Transisi Energi Harus Berkeadilan, Jokowi Tak Ingin Beban Rakyat Makin Berat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, transisi energi menjadi salah satu pilar penting dalam tema Presidensi G20 tahun 2022. Bukan hanya untuk Indonesia, namun bagi negara-negara G20, komunitas global, korporasi hingga lembaga keuangan.

Namun, untuk berpindah dari penggunaan energi fosil ke energi bersih dinilai membutuhkan anggaran yang besar. Pada acara Peluncuran Transisi Energi G20, Kamis (10/2/2022), Jokowi meminta agar transisi energi dilakukan secara berkeadilan terutama dari segi pendanaan.

"Transisi energi ini harus berkeadilan. Transisi energi memerlukan biaya yang sangat besar, tentu banyak negara miskin dan berkembang tidak mampu atau tidak mau membebani masyarakat apalagi di pandemi ini. Beban sudah semakin berat," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investas Luhut Binsar Pandjaitan.



Lanjutnya, transisi energi ini juga tidak boleh mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan paradigma akan berdampak pada perubahaan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis dan lainnya.

"Jadi kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus bantu, yang siap silakan jalan sendiri. Kita harus didukung penuh oleh kerjasama yang kuat. ini yang akan kita bangun di G20," katanya.

Oleh karenanya, 3 isu krusial dibawa dalam pembahasan transisi energi dalam forum ini, yaitu isu akses, teknologi, dan pendanaan. Indonesia sendiri sudah mendorong industri yang lebih hijau, contohnya dengan memulai pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara.

"Di sini kita perlu peran investasi dan kontribusi sektor swasta, filantropi dan bentuk pendanaan inovatif yang bisa meng-afirmasi komitmen pendanaan USD 100 miliar dari negara maju kepada negara berkembang," katanya.



Jokowi menegaskan, pihaknya akan meminta komitmen global dari masing-masing pemimpin negara-negara G20 untuk menyepakati langkah konkret dalam percepatan transisi energi.