Lima Jurus Memberangus Truk Obesitas
loading...
Pemerintah diminta kesiapannya mengantasipasi dampak penghapusan truk ODOL. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL (over dimension over load) pemerintah harus siap mengatasi dampak yang ditimbulkannya, termasuk harus mempersiapkan informasi risiko mengenai dampak tersebut. Jika itu sudah dilakukan, bisa dipastikan pelaksanaan Zero ODOL akan bisa diimplementasikan tanpa adanya penolakan, baik dari industri maupun masyarakat yang terkena dampak.
Pandangan itu disampaikan pakar transportasi sekaligus dosen Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, menanggapi banyaknya penolakan yang terjadi terhadap penerapan kebijakan Zero ODOL pada awal 2023 mendatang, baik dari industri maupun masyarakat.
“Jadi, masalah Zero ODOL bukan hanya terkait penegakan hukumnya saja, tapi juga dampaknya ke sektor lain dan masyarakat,” katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/1/2022).
Karena, kata Suripno, sesuai Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah harus menetapkan sasaran yang jelas, termasuk sasaran Zero ODOL.
“Zero ODOL sasarannya apa, itu harus jelas,” katanya.
Dia menyampaikan ada lima langkah yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan Zero ODOL. Pertama, pemerintah harus tahu dulu informasi dan konsekuensi sebelum memutuskan waktu penerapannya.
Kedua, pemerintah harus mengupayakan insentif. Artinya, kalau pelanggaran itu mau ditekan maka pemerintah harus berusaha mengondisikan supaya tidak terjadi pelanggaran.
“Dan itu bukan dengan melakukan penegakan hukum, tetapi dengan memengaruhi perilaku seperti cara memberi insentif kepada yang bekerja dengan efisien misalnya. Jika ada persyaratan kendaraan harus diperlebar, pemerintah butuh apa saja untuk menyiapkannya. Jadi, kebijakan itu bukan kebijakan untuk menghukum, tapi mencegah orang jangan sampai melanggar. Itu yang harus dipikirkan pemerintah untuk mengatasi dampak tadi,” tukasnya.
Termasuk, menurut Suripno, pemerintah juga harus memikirkan cara agar kebijakan Zero ODOL tidak berdampak kepada masyarakat dengan adanya kenaikan harga barang. “Jadi, kebijakan Zero ODOL jangan nanti kerugian yang ditimbulkannya lebih banyak dibanding manfaat,” tandasnya.
Pandangan itu disampaikan pakar transportasi sekaligus dosen Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, menanggapi banyaknya penolakan yang terjadi terhadap penerapan kebijakan Zero ODOL pada awal 2023 mendatang, baik dari industri maupun masyarakat.
“Jadi, masalah Zero ODOL bukan hanya terkait penegakan hukumnya saja, tapi juga dampaknya ke sektor lain dan masyarakat,” katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/1/2022).
Karena, kata Suripno, sesuai Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah harus menetapkan sasaran yang jelas, termasuk sasaran Zero ODOL.
“Zero ODOL sasarannya apa, itu harus jelas,” katanya.
Dia menyampaikan ada lima langkah yang harus dilakukan pemerintah sebelum menerapkan Zero ODOL. Pertama, pemerintah harus tahu dulu informasi dan konsekuensi sebelum memutuskan waktu penerapannya.
Kedua, pemerintah harus mengupayakan insentif. Artinya, kalau pelanggaran itu mau ditekan maka pemerintah harus berusaha mengondisikan supaya tidak terjadi pelanggaran.
“Dan itu bukan dengan melakukan penegakan hukum, tetapi dengan memengaruhi perilaku seperti cara memberi insentif kepada yang bekerja dengan efisien misalnya. Jika ada persyaratan kendaraan harus diperlebar, pemerintah butuh apa saja untuk menyiapkannya. Jadi, kebijakan itu bukan kebijakan untuk menghukum, tapi mencegah orang jangan sampai melanggar. Itu yang harus dipikirkan pemerintah untuk mengatasi dampak tadi,” tukasnya.
Termasuk, menurut Suripno, pemerintah juga harus memikirkan cara agar kebijakan Zero ODOL tidak berdampak kepada masyarakat dengan adanya kenaikan harga barang. “Jadi, kebijakan Zero ODOL jangan nanti kerugian yang ditimbulkannya lebih banyak dibanding manfaat,” tandasnya.
Explore More