Pusat dan Pemda Mainkan Strategi 'Tarik-Dorong' untuk Tinggalkan Kendaraan Pribadi
Kamis, 09 September 2021 - 23:00 WIB
loading...
Kemenhub mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi publik demi terciptanya sistem transportasi yang lebih baik.
Baca juga: Satgas Saber Pungli Sebut Tak Ada Pungli di Samsat DKI
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, masyarakat harus diajak untuk melakukan kebiasaan baru, dalam hal ini menggunakan transportasi publik. Langkah itu penting dilakukan agar kebiasaan lama, menggunakan kendaraan pribadi, bisa perlahan berubah.
“Harus ada peran dari setiap pemda untuk nantinya terjadi pergeseran dari masyarakat yang terbiasa ada di zona nyaman menggunakan kendaraan pribadi pindah ke kendaraan publik,” ujarnya dalam webinar, Kamis (9/9/2021).
Lanjutnya ia menerangkan, penggunaan kendaraan pribadi secara tidak langsung akan menguras bahan bakar minyak (BBM) serta kehilangan waktu. Namun, hal itu bisa tidak dialami apabila masyarakat menggunakan transportasi publik.
Dampak buruk lainnya dari penggunaan moda pribadi, kata dia, akan menimbulkan kerugian ekonomi. Selain itu, asap yang dihasilkan juga akan mengakibatkan polusi udara atau lingkungan yang tidak sehat.
Saat ini Kementerian Perhubungan tengah mengembangkan program baru, yaitu Buy the Service (BTS). Pada program ini nanti, kata Budi, pemerintah harus menjalankan dua strategi penting secara bersamaan, yakni pull strategy dan push strategy.
“Pull strategy akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Di strategi ini, kita nanti akan menarik masyarakat untuk menggunakan kendaraan bus atau transportasi massal perkotaan,” ucapnya.
Pada strategi pertama ini, pemerintah akan menanggung risiko dengan pembiayaan 100%. Selain itu, pemerintah akan memberikan lisensi kepada operator dengan standar pelayanan minimal yang mekanismenya ada sanksinya. Berikutnya, pemerintah juga akan memberikan prioritas kepada angkutan agar memiliki layanan terbaik.
“Jadi nanti masyarakat tidak perlu nunggu lama karena setiap 10 menit bus akan datang,” tambahnya.
Sementara, push strategy akan diperankan oleh pemda. Nantinya pemda akan mendorong masyarakat untuk keluar dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Baca juga: Pemilu 2024, Bawaslu Perkirakan Pelanggaran Banyak Terjadi jika Masih Pandemi
“Yang dilakukan pemda di sini, merancang sebuah manajemen ruang parkir, ruang jalan dan waktu, untuk akses kendaraan pribadi. Maksudnya agar pemda bisa membatasi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, atau setidaknya masyarakat jadi mengurungkan niat pakai mobil atau motor,” terang Budi.
Baca juga: Satgas Saber Pungli Sebut Tak Ada Pungli di Samsat DKI
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, masyarakat harus diajak untuk melakukan kebiasaan baru, dalam hal ini menggunakan transportasi publik. Langkah itu penting dilakukan agar kebiasaan lama, menggunakan kendaraan pribadi, bisa perlahan berubah.
“Harus ada peran dari setiap pemda untuk nantinya terjadi pergeseran dari masyarakat yang terbiasa ada di zona nyaman menggunakan kendaraan pribadi pindah ke kendaraan publik,” ujarnya dalam webinar, Kamis (9/9/2021).
Lanjutnya ia menerangkan, penggunaan kendaraan pribadi secara tidak langsung akan menguras bahan bakar minyak (BBM) serta kehilangan waktu. Namun, hal itu bisa tidak dialami apabila masyarakat menggunakan transportasi publik.
Dampak buruk lainnya dari penggunaan moda pribadi, kata dia, akan menimbulkan kerugian ekonomi. Selain itu, asap yang dihasilkan juga akan mengakibatkan polusi udara atau lingkungan yang tidak sehat.
Saat ini Kementerian Perhubungan tengah mengembangkan program baru, yaitu Buy the Service (BTS). Pada program ini nanti, kata Budi, pemerintah harus menjalankan dua strategi penting secara bersamaan, yakni pull strategy dan push strategy.
“Pull strategy akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Di strategi ini, kita nanti akan menarik masyarakat untuk menggunakan kendaraan bus atau transportasi massal perkotaan,” ucapnya.
Pada strategi pertama ini, pemerintah akan menanggung risiko dengan pembiayaan 100%. Selain itu, pemerintah akan memberikan lisensi kepada operator dengan standar pelayanan minimal yang mekanismenya ada sanksinya. Berikutnya, pemerintah juga akan memberikan prioritas kepada angkutan agar memiliki layanan terbaik.
“Jadi nanti masyarakat tidak perlu nunggu lama karena setiap 10 menit bus akan datang,” tambahnya.
Sementara, push strategy akan diperankan oleh pemda. Nantinya pemda akan mendorong masyarakat untuk keluar dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Baca juga: Pemilu 2024, Bawaslu Perkirakan Pelanggaran Banyak Terjadi jika Masih Pandemi
“Yang dilakukan pemda di sini, merancang sebuah manajemen ruang parkir, ruang jalan dan waktu, untuk akses kendaraan pribadi. Maksudnya agar pemda bisa membatasi masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi, atau setidaknya masyarakat jadi mengurungkan niat pakai mobil atau motor,” terang Budi.
(uka)
Lihat Juga :
