Di Tangan Gubernur Anies, Kredit Konvensional dan Syariah Rp4 Triliun Bersatu
Kamis, 02 Desember 2021 - 17:03 WIB
loading...
Pemprov DKI menginisiasi pembiayaan sindikasi untuk UMKM sebesar Rp4 triliun. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Bank DKI berkolaborasi dengan 19 bank dan Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) menyalurkan pembiayaan sindikasi sebesar Rp4 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani. 19 bank tersebut terdiri dari bank pembangunan daerah (BPD) dan bank swasta nasional.
Baca juga: Menakar Peluang Anies - Ridwan Kamil di Pilpres 2024
“Ini memiliki nilai Rp4 triliun. Bila penerima modal ini antara Rp2-5 juta, bisa sampai dua juta unit usaha yang terfasilitasi lewat pembiayaan ini. Jadi, kami bersyukur. Harapannya, dalam situasi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi ini, mereka yang berskala ultra mikro, mikro. dan kecil bisa mendapatkan permodalan,” ucap Anies Baswedan , Gubernur DKI Jakarta, dalam acara penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan sindikasi PT Permodalan Nasional Madani, Penyaluran Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Menurut Anies, pembiayaan sindikasi ini merupakan bentuk dari hadirnya keadilan sosial melalui mekanisme pasar. Ia mengatakan bahwa lembaga keuangan melalui bank-bank tersebut menyuntikkan dana permodalan langsung kepada mereka para pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil agar nantinya mereka dapat berkembang.
“Di dalam kita memfasilitasi kesejahteraan, prinsip yang selalu dianut adalah memberikan kesempatan pada yang kecil untuk menjadi besar tanpa mengecilkan yang sudah besar. Mekanismenya seringkali tak banyak, sehingga ini bukan sekadar melaksanakan program, tetapi melunasi janji kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum dan menghadirkan keadilan sosial,” tambah Anies.
“Mekanisme permodalan ini menjadi unik, karena sindikasi dari begitu banyak bank bekerja bersama menyalurkan dan dikoordinasi oleh Bank DKI, lalu sampai itu di rakyat. Inilah yang namanya menggunakan mekanisme pasar untuk menghadirkan keadilan sosial yakni memberikan suntikan ke pasar tapi langsung diberikan kepada yang kecil,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menyebut, langkah konkret Bank DKI selain memberikan bantuan permodalan, juga memberikan pelatihan serta mendorong agar UMKM di Jakarta masuk ke dalam pasar digital.
“Indonesia ini UMKM-nya 80%, jadi ini yang perlu kita bangun untuk membesarkan UMKM dan Bank DKI masuk di sana melalui Jakpreneur juga. UMKM butuh pelatihan dan pendampingan, selain itu UMKM juga sedang didorong untuk melakukan digitalisasi produk dan Bank DKI terlibat di dalamnya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengapresiasi langkah Bank DKI yang telah menyatukan sistem pembiayaan secara konvensional maupun yang syariah.
Baca juga: Luhut Kasih Izin PT GSI Diaudit Soal Bisnis PCR dengan Syarat
“Dari Rp4 triliun yang ditandatangani, ada Rp2,2 triliun dari bank konvensional dan Rp1,8 triliun dibiayai dari BPKH dan unit syariah. Jadi, alhamdulillah, Bank DKI telah menyatukan antara kredit dengan prinsip syariah dan konvensional,” pungkasnya.
Baca juga: Menakar Peluang Anies - Ridwan Kamil di Pilpres 2024
“Ini memiliki nilai Rp4 triliun. Bila penerima modal ini antara Rp2-5 juta, bisa sampai dua juta unit usaha yang terfasilitasi lewat pembiayaan ini. Jadi, kami bersyukur. Harapannya, dalam situasi pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi ini, mereka yang berskala ultra mikro, mikro. dan kecil bisa mendapatkan permodalan,” ucap Anies Baswedan , Gubernur DKI Jakarta, dalam acara penandatanganan perjanjian kredit pembiayaan sindikasi PT Permodalan Nasional Madani, Penyaluran Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro, Mikro dan Kecil di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Menurut Anies, pembiayaan sindikasi ini merupakan bentuk dari hadirnya keadilan sosial melalui mekanisme pasar. Ia mengatakan bahwa lembaga keuangan melalui bank-bank tersebut menyuntikkan dana permodalan langsung kepada mereka para pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil agar nantinya mereka dapat berkembang.
“Di dalam kita memfasilitasi kesejahteraan, prinsip yang selalu dianut adalah memberikan kesempatan pada yang kecil untuk menjadi besar tanpa mengecilkan yang sudah besar. Mekanismenya seringkali tak banyak, sehingga ini bukan sekadar melaksanakan program, tetapi melunasi janji kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum dan menghadirkan keadilan sosial,” tambah Anies.
“Mekanisme permodalan ini menjadi unik, karena sindikasi dari begitu banyak bank bekerja bersama menyalurkan dan dikoordinasi oleh Bank DKI, lalu sampai itu di rakyat. Inilah yang namanya menggunakan mekanisme pasar untuk menghadirkan keadilan sosial yakni memberikan suntikan ke pasar tapi langsung diberikan kepada yang kecil,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI Fidri Arnaldy menyebut, langkah konkret Bank DKI selain memberikan bantuan permodalan, juga memberikan pelatihan serta mendorong agar UMKM di Jakarta masuk ke dalam pasar digital.
“Indonesia ini UMKM-nya 80%, jadi ini yang perlu kita bangun untuk membesarkan UMKM dan Bank DKI masuk di sana melalui Jakpreneur juga. UMKM butuh pelatihan dan pendampingan, selain itu UMKM juga sedang didorong untuk melakukan digitalisasi produk dan Bank DKI terlibat di dalamnya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengapresiasi langkah Bank DKI yang telah menyatukan sistem pembiayaan secara konvensional maupun yang syariah.
Baca juga: Luhut Kasih Izin PT GSI Diaudit Soal Bisnis PCR dengan Syarat
“Dari Rp4 triliun yang ditandatangani, ada Rp2,2 triliun dari bank konvensional dan Rp1,8 triliun dibiayai dari BPKH dan unit syariah. Jadi, alhamdulillah, Bank DKI telah menyatukan antara kredit dengan prinsip syariah dan konvensional,” pungkasnya.
(uka)
Lihat Juga :
