Luhut Minta Pemda Kawal Pemulihan UMKM Sektor Parekraf
Jum'at, 12 Juni 2020 - 19:47 WIB
loading...
Menko bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan (tengah) saat webinar Penyediaan dan Akses Permodalan Bagi UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jumat (12/6/2020). Foto/Dok Kemenparekraf
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan meminta kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota yang daerahnya terdapat destinasi wisata prioritas, agar terus memonitor dan mengawal program pemulihan UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (parekraf).
Menurut dia, ada banyak insentif dan program yang disiapkan pemerintah pusat dan bisa dimanfaatkan oleh UMKM di daerah. Untuk itu, diperlukan bantuan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyosialisasikannya.
“Pemda harus mencari peluang, para pimpinan di daerah tolong terus memantau dan terus sosialisikan kepada masyarakat, apabila ada kesulitan dalam pelaksanaannya nanti akan kita bantu. Semua harus proaktif, kerjakan secara holistik agar membantu perekonomian daerah dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19,” kata Luhut dalam webinar “Penyediaan dan Akses Permodalan Bagi UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, Jumat (12/6/2020).
Luhut menyatakan bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Data Kemenkop UKM menyebutkan, sektor UMKM menyerap lebih dari 95% total tenaga kerja atau lebih dari 115 juta, berkontribusi pada 14,4% nilai ekspor non-migas dan penyumbang 61% PDB nasional.
"Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM, antara lain perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor," papar Luhut.
Adapun, program bantuan pemerintah yang dapat dimanfaatkan antara lain, program insentif perpajakan, dimana salah satu poinnya yakni pembebasan PPH impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor dan wajib pajak industri kecil menengah.
Ada pula, subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening kredit UMKM senilai Rp1.601,75 triliun dengan rincian subsidi bunga Rp35,28 triliun dan penundaan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp285,09 triliun. Selain juga, dukungan fiskal untuk stimulasi ekonomi senilai Rp720 triliun.
Menurut dia, ada banyak insentif dan program yang disiapkan pemerintah pusat dan bisa dimanfaatkan oleh UMKM di daerah. Untuk itu, diperlukan bantuan pemerintah daerah (Pemda) untuk menyosialisasikannya.
“Pemda harus mencari peluang, para pimpinan di daerah tolong terus memantau dan terus sosialisikan kepada masyarakat, apabila ada kesulitan dalam pelaksanaannya nanti akan kita bantu. Semua harus proaktif, kerjakan secara holistik agar membantu perekonomian daerah dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19,” kata Luhut dalam webinar “Penyediaan dan Akses Permodalan Bagi UMKM Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, Jumat (12/6/2020).
Luhut menyatakan bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Data Kemenkop UKM menyebutkan, sektor UMKM menyerap lebih dari 95% total tenaga kerja atau lebih dari 115 juta, berkontribusi pada 14,4% nilai ekspor non-migas dan penyumbang 61% PDB nasional.
"Strategi pemerintah dalam pengembangan UMKM, antara lain perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha dan koordinasi lintas sektor," papar Luhut.
Adapun, program bantuan pemerintah yang dapat dimanfaatkan antara lain, program insentif perpajakan, dimana salah satu poinnya yakni pembebasan PPH impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak kemudahan impor tujuan ekspor dan wajib pajak industri kecil menengah.
Ada pula, subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening kredit UMKM senilai Rp1.601,75 triliun dengan rincian subsidi bunga Rp35,28 triliun dan penundaan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp285,09 triliun. Selain juga, dukungan fiskal untuk stimulasi ekonomi senilai Rp720 triliun.
Lihat Juga :
