Transisi Energi Harus Berkeadilan, Jokowi Tak Ingin Beban Rakyat Makin Berat
Kamis, 10 Februari 2022 - 10:35 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. FOTO/Humas Kemenko Marves
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, transisi energi menjadi salah satu pilar penting dalam tema Presidensi G20 tahun 2022. Bukan hanya untuk Indonesia, namun bagi negara-negara G20, komunitas global, korporasi hingga lembaga keuangan.
Namun, untuk berpindah dari penggunaan energi fosil ke energi bersih dinilai membutuhkan anggaran yang besar. Pada acara Peluncuran Transisi Energi G20, Kamis (10/2/2022), Jokowi meminta agar transisi energi dilakukan secara berkeadilan terutama dari segi pendanaan.
"Transisi energi ini harus berkeadilan. Transisi energi memerlukan biaya yang sangat besar, tentu banyak negara miskin dan berkembang tidak mampu atau tidak mau membebani masyarakat apalagi di pandemi ini. Beban sudah semakin berat," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investas Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Dukung Transisi Energi, PLN Targetkan Pembangkit EBT 648 MW Beroperasi Tahun Ini
Lanjutnya, transisi energi ini juga tidak boleh mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan paradigma akan berdampak pada perubahaan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis dan lainnya.
"Jadi kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus bantu, yang siap silakan jalan sendiri. Kita harus didukung penuh oleh kerjasama yang kuat. ini yang akan kita bangun di G20," katanya.
Oleh karenanya, 3 isu krusial dibawa dalam pembahasan transisi energi dalam forum ini, yaitu isu akses, teknologi, dan pendanaan. Indonesia sendiri sudah mendorong industri yang lebih hijau, contohnya dengan memulai pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara.
Namun, untuk berpindah dari penggunaan energi fosil ke energi bersih dinilai membutuhkan anggaran yang besar. Pada acara Peluncuran Transisi Energi G20, Kamis (10/2/2022), Jokowi meminta agar transisi energi dilakukan secara berkeadilan terutama dari segi pendanaan.
"Transisi energi ini harus berkeadilan. Transisi energi memerlukan biaya yang sangat besar, tentu banyak negara miskin dan berkembang tidak mampu atau tidak mau membebani masyarakat apalagi di pandemi ini. Beban sudah semakin berat," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investas Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Dukung Transisi Energi, PLN Targetkan Pembangkit EBT 648 MW Beroperasi Tahun Ini
Lanjutnya, transisi energi ini juga tidak boleh mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan paradigma akan berdampak pada perubahaan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis dan lainnya.
"Jadi kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus bantu, yang siap silakan jalan sendiri. Kita harus didukung penuh oleh kerjasama yang kuat. ini yang akan kita bangun di G20," katanya.
Oleh karenanya, 3 isu krusial dibawa dalam pembahasan transisi energi dalam forum ini, yaitu isu akses, teknologi, dan pendanaan. Indonesia sendiri sudah mendorong industri yang lebih hijau, contohnya dengan memulai pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara.
Lihat Juga :
