KKKS Ajukan Kondisi Kahar, SKK Migas Minta Kegiatan Hulu Migas Jalan Terus

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk tidak menghentikan kegiatan usaha hulu migas di lapangan. Hal itu menanggapi sejumlah KKKS yang telah mengajukan penghentian kegiatan ataupun force majeur akibat terdampak Covid-19.

"Industri hulu migas harus menjunjung tinggi kesehatan dan keselamatan kerja dengan terus mencermati wabah Covid-19 dengan hati-hati. Namun tidak harus menghentikan kegiatan dan wajib melakukan penangkalannya," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Menurut dia penangkalan penyebaran Covid-19 dapat dilakukan dengan isolasi mandiri bagi para pekerja yang akan melakukan pergantian kru serta menyiapkan ruang isolasi serta melakukan pengecekan ketat terhadap kesehatan pekerja. Disamping itu, SKK Migas juga terus melakukan koordinasi dengan para pimpinan daerah di wilayah operasi hulu migas khususnya terkait mobilisasi pekerja dan barang.

Tidak hanya itu, SKK Migas juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan terhadap kebutuhan mendesak pergerakan pekerja dari luar negeri yang dibutuhkan oleh industri hulu migas. Untuk itu, kegiatan usaha hulu migas harus tetap jalan. Tidak hanya operasional hulu migas yang terus berproduksi, tetapi proyek-proyek hulu migas kita jaga agar tidak berhenti.

"Dapat dibayangkan jika operasional hulu migas dan proyek hulu migas berhenti, berapa dampak yang ditimbulkan di industri penunjang, ketenagakerjaan serta ekonomi daerah," kata dia.

Sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) telah berkirim surat kepada Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, terkait kondisi darurat bencana Covid-19 dan implikasinya terhadap kegiatan usaha hulu migas. IPA minta kelonggaran terhadap jadwal pemenuhan komitmen-komitmen pada proyek tertentu.

"Terjadinya pandemi Covid-19 dan kondisi harga minyak dunia yang rendah saat ini yang menjadi pertimbangan untuk diberikannya kelonggaran terhadap jadwal pemenuhan komitmen-komitmen pada proyek tertentu," ujar Presiden IPA Louise McKenzie.

IPA menghargai langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia untuk pencegahan penyebaran Covid-19 melalui prioritisasi dan pembatasan mobilisasi, pertemuan serta penerapan kebijakan bekerja dari rumah. Tentunya, kebijakan tersebut akan berdampak pada semua aspek kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha hulu migas.

"Pada saat ini, sudah ada beberapa perusahaan migas yang mengalami hambatan dalam kegiatan mereka. Selain itu, perlu diantisipasi adanya kemungkinan beberapa kegiatan operasi dan proyek migas mengalami penundaan atau keterlambatan karena pandemi Covid-19 ini," sebutnya.

Dwi Soetjipto mengatakan bahwa kegiatan hulu migas tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, namun telah menjadi penggerak ekonomi nasional dengan multiplier effect di berbagai bidang seperti ekonomi, lapangan kerja, TKDN dan lainnya. "Dengan terus bergeraknya industri hulu migas maka dapat menjadi urat nadi perekonomian nasional ditengah perlambatan aktivitas ekonomi," kata dia.

Meski begitu, SKK Migas tak memungkiri jika pembatasan kegiatan untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah Covid-19 telah mempengaruhi realisasi pelaksanaan proyek hulu migas. Adapun dampak Covid-19 telah berpengaruh terhadap realisasi kegiatan pemboran dan menurunnya permintaan gas dari para pembeli.

Penyebaran virus tersebut juga menghambat realisasi kegiatan operasional lainnya seperti pelaksanaan kalibrasi alat ukur di lapangan, pelaksanaan evaluasi mutu minyak dan gas bumi, pelaksanaan lifting di beberapa titik pengambilan minyak, mobilisasi crew change pekerja dan pergerakan barang di lapangan, pergerakan material khususnya yang terkait dengan long lead item.

"Akibat hambatan-hambatan tersebut, progress beberapa proyek hulu migas yang dijadwalkan onstream di tahun 2020 menjadi lebih lambat dibanding rencananya," kata dia.

Beberapa proyek yang berpotensi molor antara lain pengembangan Lapangan Bukit Tua Phase 3 oleh PCK2L lebih rendah dari target karena rig terlambat masuk ke lokasi. Pelambatan akibat Covid-19 juga terjadi di proyek pemasangan kompresor Betung yang dilakukan Pertamina EP SF Aset 2.

"Proyek yang seharusnya sudah selesai, baru mencapai 69,8% karena terkendala oleh FAT, transportasi dan instalasi kompresor karena sebagian sumber daya manusia yang dibutuhkan pada proyek tersebut merupakan warga Malaysia dan India yang saat ini lock down akibat Covid-19," kata dia.

Lalu, pengembangan Lapangan Cantik oleh Sele Raya Belida juga terhambat akibat penyebaran virus tersebut karena proses overhaul gas kompresor terhenti akibat area workshop berada di zona merah dan adanya pembatasan mobilisasi pekerja oleh pemerintah daerah. Proyek pemasangan kompresor SKH-19 Musi Timur oleh PT Pertamina EP juga terhambat karena fabrikasi peralatan pendukung yang terlambat didatangkan dari Italia akibat terdampak Covid-19.

"Kasus yang sama juga terjadi di proyek pengembangan Peciko BA oleh Pertamina Hulu Mahakam yang melambat realisasi kegiatannya karena peralatan didatangkan dari daerah pandemi Covid-19, yaitu China," jelasnya.