Erick Thohir Minta Pejabat BUMN Tak Melulu Mikirin Proyek
Jum'at, 01 Oktober 2021 - 17:00 WIB
loading...
Erick Thohir meminta pejabat BUMN tidak menganggap penugasan sebagai proyek. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Manajemen perusahaan pelat merah atau BUMN diminta untuk tidak terbelenggu oleh pemikiran proyek semata. Tapi harus mengedepankan bisnis proses perusahaan sehingga menghasilkan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, setiap penugasan yang dijalankan perseroan melalui proses yang benar. Bahkan, penugasan tersebut memiliki manfaat untuk korporasi dan masyarakat luas.
Baca juga: Cerita Erick Thohir Soal Kehebatan NKRI Bisa Bangkit dari Krisis
"Bisnis proses bukan ketika mendapat penugasan langsung melihat ini proyek. Tetapi harus dipastikan melalui proses yang benar dan juga manfaatnya benar untuk korporasi dan masyarakat," ujar Erick, Jumat (1/10/2021).
Pemegang saham juga memastikan proses refocusing model bisnis BUMN akan terus dikawal. Langkah itu bagian dari agenda transformasi Kementerian BUMN.
Model bisnis, kata Erick, menjadikan BUMN sebagai perusahaan excellent yang menjadi kekuatan bagi keseimbangan ekonomi di Indonesia. Bahkan, mampu memberikan kesejahteraan rakyat melalui program-program yang dijalankan.
Tak hanya itu, BUMN pun diminta menggandeng perusahaan swasta, pengusaha daerah, dan pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong program transformasi dalam satu ekosistem bisnis yang sehat.
"Ekosistem yang sehat bukan menara gading sehingga banyak pihak swasta, pengusaha daerah, pemda, malah menjadi pesaing yang memberatkan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama," katanya.
Erick memang sudah memberikan sejumlah syarat bagi perusahaan swasta maupun pemda yang ingin bekerja sama dengan BUMN. Terlebih dalam era digitalisasi yang tidak saja menuntut perusahaan menyesuaikan proses bisnisnya, namun juga melakukan transparansi.
Syarat yang harus dipenuhi swasta jika ingin bekerja sama dengan BUMN. Pertama, jangan sampai mengakali BUMN, dalam artian keduanya harus sama-sama untung.
Baca juga: Korupsi Anggota DPRD Jadi Kasus Terbanyak Ditangani KPK
Kedua, swasta harus memiliki pengalaman lebih dibandingkan BUMN. Ketiga, kerja sama keduanya harus bisa menekan impor. Selanjutnya, mampu memperbaiki neraca dagang dengan mendorong ekspor dan menekan impor.
"Bisa enggak me-reduce impor supaya menjaga supply chain," kata Erick.
Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, setiap penugasan yang dijalankan perseroan melalui proses yang benar. Bahkan, penugasan tersebut memiliki manfaat untuk korporasi dan masyarakat luas.
Baca juga: Cerita Erick Thohir Soal Kehebatan NKRI Bisa Bangkit dari Krisis
"Bisnis proses bukan ketika mendapat penugasan langsung melihat ini proyek. Tetapi harus dipastikan melalui proses yang benar dan juga manfaatnya benar untuk korporasi dan masyarakat," ujar Erick, Jumat (1/10/2021).
Pemegang saham juga memastikan proses refocusing model bisnis BUMN akan terus dikawal. Langkah itu bagian dari agenda transformasi Kementerian BUMN.
Model bisnis, kata Erick, menjadikan BUMN sebagai perusahaan excellent yang menjadi kekuatan bagi keseimbangan ekonomi di Indonesia. Bahkan, mampu memberikan kesejahteraan rakyat melalui program-program yang dijalankan.
Tak hanya itu, BUMN pun diminta menggandeng perusahaan swasta, pengusaha daerah, dan pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong program transformasi dalam satu ekosistem bisnis yang sehat.
"Ekosistem yang sehat bukan menara gading sehingga banyak pihak swasta, pengusaha daerah, pemda, malah menjadi pesaing yang memberatkan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama," katanya.
Erick memang sudah memberikan sejumlah syarat bagi perusahaan swasta maupun pemda yang ingin bekerja sama dengan BUMN. Terlebih dalam era digitalisasi yang tidak saja menuntut perusahaan menyesuaikan proses bisnisnya, namun juga melakukan transparansi.
Syarat yang harus dipenuhi swasta jika ingin bekerja sama dengan BUMN. Pertama, jangan sampai mengakali BUMN, dalam artian keduanya harus sama-sama untung.
Baca juga: Korupsi Anggota DPRD Jadi Kasus Terbanyak Ditangani KPK
Kedua, swasta harus memiliki pengalaman lebih dibandingkan BUMN. Ketiga, kerja sama keduanya harus bisa menekan impor. Selanjutnya, mampu memperbaiki neraca dagang dengan mendorong ekspor dan menekan impor.
"Bisa enggak me-reduce impor supaya menjaga supply chain," kata Erick.
(uka)
Lihat Juga :
