Heboh! Disebut Pernah Dikuasai Kelompok Tarbiyah, Pihak LPDP Kemenkeu Buka Suara
Minggu, 20 Februari 2022 - 14:15 WIB
loading...
Pihak LPDP memberikan penjelasan soal isi video yang heboh. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Gara-gara video soal beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan pernah terkait dengan kelompok Islam tertentu, pihak LPDPpun buka suara. Dalam video yang berdurasi 1,28 menit itu, digambarkan bahwa dahulunya pengelola beasiswa ini dikuasai oleh kaum Tarbiyah.
Baca juga: Didakwa Terima Suap Rp57 Miliar, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Divonis Hari Ini
Video berjudul "LPDP Bukan Lagi buat Kaum Tarbiyah" itu dibagikan oleh akun Imam Masjid Islamic Center of New York, Shamsi Ali, Jumat (20/2/2022),
"Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat….video ini bisa misleading!" tulis Shamsi Ali di akun Twitternya, dikutip Minggu (20/2/2022).
Ndilalahnya, video tersebut juga membawa-bawa pernyataan Direktur LPDP Dwi Larso. Disebutkan dalam video itu bahwa Dwi Larso mengatakan bahwa penerima beasiswa harus memperjuangkan toleransi beragama.
Merespons video yang sudah dilihat 225 ribu kali ini, LPDP kemudian memberikan penjelasan. Pihak LPDP mengatakan bahwa pernyataan dalam video itu tidaklah benar. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi, kemudian menggunakan sistem penilaian potensial akademik yang jelas terukur.
"Dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pihak ketiga dari akademisi di luar LPDP," tulis akun tiwtter @LPDPRI.
Pihak LPDP melanjutkan, hasil seleksi senantiasa dilakukan pemantauan oleh Komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Seluruh proses seleksi beasiswa menjadi objek yang akan diaudit oleh Itjen Kemenkeu dan BPK.
"Perlu diketahui selama satu dekade memberi pelayanan, dari era angkatan PK-1 hingga PK-180 yang terakhir, seleksi LPDP dilakukan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, anti diskriminasi, dan anti KKN serta melibatkan pihak independen," tulis LPDP lagi.
Terkait keberpihakan kepada kelompok tertentu, pihak LPDP memang menyediakan program afirmasi namun hanya kepada kelompok penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat di daerah-daerah afirmasi.
Baca juga: 100 Tahun Bugatti Type 30, Mobil Balap Sarat Inovasi dan Keindahan
"Terkait adanya pernyataan Direktur Beasiswa, Bapak Dwi Larso dalam video itu, kami sampaikan bahwa pernyataan itu disampaikan di forum umum, dan bukan atas dasar kesimpulan bahwa LPDP pernag dikuasai pihak-pihak tertentu".
Baca juga: Didakwa Terima Suap Rp57 Miliar, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Divonis Hari Ini
Video berjudul "LPDP Bukan Lagi buat Kaum Tarbiyah" itu dibagikan oleh akun Imam Masjid Islamic Center of New York, Shamsi Ali, Jumat (20/2/2022),
"Ada yang bisa klarifikasi tentang LPDP ini? Setahu saya program ini terbuka tanpa ada sekat….video ini bisa misleading!" tulis Shamsi Ali di akun Twitternya, dikutip Minggu (20/2/2022).
Ndilalahnya, video tersebut juga membawa-bawa pernyataan Direktur LPDP Dwi Larso. Disebutkan dalam video itu bahwa Dwi Larso mengatakan bahwa penerima beasiswa harus memperjuangkan toleransi beragama.
Merespons video yang sudah dilihat 225 ribu kali ini, LPDP kemudian memberikan penjelasan. Pihak LPDP mengatakan bahwa pernyataan dalam video itu tidaklah benar. Proses seleksi dilakukan berdasarkan kelengkapan syarat administrasi, kemudian menggunakan sistem penilaian potensial akademik yang jelas terukur.
"Dilanjutkan dengan wawancara yang melibatkan pihak ketiga dari akademisi di luar LPDP," tulis akun tiwtter @LPDPRI.
Pihak LPDP melanjutkan, hasil seleksi senantiasa dilakukan pemantauan oleh Komite reviewer yang beranggotakan tokoh-tokoh pendidikan tingkat nasional. Seluruh proses seleksi beasiswa menjadi objek yang akan diaudit oleh Itjen Kemenkeu dan BPK.
"Perlu diketahui selama satu dekade memberi pelayanan, dari era angkatan PK-1 hingga PK-180 yang terakhir, seleksi LPDP dilakukan dengan mengedepankan good governance, transparan, akuntabel, anti diskriminasi, dan anti KKN serta melibatkan pihak independen," tulis LPDP lagi.
Terkait keberpihakan kepada kelompok tertentu, pihak LPDP memang menyediakan program afirmasi namun hanya kepada kelompok penyandang disabilitas, prasejahtera, dan masyarakat di daerah-daerah afirmasi.
Baca juga: 100 Tahun Bugatti Type 30, Mobil Balap Sarat Inovasi dan Keindahan
"Terkait adanya pernyataan Direktur Beasiswa, Bapak Dwi Larso dalam video itu, kami sampaikan bahwa pernyataan itu disampaikan di forum umum, dan bukan atas dasar kesimpulan bahwa LPDP pernag dikuasai pihak-pihak tertentu".
(uka)
Lihat Juga :
