Tepis Isu Dana Beasiswa Papua Turun, Sri Mulyani: Duitnya Banyak Kok
loading...
Menkeu Sri Mulyani menanggapi perihal isu rencana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menanggapi perihal isu rencana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah. Isu ini mencuat akibat ada dugaan pemerintah tidak membayarkan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) .
Sri Mulyani langsung menepis dan menegaskan bahwa isu ini tidak benar. Mantan Direktur Bank sendiri menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dana transfer yang cukup bagi pemerintah provinsi Papua.
"Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa turun, duitnya banyak kok. Yang ini aja di Bank Papua masih ada Rp12 triliun di perbankan, masa beasiswanya tidak dibayarkan?," ujar Sri dalam konferensi pers virtual pada Jumat (26/11/2021).
Mantan Direktur Bank Dunia itu mencatat bahwa dana Pemprov Papua di bank masih ada lebih dari Rp10 triliun. Sementara simpanan Pemprov Papua Barat sekitar Rp5 triliun. Selain dari simpanan yang masih banyak, pemerintah pusat masih terus memberikan dana transfer ke daerah.
"Khusus untuk Pemprov Papua, total dana transfer ke daerah dari pusat mencapai Rp42,47 triliun pada 2021," ungkap Menkeu Sri Mulyani.
Rinciannya terdiri dari dana untuk infrastruktur khusus Rp2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp5,29 triliun, dana desa Rp5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp2,91 triliun.
Dari alokasi ini, realisasi penggunaan dana mencapai 54,47% atau Rp26,67 triliun dari pagu. "Di 2022 yang tadi katanya (dananya) turun, ternyata naik. Total di 2021 itu Rp42,47 triliun, di 2022 Rp43,38 triliun," ucapnya.
Sementara itu, penggunaan dana untuk infrastruktur khusus adalah sebesar Rp2,4 triliun, DAK Rp5,78 triliun, dana desa Rp4,8 triliun, DID Rp30 miliar, DAK Rp6,67 triliun, DAU Rp20,5 triliun, dan DBH Rp3,3 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani juga memberikan arahan pengelolaan keuangan untuk Pemprov Papua.
"Caranya, perlu ada penggunaan standar akuntansi yang baik, penggunaan dana diawasi dengan ketat, hingga penggunaan dana disusun dalam laporan yang akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat tahu, 'Oh dananya dipakai berapa?' seperti itu," pungkasnya.
Sri Mulyani langsung menepis dan menegaskan bahwa isu ini tidak benar. Mantan Direktur Bank sendiri menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dana transfer yang cukup bagi pemerintah provinsi Papua.
"Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa turun, duitnya banyak kok. Yang ini aja di Bank Papua masih ada Rp12 triliun di perbankan, masa beasiswanya tidak dibayarkan?," ujar Sri dalam konferensi pers virtual pada Jumat (26/11/2021).
Mantan Direktur Bank Dunia itu mencatat bahwa dana Pemprov Papua di bank masih ada lebih dari Rp10 triliun. Sementara simpanan Pemprov Papua Barat sekitar Rp5 triliun. Selain dari simpanan yang masih banyak, pemerintah pusat masih terus memberikan dana transfer ke daerah.
"Khusus untuk Pemprov Papua, total dana transfer ke daerah dari pusat mencapai Rp42,47 triliun pada 2021," ungkap Menkeu Sri Mulyani.
Rinciannya terdiri dari dana untuk infrastruktur khusus Rp2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp5,29 triliun, dana desa Rp5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp2,91 triliun.
Dari alokasi ini, realisasi penggunaan dana mencapai 54,47% atau Rp26,67 triliun dari pagu. "Di 2022 yang tadi katanya (dananya) turun, ternyata naik. Total di 2021 itu Rp42,47 triliun, di 2022 Rp43,38 triliun," ucapnya.
Sementara itu, penggunaan dana untuk infrastruktur khusus adalah sebesar Rp2,4 triliun, DAK Rp5,78 triliun, dana desa Rp4,8 triliun, DID Rp30 miliar, DAK Rp6,67 triliun, DAU Rp20,5 triliun, dan DBH Rp3,3 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani juga memberikan arahan pengelolaan keuangan untuk Pemprov Papua.
"Caranya, perlu ada penggunaan standar akuntansi yang baik, penggunaan dana diawasi dengan ketat, hingga penggunaan dana disusun dalam laporan yang akuntabel dan transparan. Sehingga masyarakat tahu, 'Oh dananya dipakai berapa?' seperti itu," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
