Dukung Ekonomi Hijau, BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi

JAKARTA - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) mendukung misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menerapkan ekonomi hijau dengan menargetkan rehabilitasi mangrove di sembilan provinsi.

Sebagai salah satu negara yang mempunyai hutan tropis dan hutan bakau terbesar di dunia, Jokowi menekankan pentingnya prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Diketahui, ekonomi hijau merupakan salah satu strategi besar ekonomi Indonesia yang juga berdampak baik bagi lingkungan di masa depan. Sementara ekonomi biru adalah pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan sosial, serta mampu mengurangi risiko lingkungan hidup dan kelangkaan ekologis.


BRGM sendiri menargetkan sembilan provinsi dalam rehabilitasi mangrove, di antaranya Sumatera Utara (Sumut), Bangka Belitung, Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Utara (Kalut), Papua, dan Papua Barat.

Dalam mendukung misi Jokowi tersebut, BRGM gencar melakukan upaya percepatan rehabilitasi mangrove di Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui program padat karya yang disambut antusias oleh warga, di mana mereka begitu bersemangat gotong royong dalam menanam 50 hektare mangrove.

Pasalnya, tanaman mangrove bisa mencegah abrasi serta meredam gelombang besar atau bencana alam. Selain itu, rehabilitasi mangrove juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Penanaman mangrove di Klamana sudah berjalan 20 hektare, ini masih terus berlangsung September ini, kemungkinan 30 hektare lagi akan selesai dalam dua minggu ke depan,” kata Werbete selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Klamana dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Minggu (19/9/2021).

Warga pun berharap, rehabilitasi mangrove di distrik mereka akan mampu menjaga ekosistem secara berkelanjutan serta memberikan dampak ekonomi yang positif.

“Mereka itu kan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan biasanya mengambil kayu-kayu mangrove untuk dijual sebagai bahan bangunan atau bahan pembuatan tiang bendera,” ungkap Bonardo selaku Koordinator Lapangan dalam program padat karya di Papua Barat.

Oleh karena itu, menurut dia, warga berharap ada bantuan dalam pelatihan peternakan sapi atau pertambakan, sehingga mereka mempunyai sumber penghasilan baru dan tidak lagi mengambil kayu mangrove.

Lebih lanjut Bonardo menuturkan, jika pemerintah setempat maupun BRGM harus terus melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada warga, karena penanaman mangrove ini merupakan investasi jangka panjang yang tidak mungkin bisa terlaksana dalam waktu instan 1-2 tahun karena manfaatnya belum banyak, namun diumur 5 tahun, manfaat mangrove akan sangat besar bagi kehidupan mereka.


Sementara itu, Kepala Balai Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Remu Ransiki, Giri Suryanta menyebut program ini disambut positif oleh warga Desa Klamana.

“Program ini cukup membantu mereka terutama di masa pandemi ini, responnya juga bagus ya, karena mereka kan masuk dalam klaster penduduk kota,” ujar Giri Suryanta.

“Kebetulan lokasinya juga berdekatan dengan area wisata, jadi ibarat gayung bersambutlah, mempercepat proses rehabilitasi mangrovenya sekaligus memberikan apa yang bisa disokong masyarakat dari sektor wisatanya,” tambahnya.

Menurutnya, kesadaran warga Desa Klamana dalam menjaga mangrove kini semakin meningkat, terlebih wilayah Sorong terancam dengan banjir rob. Di mana warga mulai merasakan genangan air laut yang semakin tinggi.

Seperti diketahui, mangrove adalah ekosistem lahan basah yang pengelolaanya perlu dilakukan secara tepat dan terpadu agar dapat dikelola secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.