Bertemu Pengusaha Turki, Menteri Basuki Tawarkan 9 Proyek Tol dan Bendungan

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak para pengusaha Turki untuk berinvestasi di sektor infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan saat Basuki yang didampingi Duta Besar RI untuk Turki Lalu M. Iqbal melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker beserta anggota di Turki pada Jumat (5/11/2021). Pertemuan ini sekaligus menindaklanjuti pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Turki sebelumnya yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020.

Kepada sejumlah perwakilan investor Turki, Basuki membuka peluang investasi dari 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai USD19 miliar atau setara Rp272 triliun.



Terdapat juga 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang ditawarkan senilai USD9,2 miliar atau hampir Rp132 triliun. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 9 proyek jalan tol dan 1 proyek bendungan.

“Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” kata Basuki, melalui pernyataan resminya, dikutip Sabtu (6/11/2021).

Adapun sembilan proyek tol yang dimaksud Basuki adalah Jalan Tol Semanan - Balaraja sepanjang 32,7 km, Jalan Tol Sentul Selatan - Karang Barat sepanjang 61,5 km, Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang sepanjang 26 km, Jalan Tol Ciranjang - Padalarang sepanjang 28 km.

Kemudian Jalan Tol Malang - Kepanjen 29,7 km, Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg 28,6 km, Jalan Tol Semarang harbour 20,8 km, Jalan Tol Bogor - Serpong 31 km, dan Jalan Tol Cikunir - Karawaci Elevated 40 km.



Sementara untuk proyek bendungan meliputi Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mini Hidro di Bendungan bintang Bano, Nusa Tenggara Barat. Namun, tetap terbuka untuk proyek infrastruktur lainnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo baik di bidang konektivitas, sumber daya air dan perumahan. Basuki menyatakan memerlukan anggaran sebesar USD430 miliar, di mana hanya 30%-nya saja yang bisa ditutupi oleh APBN.

“Untuk menutupi 70% gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” tandasnya.

Menurut Basuki, terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki menanamkan modalnya di sektor infrastruktur. Pertama sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua sebagai badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

“Kami menyadari bahwa perusahaan konstruksi Turki termasuk salah satu yang terbaik di dunia dengan keahlian dan pengalaman yang kaya di bidang perumahan dan konstruksi jalan, jembatan serta terowongan, bahkan dalam membangun ibukota baru di Nur Sultan, Kazakhstan. Saya berharap pengusaha Turki dapat berpartisipasi dalam program pembangunan infrastruktur di Indonesia,” pungkasnya.