Cegah Mangkrak, Pembangunan Ibu Kota Baru Dikawal Ketat APBN
Kamis, 13 Januari 2022 - 21:12 WIB
loading...
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto/Dok SINDOnews/Sutikno
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur akan tetap mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Baca juga: Pemerintah Kerjasamakan Pembuatan Metaverse Desain Ibu Kota Negara
Menurut dia, urusan pendanaan ibu kota baru akan mengikuti aturan dalam UU Keuangan Negara no 17 Tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara no 1 Tahun 2004. Artinya, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Baru adalah pengguna anggaran dan barang atau kuasa pengguna anggaran dan barang dari pemerintah.
"Maka jelas posisinya, partner-nya dalam penyusunannya itu adalah DPR. Jadi, pembahasan akan mengikuti siklus di APBN," ujarnya dalam rapat Pansus IKN di DPR, Kamis (13/1/2022).
Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Ditangkap KPK di Sebuah Mal Jakarta
Menurut Suharso, apabila ada pendanaan dan pembiayaan ke depan dalam rangka pembangunan IKN maka akan menjadi bagian dari pembahasan APBN juga.
Meski demikian, saat ini beberapa rencana pembangunan termasuk pendanaannya ada yang masih dititipkan di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L).
“Sementara ini ada yang dititipkan ke K/L sampai batas waktu tertentu di bawah koordinasi otorita. Itu yang kita coba rumuskan," ungkapnya.
Suharso menambahkan, akan ada juga beberapa skema pembiayaan lainnya yang bakal dibuka. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan agar pembangunan IKN tidak terhenti karena masalah pendanaan.
"Itulah kenapa dibuka bukan hanya APBN, maka ada banyak skema pembiayaan. Bukan cuma anggaran saja yang penting, tapi skema pembiayaannya ada," tandasnya.
Baca juga: Pemerintah Kerjasamakan Pembuatan Metaverse Desain Ibu Kota Negara
Menurut dia, urusan pendanaan ibu kota baru akan mengikuti aturan dalam UU Keuangan Negara no 17 Tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara no 1 Tahun 2004. Artinya, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Baru adalah pengguna anggaran dan barang atau kuasa pengguna anggaran dan barang dari pemerintah.
"Maka jelas posisinya, partner-nya dalam penyusunannya itu adalah DPR. Jadi, pembahasan akan mengikuti siklus di APBN," ujarnya dalam rapat Pansus IKN di DPR, Kamis (13/1/2022).
Baca juga: Bupati Penajam Paser Utara Ditangkap KPK di Sebuah Mal Jakarta
Menurut Suharso, apabila ada pendanaan dan pembiayaan ke depan dalam rangka pembangunan IKN maka akan menjadi bagian dari pembahasan APBN juga.
Meski demikian, saat ini beberapa rencana pembangunan termasuk pendanaannya ada yang masih dititipkan di beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L).
“Sementara ini ada yang dititipkan ke K/L sampai batas waktu tertentu di bawah koordinasi otorita. Itu yang kita coba rumuskan," ungkapnya.
Suharso menambahkan, akan ada juga beberapa skema pembiayaan lainnya yang bakal dibuka. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan agar pembangunan IKN tidak terhenti karena masalah pendanaan.
"Itulah kenapa dibuka bukan hanya APBN, maka ada banyak skema pembiayaan. Bukan cuma anggaran saja yang penting, tapi skema pembiayaannya ada," tandasnya.
(ind)
Lihat Juga :
