Bangun IKN, Sri Mulyani Akan Pakai Rp178,3 Triliun dari Dana PEN
Rabu, 19 Januari 2022 - 15:30 WIB
loading...
Pembangunan IKN di tahap awal akan lebih banyak didanai APBN, melalui dana PEN sebesar Rp178,3 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menggunakan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di tahap awal. Dana awal yang akan digunakan sebesar Rp178,3 triliun yang berasal dari kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi.
"Anggaran program PEN 2022 mencapai Rp455,62 triliun. Nah, pemerintah akan menggunakan anggaran di kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp178,3 triliun untuk membangun IKN di Kalimantan Timur," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga: Pembahasan UU IKN Super Cepat, Walhi Sebut Konsultasi Publik Tidak Inklusif
Terkait dengan itu, sambung dia, hanya ada tiga kluster saja dalam (PEN) 2022 yakni penanganan kesehatan Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun.
Dia menjelaskan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Terlebih lagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.
"Makanya di (kluster) penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp178,3 triliun ini," tuturnya.
Baca Juga: Menteri Suharso Sebut Anggaran IKN Baru Tak Rugikan Anak dan Cucu
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan melihat kesiapan kementerian dan lembaga, kemampuan eksekusi, dan dampak ekonomi yang paling optimal dalam penggunaan dana sebesar Rp178,3 triliun tersebut. Hal itu untuk menentukan prioritas penggunaannya.
Kendati demikian, Sri menyadari bahwa masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Kedua hal itu menurutnya akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
"Untuk PC-PEN 2022 yang di masing-masing, terutama yang eksekusinya masih belum optimal, kita akan minta kepada K/L untuk mendesain secara awal yang mereka betul-betul bisa dijalankan. Fokusnya tetap sama, pulih tapi terutama masyarakat paling rentan harus diberi pemihakan," pungkasnya.
"Anggaran program PEN 2022 mencapai Rp455,62 triliun. Nah, pemerintah akan menggunakan anggaran di kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp178,3 triliun untuk membangun IKN di Kalimantan Timur," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga: Pembahasan UU IKN Super Cepat, Walhi Sebut Konsultasi Publik Tidak Inklusif
Terkait dengan itu, sambung dia, hanya ada tiga kluster saja dalam (PEN) 2022 yakni penanganan kesehatan Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun.
Dia menjelaskan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Terlebih lagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.
"Makanya di (kluster) penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp178,3 triliun ini," tuturnya.
Baca Juga: Menteri Suharso Sebut Anggaran IKN Baru Tak Rugikan Anak dan Cucu
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah akan melihat kesiapan kementerian dan lembaga, kemampuan eksekusi, dan dampak ekonomi yang paling optimal dalam penggunaan dana sebesar Rp178,3 triliun tersebut. Hal itu untuk menentukan prioritas penggunaannya.
Kendati demikian, Sri menyadari bahwa masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Kedua hal itu menurutnya akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
"Untuk PC-PEN 2022 yang di masing-masing, terutama yang eksekusinya masih belum optimal, kita akan minta kepada K/L untuk mendesain secara awal yang mereka betul-betul bisa dijalankan. Fokusnya tetap sama, pulih tapi terutama masyarakat paling rentan harus diberi pemihakan," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :
