Usai Ketemu Presiden Jokowi, Peternak Ayam Gelar Rakor
loading...
A
A
A
BOGOR - Sejumlah perwakilan peternak ayam broiler se-Jawa menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada beberapa poin atau masukan yang disampaikan oleh para peternak kepada Jokowi.
"Pertemuan hari ini untuk melaporkan secara resmi kepada anggota bahwa ini hasil pertemuan dengan Presiden. Dengan pertemuan ini, kita mengharap apapun tanggal 15 September itu sudah sangat bagus. Semua yang kita usulkan sebagai peternak broiler itu tidak ada yang ditolak, itu sangat luar biasa di luar dugaan kita," kata Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Herry Darmawan di Kota Bogor, Selasa (21/9/2021).
Adapun yang disampaikan peternak kepada Jokowi di Istana Negara Jakarta bebeeapa waktu lalu itu yakni pemasaran hasil ayam broiler sering bermasalah. Terutama yang dialami peternak mandiri kecil, karena sering bersaing di pasar tradisional dengan produksi dari perusahaan konglomerasi, oleh karena itu perlu adanya segmentasi produk ayam broiler.
"Perusahaan konglomerasi tidak boleh menjual ayam hidup, karena menjual ayam hidup merupakan segmen pasar peternak rakyat mandiri kecil," jelasnya.
Kemudian, tambah Herry, peternak rakyat mandiri sering dihadapkan tingginya harga pakan dan Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Hal itu dipicu tingginya harga jagung, dimana jagung merupakan komposisi terbesar dari pakan ayam 50 persen sehingga peternak memohon diupayakan dengan harga yang wajar dan persediaan yang cukup.
"Seperti kondisi saat ini harga jagung yang mahal maka kami meminta pemerintah untuk melakukan import jagung untuk peternak mandiri lewat BUMN Pangan atau Koperasi," tambah Herry.
Selanjutnya, pihaknya mengusulkan pemerintah mempunyai cadangan jagung 500 ribu ton yang dilakukan BUMN Pangan. Juga ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) DOC dan pakan atau harga DOC disesuaikan dengan harga ayam hidup 25 persen dari harga ayam hidup serta revisi harga acuan ayam hidup pada Permendag No. 07 Tahun 2020.
"Jika terjadi harga jual ayam hidup terendah ditingkat peternak mandiri mohon BUMN Pangan dapat ikut berperan untuk menyerap ayam-ayam petemak mandiri dengan ketentuan harga yang wajar dan dapat menjadi cadangan pangan," ungkapnya.
Lalu, peternak berharap ayam dimasukan ke program bantuan-bantuan sosial baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Tak lupa, kerataan kepemilikan induk ayam (Grand Parent Stock) yang selama ini dikuasai 2 perusahaan dengan kuota 65 persen.
"Kami memohon didistribusikan secara merata dan berkeadilan sehingga peternak mandiri yang naik kelas bisa mendapatkan GPS. Dengan komposisi setiap perusahaan atau peternak mendapatkan kuota maksimal 20 persen," harap Herry.
Terkait dengan hal-hal tersebut yang bernuasa perlindungan terhadap peternak rakyat mandiri meminta untuk diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang melindungi peternak mandiri.
"Agar kondisi ini setiap saat dan setiap waktu bisa dilaporkan kepada pemerintah (Presiden Jokowi) kami meminta dibuat semacam team kecil atau team monitering dan evaluasi yang di dalamnya ada perwakilan peternak unggas rakyat mandiri," pintanya.
Sementara itu, salah satu peternak unggas mandiri asal Sukabumi Budiyanto mengatakan, kondisi ternak ayam selama tiga tahun belakangan terus merugi. Dia pun berterima kasih kepada Jokowo karena telah menerima keluhan peternak ayam secara langsung.
"Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa sebagai peternak bisa exist dan bisa mengembalikan utang-utang yang ada. HPP di perusahaan peternakan kita adalah Rp 19 ribu. Harga harus di atas itu. Kalau tidak, sampai kapanpun kita akan rugi," ucap Budiyanto.
"Pertemuan hari ini untuk melaporkan secara resmi kepada anggota bahwa ini hasil pertemuan dengan Presiden. Dengan pertemuan ini, kita mengharap apapun tanggal 15 September itu sudah sangat bagus. Semua yang kita usulkan sebagai peternak broiler itu tidak ada yang ditolak, itu sangat luar biasa di luar dugaan kita," kata Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Herry Darmawan di Kota Bogor, Selasa (21/9/2021).
Adapun yang disampaikan peternak kepada Jokowi di Istana Negara Jakarta bebeeapa waktu lalu itu yakni pemasaran hasil ayam broiler sering bermasalah. Terutama yang dialami peternak mandiri kecil, karena sering bersaing di pasar tradisional dengan produksi dari perusahaan konglomerasi, oleh karena itu perlu adanya segmentasi produk ayam broiler.
"Perusahaan konglomerasi tidak boleh menjual ayam hidup, karena menjual ayam hidup merupakan segmen pasar peternak rakyat mandiri kecil," jelasnya.
Kemudian, tambah Herry, peternak rakyat mandiri sering dihadapkan tingginya harga pakan dan Day Old Chick (DOC) atau anak ayam umur sehari. Hal itu dipicu tingginya harga jagung, dimana jagung merupakan komposisi terbesar dari pakan ayam 50 persen sehingga peternak memohon diupayakan dengan harga yang wajar dan persediaan yang cukup.
"Seperti kondisi saat ini harga jagung yang mahal maka kami meminta pemerintah untuk melakukan import jagung untuk peternak mandiri lewat BUMN Pangan atau Koperasi," tambah Herry.
Selanjutnya, pihaknya mengusulkan pemerintah mempunyai cadangan jagung 500 ribu ton yang dilakukan BUMN Pangan. Juga ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) DOC dan pakan atau harga DOC disesuaikan dengan harga ayam hidup 25 persen dari harga ayam hidup serta revisi harga acuan ayam hidup pada Permendag No. 07 Tahun 2020.
"Jika terjadi harga jual ayam hidup terendah ditingkat peternak mandiri mohon BUMN Pangan dapat ikut berperan untuk menyerap ayam-ayam petemak mandiri dengan ketentuan harga yang wajar dan dapat menjadi cadangan pangan," ungkapnya.
Lalu, peternak berharap ayam dimasukan ke program bantuan-bantuan sosial baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Tak lupa, kerataan kepemilikan induk ayam (Grand Parent Stock) yang selama ini dikuasai 2 perusahaan dengan kuota 65 persen.
"Kami memohon didistribusikan secara merata dan berkeadilan sehingga peternak mandiri yang naik kelas bisa mendapatkan GPS. Dengan komposisi setiap perusahaan atau peternak mendapatkan kuota maksimal 20 persen," harap Herry.
Terkait dengan hal-hal tersebut yang bernuasa perlindungan terhadap peternak rakyat mandiri meminta untuk diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) yang melindungi peternak mandiri.
"Agar kondisi ini setiap saat dan setiap waktu bisa dilaporkan kepada pemerintah (Presiden Jokowi) kami meminta dibuat semacam team kecil atau team monitering dan evaluasi yang di dalamnya ada perwakilan peternak unggas rakyat mandiri," pintanya.
Sementara itu, salah satu peternak unggas mandiri asal Sukabumi Budiyanto mengatakan, kondisi ternak ayam selama tiga tahun belakangan terus merugi. Dia pun berterima kasih kepada Jokowo karena telah menerima keluhan peternak ayam secara langsung.
"Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa sebagai peternak bisa exist dan bisa mengembalikan utang-utang yang ada. HPP di perusahaan peternakan kita adalah Rp 19 ribu. Harga harus di atas itu. Kalau tidak, sampai kapanpun kita akan rugi," ucap Budiyanto.
(fai)