Tingkatkan penerimaan negara, BBM tak perlu naik

Sindonews.com - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada 1 April mendatang kembali menuai pertentangan banyak pihak. Kali ini fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI menyatakan bahwa jika pemerintah membenahi birokrasi dan menertibkan semua sumber penerimaan negara sehingga tidak ada alasan pemerintah untuk membebani rakyat dengan kenaikan harga BBM.

"Subsidi sudah tepat sasaran, jadi tidak ada alasan pemerintah untuk menurunkan apalagi membebani dengan kenaikan harga. Jika pemerintah membenahi birokrasi dan menertibkan semua sumber penerimaan negara maka yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu subsidi untuk rakyat seharusnya makin meningkat. Itulah kenapa good governance harus ditegakkan," ucap Anggota Komisi VII dari fraksi PDIP Dewi Aryani Hilman kepada Sindonews, Senin (5/3/2012).

Dia juga menambahkan partainya secara tegas menolak keras ide pemerintah untuk menaikkan BBM yang didasari oleh kenaikan harga minyak dunia tersebut.

"Kami menolak dengan tegas. Berbagai indikator konstitusi dan rasional ekonomi kerakyatan tidak dijelaskan pemerintah secara gamblang," ucapnya.

Menurut wanita yang juga anggota pengurus bidang perempuan dan anak DPP PDIP ini, negara tidak dapat menjelaskan secara transparan penerimaan negara baik dari sektor pajak maupun nonpajak.

"Akibatnya rakyat hanya diberikan beban pengeluaran negara yang boros, tetapi sekaligus rakyat menjadi kambing hitam. Jelas atas nama rakyat kami tolak usulan kenaikan pembatasan maupun kenaikan harga BBM subsidi tersebut," tambahnya.

Dewi menambahkan, data menunjukkan bahwa selama tahun 2010 total belanja birokrasi sebesar 48,9 persen, 2011 sebesar 49,6 persen, dan 2012 sebesar 51,4 persen.
,
"Namun ironisnya, angka subsidi BBM justru menurun tajam, tahun 2010 sebesar 7,89 persen, 2011 9,82 persen dan tahun 2012 menjadi sebesar 8,71 persen," imbuhnya.

Sementara itu, kata Dewi, konsumsi belanja bensin berdasarkan tingkatan pengeluaran rumah tangga sebagian besar justru berada di rakyat miskin sebesar 29 persen dan kelas menengah kebawah sebesar 36 persen.

Seperti diketahui pemerintah berencana menaikkan harga BBM subsidi karena harga minyak mentah dunia yang naik. Serta pemerintah berencana akan menaikkan harga premium dan solar menjadi Rp6.000 per liter dari sebelumnya Rp4.500 per liter. (ank)