Erick Thohir Akui Ada Jual Beli Jabatan di BUMN, Dirut Dibanderol Rp25 Miliar
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa praktik jual-beli jabatan sempat terjadi di lingkungan BUMN. Foto/Ilustrasi/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Praktik jual-beli jabatan ternyata juga terjadi di BUMN . Posisi di dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah diperjualbelikan dengan harga fantastis, mencapai Rp25 miliar untuk jabatan direktur utama.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Transaksi haram tersebut, kata dia, terjadi sebelum dirinya menahkodai Kementerian BUMN. Namun, Erick enggan mengungkap nama perusahaan maupun identitas petinggi BUMN hasil jual-beli tersebut.
Pengakuan tersebut sekaligus menjadi bantahan Erick terhadap tuduhan dirinya memanfaatkan jabatan untuk mengeruk untung dari bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Erick menegaskan, jika mencari keuntungan adalah motif pengabdiannya, maka transaksi jual beli jabatan dewan direksi dan komisaris BUMN menjadi peluang besar bagi dirinya selaku menteri yang membawahi seluruh badan usaha milik negara.
"Selama ini, saya yang paling menekankan anti hal-hal itu (korupsi). Kalau saya mau cari uang di BUMN banyak. Banyak, paling gampang apa? Di BUMN, mindah-mindahin jabatan, itu setoran paling banyak dulu. Pernah dihargai satu direksi Rp25 miliar, direksi (BUMN) yang gede, direktur utama," ungkap Erick, Rabu (24/11/2021).
Namun, Erick memastikan bahwa transaksi jual beli jabatan BUMN tidak lagi terjadi saat ini. Bila itu masih terjadi, tegas dia, pemegang saham akan langsung memproses secara hukum pelakunya dan melaporkan pihak-pihak yang terlibat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perbaikan it menurutnya terlihat saat pemegang saham melakukan restrukturisasi bisnis, perbaikan ekosistem bisnis, hingga membentuk holding BUMN sejumlah perusahaan negara.
"Terus apa konteksnya? Kalau saya terjebak jual-beli jabatan, ya enggak mungkin saya menjadikan BUMN (holding), bisa menangkap yang korupsi, nggak mungkin, saya langsung goyang badannya, 'ini yang kita tangkap, dia udah nyetor ke kita' gila aja, enggak mungkinlah!" tandasnya.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Transaksi haram tersebut, kata dia, terjadi sebelum dirinya menahkodai Kementerian BUMN. Namun, Erick enggan mengungkap nama perusahaan maupun identitas petinggi BUMN hasil jual-beli tersebut.
Pengakuan tersebut sekaligus menjadi bantahan Erick terhadap tuduhan dirinya memanfaatkan jabatan untuk mengeruk untung dari bisnis Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). Erick menegaskan, jika mencari keuntungan adalah motif pengabdiannya, maka transaksi jual beli jabatan dewan direksi dan komisaris BUMN menjadi peluang besar bagi dirinya selaku menteri yang membawahi seluruh badan usaha milik negara.
"Selama ini, saya yang paling menekankan anti hal-hal itu (korupsi). Kalau saya mau cari uang di BUMN banyak. Banyak, paling gampang apa? Di BUMN, mindah-mindahin jabatan, itu setoran paling banyak dulu. Pernah dihargai satu direksi Rp25 miliar, direksi (BUMN) yang gede, direktur utama," ungkap Erick, Rabu (24/11/2021).
Namun, Erick memastikan bahwa transaksi jual beli jabatan BUMN tidak lagi terjadi saat ini. Bila itu masih terjadi, tegas dia, pemegang saham akan langsung memproses secara hukum pelakunya dan melaporkan pihak-pihak yang terlibat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perbaikan it menurutnya terlihat saat pemegang saham melakukan restrukturisasi bisnis, perbaikan ekosistem bisnis, hingga membentuk holding BUMN sejumlah perusahaan negara.
"Terus apa konteksnya? Kalau saya terjebak jual-beli jabatan, ya enggak mungkin saya menjadikan BUMN (holding), bisa menangkap yang korupsi, nggak mungkin, saya langsung goyang badannya, 'ini yang kita tangkap, dia udah nyetor ke kita' gila aja, enggak mungkinlah!" tandasnya.
(fai)
Explore More