DPR siap panggil BP Migas

Sindonews.com - Banyak kalangan mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap keuangan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas). Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditengarai terjadi penyelewengan dana hingga Rp16 triliun di badan yang baru saja dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) pekan lalu, itu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan, siap memanggil para mantan jajaran BP Migas bila dalam laporan yang diberikan oleh BPK terdapat indikasi penyelewengan yang mengarah pada kerugian negara.

"DPR bisa mempertanyakan sampai pada suatu titik inefisiensi itu bisa dikategorikan secara hukum merugikan negara," jelas Anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha usai acara diskusi Pembubaran BP Migas Momentum Kedaulatan Energi di The Wisdom, Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Sebelumnya diberitakan, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) mendesak agar aparat penegak hukum menindaklanjuti adanya dugaan penyimpangan sebesar Rp16 triliun di BP Migas berdasarkan laporan BPK.

"BP Migas ini menggunakan uang negara yang sangat banyak, Rp1,2 triliun per tahun dari kas negara. BPK menemukan indikasi korupsi sekurang-kurangnya Rp16 triliun di BP Migas," kata Koordinator GIB Adhie Massardi beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan terpisah, anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, BPK akan melakukan audit khusus terhadap BP Migas sekaligus mendorong pemeriksaan tindak lanjut atas dugaan penyelewengan dana hingga Rp16 triliun.

"BPK dalam pemeriksaannya menemukan manipulasi oleh pemeriksa terdahulu ada angka Rp16 triliun sekian. Tentu wajib ditindaklanjuti temuan BPK itu," kata Ali Masykur Musa.