Imbas Pandemi Covid-19, Anggaran KKP Dipotong Rp1,8 Triliun
Rabu, 22 April 2020 - 22:44 WIB
loading...
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Foto/Dok.KKP
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mendapat penghematan anggaran sehingga pagu tahun ini tersisa Rp4.600.264.778.000. Ini merupakan penghematan kedua kalinya sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Penghematan terbaru sebesar Rp700.446.060.000 (lebih Rp700 miliar) berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020. Sedangkan penghematan sebelumnya Rp1.147.955.911.000 (lebih Rp1,1 trilun) berdasarkan Perpres 54/2020.
"Sehingga total penghematan anggaran KKP sejauh ini sebesar Rp1,84 triliun lebih. Pagu yang semula Rp6,4 triliun menjadi Rp4,6 triliun," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi IV DPR RI melalui video conference di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Dengan adanya perubahan anggaran ini, pagu di setiap eselon I KKP juga mengalami perubahan, termasuk dana realokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 di sektor perikanan dan kelautan. Realokasi menjadi Rp362 miliar dari sebelumnya Rp438 miliar.
Edhy memastikan, pemotongan anggaran ini semata demi meminimalisir dampak ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat imbas pandemi.
"Secara prinsip penghematan anggaran ini karena kebutuhan negara yang sangat mendesak saat ini," lanjutnya.
Lewat anggaran yang tersedia, Edhy menjamin ia dan timnya tetap bekerja maksimal. Upaya pengembangan sektor perikanan budidaya tak akan kendor, begitu pun dengan pengawasan kekayaan laut Indonesia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
"Sebagai informasi kepada bapak dan ibu, kapal pengawas kembali menangkap pelaku illegal fishing berbendara Vietnam, Senin kemarin. Dan hari ini, ada penangkapan kapal illegal fishing lagi, kami sedang mendata lebih lanjut," terang Edhy.
Sementara itu, anggota Komisi IV peserta rapat sepakat menerima penjelasan Edhy mengenai perubahan pagu anggaran KKP tahun 2020. Sekaligus mendorong pemerintah meningkatkan anggaran KKP di masa mendatang, demi terciptanya percepatan pemulihan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
"Komisi IV juga meminta KKP segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh pelaku utama sektor perikanan seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan," ujar pimpinan sidang Dedi Mulyadi.
Kesimpulan lain, Komisi IV meminta KKP berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait upaya penyerapan hasil perikanan dan garam masyarakat. Kementerian BUMN membawahi perusahaan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan seperti Perum Perindo, PT Perinus, dan PT Garam.
Penghematan terbaru sebesar Rp700.446.060.000 (lebih Rp700 miliar) berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020. Sedangkan penghematan sebelumnya Rp1.147.955.911.000 (lebih Rp1,1 trilun) berdasarkan Perpres 54/2020.
"Sehingga total penghematan anggaran KKP sejauh ini sebesar Rp1,84 triliun lebih. Pagu yang semula Rp6,4 triliun menjadi Rp4,6 triliun," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi IV DPR RI melalui video conference di Jakarta, Rabu (22/4/2020).
Dengan adanya perubahan anggaran ini, pagu di setiap eselon I KKP juga mengalami perubahan, termasuk dana realokasi untuk percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19 di sektor perikanan dan kelautan. Realokasi menjadi Rp362 miliar dari sebelumnya Rp438 miliar.
Edhy memastikan, pemotongan anggaran ini semata demi meminimalisir dampak ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat imbas pandemi.
"Secara prinsip penghematan anggaran ini karena kebutuhan negara yang sangat mendesak saat ini," lanjutnya.
Lewat anggaran yang tersedia, Edhy menjamin ia dan timnya tetap bekerja maksimal. Upaya pengembangan sektor perikanan budidaya tak akan kendor, begitu pun dengan pengawasan kekayaan laut Indonesia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.
"Sebagai informasi kepada bapak dan ibu, kapal pengawas kembali menangkap pelaku illegal fishing berbendara Vietnam, Senin kemarin. Dan hari ini, ada penangkapan kapal illegal fishing lagi, kami sedang mendata lebih lanjut," terang Edhy.
Sementara itu, anggota Komisi IV peserta rapat sepakat menerima penjelasan Edhy mengenai perubahan pagu anggaran KKP tahun 2020. Sekaligus mendorong pemerintah meningkatkan anggaran KKP di masa mendatang, demi terciptanya percepatan pemulihan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.
"Komisi IV juga meminta KKP segera melaksanakan program strategis dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi imbas pandemi Covid-19. Sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh pelaku utama sektor perikanan seperti nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan," ujar pimpinan sidang Dedi Mulyadi.
Kesimpulan lain, Komisi IV meminta KKP berkoordinasi dengan Kementerian BUMN terkait upaya penyerapan hasil perikanan dan garam masyarakat. Kementerian BUMN membawahi perusahaan yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan seperti Perum Perindo, PT Perinus, dan PT Garam.
(bon)
Lihat Juga :
