untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan negara.
"Kita mendapatkan dukungan penuh dari DPR dari berbagai langkah extraordinary dengan relatif baik dengan demikian dampak pandemi Covid-19 di minimalkan," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
