KKP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan di Presidensi G20 Indonesia 2022
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan kesiapan untuk menyukseskan perhelatan internasional G20 yang puncaknya akan berlangsung di Bali akhir tahun nanti. KKP berpartisipasi di antaranya di dalam segmen Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) yang mengupas isu tentang lingkungan.
Diketahui, ECSWG di bawah Presidensi Indonesia akan fokus pada prioritas sustainable recovery, land and sea-based actions serta resource mobilization, untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dari tiga isu tersebut, terdapat tujuh isu turunan yang menjadi prioritas, yakni keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan Post 2020 Global Biodiversity Framework, pemulihan lingkungan dari land degradation dan deforestation, perlindungan ekosistem laut yang berkaitan dengan IUU Fishing, Marine Protected Area di Antartika, dan Osaka Blue Ocean Vision.
Kemudian, sampah laut, efisiensi penggunaan sumber daya dan ekonomi sirkular, pendanaan berkelanjutan untuk mencakup isu lingkungan hidup yang lebih luas, serta G20 Water Dialogue.
"KKP dapat mendukung melalui kebijakan ekonomi biru KKP yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut yang mempertimbangkan ketahanan ekologi dan ketahanan ekonomi," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar di Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Dia mengatakan, ekonomi biru tersebut dapat dispesifikkan sesuai dengan program prioritas KKP di bidang pengelolaan ruang laut yaitu rehabillitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan.
Di samping itu, KKP juga memiliki kebijakan penangkapan ikan terukur di mana targetnya adalah untuk memerangi praktik illegal fishing, distribusi pertumbuhan ekonomi secara merata di wilayah pesisir untuk pengentasan kemiskinan, hingga menjamin kesehatan laut untuk jangka waktu yang panjang.
Selain dalam kerangka ECSWG, dukungan KKP untuk Presidensi G20 Indonesia 2022 dapat diperluas melalui tema payung "Blue Economy: Towards Global Recovery". Terdapat dua pilar di dalamnya yakni meningkatkan kesehatan dan perlindungan ekosistem laut melalui rehabillitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan, pemberantasan IUU Fishing serta memerangi sampah laut.
"Kemudian mendukung pemulihan pasca pandemi dan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas perikanan budidaya yang berkelanjutan, penangkapan terukur serta peningkatan mutu dan keamanan pangan," pungkas Antam.
Presidensi G20 Indonesia 2022 sudah berlangsung sejak awal Desember 2021 dan puncaknya akan berlangsung di Bali pada akhir Oktober mendatang dalam gelaran G20 Leaders Summit.
Presiden Joko Widodo saat pembukaan Presidensi G20 Indonesia pada 1 Desember lalu menekankan, agar presidensi Indonesia tidak sebatas seremonial. Indonesia harus mampu mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan terobosan-terobosan besar.
Presidensi Indonesia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia berusaha membangun tata kelola dunia yang lebih adil.
Diketahui, ECSWG di bawah Presidensi Indonesia akan fokus pada prioritas sustainable recovery, land and sea-based actions serta resource mobilization, untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dari tiga isu tersebut, terdapat tujuh isu turunan yang menjadi prioritas, yakni keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan Post 2020 Global Biodiversity Framework, pemulihan lingkungan dari land degradation dan deforestation, perlindungan ekosistem laut yang berkaitan dengan IUU Fishing, Marine Protected Area di Antartika, dan Osaka Blue Ocean Vision.
Kemudian, sampah laut, efisiensi penggunaan sumber daya dan ekonomi sirkular, pendanaan berkelanjutan untuk mencakup isu lingkungan hidup yang lebih luas, serta G20 Water Dialogue.
"KKP dapat mendukung melalui kebijakan ekonomi biru KKP yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut yang mempertimbangkan ketahanan ekologi dan ketahanan ekonomi," ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar di Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Dia mengatakan, ekonomi biru tersebut dapat dispesifikkan sesuai dengan program prioritas KKP di bidang pengelolaan ruang laut yaitu rehabillitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan.
Di samping itu, KKP juga memiliki kebijakan penangkapan ikan terukur di mana targetnya adalah untuk memerangi praktik illegal fishing, distribusi pertumbuhan ekonomi secara merata di wilayah pesisir untuk pengentasan kemiskinan, hingga menjamin kesehatan laut untuk jangka waktu yang panjang.
Selain dalam kerangka ECSWG, dukungan KKP untuk Presidensi G20 Indonesia 2022 dapat diperluas melalui tema payung "Blue Economy: Towards Global Recovery". Terdapat dua pilar di dalamnya yakni meningkatkan kesehatan dan perlindungan ekosistem laut melalui rehabillitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan, pemberantasan IUU Fishing serta memerangi sampah laut.
"Kemudian mendukung pemulihan pasca pandemi dan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas perikanan budidaya yang berkelanjutan, penangkapan terukur serta peningkatan mutu dan keamanan pangan," pungkas Antam.
Presidensi G20 Indonesia 2022 sudah berlangsung sejak awal Desember 2021 dan puncaknya akan berlangsung di Bali pada akhir Oktober mendatang dalam gelaran G20 Leaders Summit.
Presiden Joko Widodo saat pembukaan Presidensi G20 Indonesia pada 1 Desember lalu menekankan, agar presidensi Indonesia tidak sebatas seremonial. Indonesia harus mampu mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan terobosan-terobosan besar.
Presidensi Indonesia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia berusaha membangun tata kelola dunia yang lebih adil.
(fai)