Berambisi Jadi Produsen Terbesar Produk Halal Dunia, Pemerintah Siapkan Ini
Selasa, 12 Oktober 2021 - 21:13 WIB
loading...
Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo (kanan) dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar (dua kiri) dalam acara diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk Indonesia Bidik Raja Industri Halal pada Selasa (12/10/2021).
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong perkembangan industri halal di tanah air agar Indonesia bisa menjadi raja industri halal. Hal ini dikarenakan, dengan jumlah umat muslim lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia seharusnya menjadi pasar sekaligus produsen terbesar untuk produk halal.
“Dari sektor perindustrian sebenarnya kita beruntung Pak (Menperin) Agus Gumiwang begitu dapat penugasan dari Bapak Wapres, kita langsung fight. Di Kemenperin bikin pusat pemberdayaan usaha selevel eselon dua. Jadi setingkat direktur. Untuk mengembangkan indusri halal, nanti kita akan godok di sini,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dalam acara diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk “Indonesia Bidik Raja Industri Halal” pada Selasa (12/10/2021).
(Baca juga:Pembangunan Menara 17 PWNU Jatim, Emil Dardak: Dukung Pusat Industri Halal)
Menurut Dody sebuah produk produk hilir, tentunya harus ada bahan bakunya. Kemudian, bahan bakunya itu halal. “Lalu teknologinya mumpuni untuk penelusuran apakah produk itu halal atau tidak. SDM juga perlu diperhatikan. Apakah SDM di industri halal itu benar-benar peduli dengan kehalalan produknya atau tidak. Kemudian juga kawasan industrinya juga harus diperhatikan kehalalannya,” kata Dody.
Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Kawasan Industri Halal dan Pusat Industri Halal. Dua aturan ini mendukung ekosistem ekonomi syariah. Kemenperin juga akan membuat roadmap industri halal yang selaras dengan aturan tersebut.
(Baca juga:Pemprov Jatim Dorong Pengembangan Industri Halal Produk Pangan)
Ditambahkannya, saat ini, anak-anak muda, sebagian besar sudah menjadikan industri halal sebagai sebuah trend baru. Industri halal bukan lagi dianggap milik agama tertentu. Hal ini terjadi di seluruh dunia, dan pangsa pasarnya sangat besar.
State of the Global Islamic Economy Report mendefinisikan “Islamic Economy” sebagai kegiatan ekonomi yang menyentuh banyak sektor. Meskipun terpengaruh oleh pandemi Covid-19, sektor ekonomi halal akan terus tumbuh hingga mencapai USD2,4 triliun pada 2024.
Untuk makanan halal, konsumsi muslim dunia mencapai USD1,17 triliun pada 2019 dan diprediksi USD1,38 triliun pada 2024. Untuk industri kosmetik halal, konsumsi muslim dunia mencapai USD66 miliar pada 2019 dan USD76 miliar pada 2024. Sedangkan untuk industri konsumen farmasi dunia, konsumsi muslim dunia mencapai USD94 miliar pada 2019 dan diprediksi USD105 miliar pada 2024.
(Baca juga:Akselerasi Pengembangan Industri Halal, Kemenperin Gelar IHIA 2021)
Pada kesempatan yang sama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi setiap umat muslim di tanah air untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang dikonsumsi maupun dipakai yang dijamin kehalalannya. “Pemerintah sangat memberikan perhatian pada pelayanan terhadap umat, produsen termasuk pabrik-pabrik kita terkait dengan jaminan halal ini,” ujar Nasaruddin.
Saat ini, lanjut dia, Kemenperin memiliki unit kerja yang menangani khusus barang yang tersertifikasi halal. Hal ini membuktikan, bahwa keseriusan pemerintah memastikan setiap produk yang beredar memiliki sertifikasi halal. “Luar biasa, tidak terbayang Kemenperin akan bermain wilayah halal. Kali ini diurusi oleh unit kerja setingkat eselon II,” tuturnya.
“Dari sektor perindustrian sebenarnya kita beruntung Pak (Menperin) Agus Gumiwang begitu dapat penugasan dari Bapak Wapres, kita langsung fight. Di Kemenperin bikin pusat pemberdayaan usaha selevel eselon dua. Jadi setingkat direktur. Untuk mengembangkan indusri halal, nanti kita akan godok di sini,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dalam acara diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) bertajuk “Indonesia Bidik Raja Industri Halal” pada Selasa (12/10/2021).
(Baca juga:Pembangunan Menara 17 PWNU Jatim, Emil Dardak: Dukung Pusat Industri Halal)
Menurut Dody sebuah produk produk hilir, tentunya harus ada bahan bakunya. Kemudian, bahan bakunya itu halal. “Lalu teknologinya mumpuni untuk penelusuran apakah produk itu halal atau tidak. SDM juga perlu diperhatikan. Apakah SDM di industri halal itu benar-benar peduli dengan kehalalan produknya atau tidak. Kemudian juga kawasan industrinya juga harus diperhatikan kehalalannya,” kata Dody.
Kemenperin telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Kawasan Industri Halal dan Pusat Industri Halal. Dua aturan ini mendukung ekosistem ekonomi syariah. Kemenperin juga akan membuat roadmap industri halal yang selaras dengan aturan tersebut.
(Baca juga:Pemprov Jatim Dorong Pengembangan Industri Halal Produk Pangan)
Ditambahkannya, saat ini, anak-anak muda, sebagian besar sudah menjadikan industri halal sebagai sebuah trend baru. Industri halal bukan lagi dianggap milik agama tertentu. Hal ini terjadi di seluruh dunia, dan pangsa pasarnya sangat besar.
State of the Global Islamic Economy Report mendefinisikan “Islamic Economy” sebagai kegiatan ekonomi yang menyentuh banyak sektor. Meskipun terpengaruh oleh pandemi Covid-19, sektor ekonomi halal akan terus tumbuh hingga mencapai USD2,4 triliun pada 2024.
Untuk makanan halal, konsumsi muslim dunia mencapai USD1,17 triliun pada 2019 dan diprediksi USD1,38 triliun pada 2024. Untuk industri kosmetik halal, konsumsi muslim dunia mencapai USD66 miliar pada 2019 dan USD76 miliar pada 2024. Sedangkan untuk industri konsumen farmasi dunia, konsumsi muslim dunia mencapai USD94 miliar pada 2019 dan diprediksi USD105 miliar pada 2024.
(Baca juga:Akselerasi Pengembangan Industri Halal, Kemenperin Gelar IHIA 2021)
Pada kesempatan yang sama Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nasaruddin Umar mengatakan pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan optimal bagi setiap umat muslim di tanah air untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang dikonsumsi maupun dipakai yang dijamin kehalalannya. “Pemerintah sangat memberikan perhatian pada pelayanan terhadap umat, produsen termasuk pabrik-pabrik kita terkait dengan jaminan halal ini,” ujar Nasaruddin.
Saat ini, lanjut dia, Kemenperin memiliki unit kerja yang menangani khusus barang yang tersertifikasi halal. Hal ini membuktikan, bahwa keseriusan pemerintah memastikan setiap produk yang beredar memiliki sertifikasi halal. “Luar biasa, tidak terbayang Kemenperin akan bermain wilayah halal. Kali ini diurusi oleh unit kerja setingkat eselon II,” tuturnya.
(dar)
Lihat Juga :
