Pemerintah Bisa Gunakan APBN untuk Pancing Investasi di EBT
Senin, 20 Desember 2021 - 19:29 WIB
loading...
Pendanaan energi terbarukan jangan dianggap sebagai beban. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pendanaan energi terbarukan seharusnya tidak dianggap sebagai beban, namun sebuah kesempatan dan strategi untuk mengalihkan investasi dari fosil ke energi terbarukan.
Baca juga: Kadin Dukung Komitmen PLN dalam Pemanfaatan EBT
Menurut dia, ada banyak sumber pendanaan yang bisa menjadi sumber investasi energi terbarukan. Salah satunya lewat APBN.
"Pemerintah dapat menggunakan APBN untuk menarik investasi, misalnya dengan melakukan pemetaan sumber daya energi terbarukan, melakukan riset teknologi, dan mengadakan pilot project untuk proyek baru energi terbarukan yang belum dikembangkan seperti energi laut, serta menyediakan instrument de-risking untuk menarik investasi," ujarnya dalam media briefing Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022 di Jakarta, Senin (20/12/2021).
IESR menyadari bahwa dekarbonisasi sektor energi membutuhkan biaya yang besar, sekitar USD20 miliar hingga USD25 miliar per tahun. Perhitungan itu berdasarkan kajian IESR tentang dekarbonisasi sistem energi Indonesia.
Dia melanjutkan, sejumlah peluang pendanaan tersedia dari entitas swasta atau publik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dapat digunakan untuk membiayai transisi energi.
"Peluang pendanaan ini termasuk insentif pemerintah (fiskal dan non-fiskal), bantuan pembiayaan internasional, dan mekanisme pembiayaan yang lebih tidak konvensional, seperti green bond/sukuk, obligasi daerah, keuangan syariah, dan blended finance," tuturnya.
Baca juga: Kadin Dukung Komitmen PLN dalam Pemanfaatan EBT
Menurut dia, ada banyak sumber pendanaan yang bisa menjadi sumber investasi energi terbarukan. Salah satunya lewat APBN.
"Pemerintah dapat menggunakan APBN untuk menarik investasi, misalnya dengan melakukan pemetaan sumber daya energi terbarukan, melakukan riset teknologi, dan mengadakan pilot project untuk proyek baru energi terbarukan yang belum dikembangkan seperti energi laut, serta menyediakan instrument de-risking untuk menarik investasi," ujarnya dalam media briefing Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2022 di Jakarta, Senin (20/12/2021).
IESR menyadari bahwa dekarbonisasi sektor energi membutuhkan biaya yang besar, sekitar USD20 miliar hingga USD25 miliar per tahun. Perhitungan itu berdasarkan kajian IESR tentang dekarbonisasi sistem energi Indonesia.
Dia melanjutkan, sejumlah peluang pendanaan tersedia dari entitas swasta atau publik untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dapat digunakan untuk membiayai transisi energi.
"Peluang pendanaan ini termasuk insentif pemerintah (fiskal dan non-fiskal), bantuan pembiayaan internasional, dan mekanisme pembiayaan yang lebih tidak konvensional, seperti green bond/sukuk, obligasi daerah, keuangan syariah, dan blended finance," tuturnya.
Lihat Juga :
