Waspadai Konflik Rusia-Ukraina, Sri Mulyani: Imbasnya Sangat Nyata Terhadap Komoditas
Selasa, 08 Maret 2022 - 10:49 WIB
loading...
Srri Mulyani menyebut tingginya harga komoditas akibat perang Rusia-Ukraina memunculkan godaan penyelundupan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa dunia sedang menghadapi suasana geopolitik yang sangat rumit terkait perang Rusia-Ukraina . Konflik itu berdampak pada naiknya harga komoditas sumber daya alam (SDA).
Baca juga: Melayat Arifin Panigoro, Sri Mulyani: Jasamu Abadi
"Imbas terhadap harga-harga komoditas sangat nyata, saat ini kita melihat harga komoditas SDA yang diproduksi Indonesia terkena dampak dengan melonjaknya harga," ujar Sri dalam Launching SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) dari Kegiatan Usaha Hulu Migas di Jakarta, Selasa(8/3/2022).
Menurut Sri Mulyani, sumbangan dan kontribusi SDA, khususnya mineral dan batu bara (minerba) menjadi sangat penting. Dari sisi penerimaan negara, menjadi kewajiban untuk bisa mengelolanya secara transparan dan menyampaikan kepada publik terkait kekayaan SDA yang diterima negara dalam bentuk pajak, bea keluar, dan pendapatan atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti.
"Ini sangat penting, dan transparansi ini yang terus dibangun Kementerian Keuangan. Berapa kekayaan negara menyumbangkan terhadap penerimaan negara, yang kemudian kembali lagi dalam bentuk berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," ungkap Sri.
Pada tahun 2021, penerimaan negara yang berasal dari sektor minerba baik dalam bentuk pajak, bea keluar, dan PNBP mencapai Rp124,4 triliun. Ini adalah penerimaan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
"Tentu, kenaikan harga komoditas minerba memberikan kontribusi yang besar. Namun ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga (K/L) harus semakin rapi dalam berkoordinasi, karena semakin tinggi harga minerba, maka ancaman terhadap tata kelola yang baik menjadi sangat tinggi," ungkap Sri.
Insentif untuk melakukan pelanggaran tata kelola yang baik dalam bentuk penyelundupan, under invoicing, dan tax evasion menjadi sangat besar. Inilah yang merupakan salah satu alasan nyata mengapa perlu makin menata diri di antara K/L.
Baca juga: Menhan Prabowo Hadiri Pameran Pertahanan Dunia Atas Undangan Putra Mahkota Arab Saudi
"Di era digitalisasi teknologi ini, integrasi proses bisnis dan integrasi data antar K/L seharusnya mudah dan harus bisa dilakukan, menjadi kunci penting untuk perbaikan tata kelola dan untuk penguatan pengawasan, serta untuk perbaikan layanan bagi dunia usaha. Karena dunia usaha bisa mendapatkan kepastian dari antar K/L dengan informasi yang sama," tuturnya.
Baca juga: Melayat Arifin Panigoro, Sri Mulyani: Jasamu Abadi
"Imbas terhadap harga-harga komoditas sangat nyata, saat ini kita melihat harga komoditas SDA yang diproduksi Indonesia terkena dampak dengan melonjaknya harga," ujar Sri dalam Launching SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) dari Kegiatan Usaha Hulu Migas di Jakarta, Selasa(8/3/2022).
Menurut Sri Mulyani, sumbangan dan kontribusi SDA, khususnya mineral dan batu bara (minerba) menjadi sangat penting. Dari sisi penerimaan negara, menjadi kewajiban untuk bisa mengelolanya secara transparan dan menyampaikan kepada publik terkait kekayaan SDA yang diterima negara dalam bentuk pajak, bea keluar, dan pendapatan atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti royalti.
"Ini sangat penting, dan transparansi ini yang terus dibangun Kementerian Keuangan. Berapa kekayaan negara menyumbangkan terhadap penerimaan negara, yang kemudian kembali lagi dalam bentuk berbagai program pembangunan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," ungkap Sri.
Pada tahun 2021, penerimaan negara yang berasal dari sektor minerba baik dalam bentuk pajak, bea keluar, dan PNBP mencapai Rp124,4 triliun. Ini adalah penerimaan tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
"Tentu, kenaikan harga komoditas minerba memberikan kontribusi yang besar. Namun ini juga memberikan sinyal bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga (K/L) harus semakin rapi dalam berkoordinasi, karena semakin tinggi harga minerba, maka ancaman terhadap tata kelola yang baik menjadi sangat tinggi," ungkap Sri.
Insentif untuk melakukan pelanggaran tata kelola yang baik dalam bentuk penyelundupan, under invoicing, dan tax evasion menjadi sangat besar. Inilah yang merupakan salah satu alasan nyata mengapa perlu makin menata diri di antara K/L.
Baca juga: Menhan Prabowo Hadiri Pameran Pertahanan Dunia Atas Undangan Putra Mahkota Arab Saudi
"Di era digitalisasi teknologi ini, integrasi proses bisnis dan integrasi data antar K/L seharusnya mudah dan harus bisa dilakukan, menjadi kunci penting untuk perbaikan tata kelola dan untuk penguatan pengawasan, serta untuk perbaikan layanan bagi dunia usaha. Karena dunia usaha bisa mendapatkan kepastian dari antar K/L dengan informasi yang sama," tuturnya.
(uka)
Lihat Juga :
