DJPb Sulsel Gelar Rakorda Guna Tingkatkan Kualitas Pelaksanaan Anggaran

MAKASSAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan ( Kanwil DJPb Sulsel ) menggelar Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran (Rakorda PA) Tahun 2022 bersama sekitar 800 Satuan Kerja, Rabu (9/3/2022). Rakorda PA tersebut berlangsung secaa hibryd, yaitu secara daring melalui aplikasi Zoom dan luring di Gedung Keuangan Negara (GKN) Lantai 6.

Kepala Kanwil DJPb Sulsel , Syaiful, menjelaskan kegiatan tersebut merupakan program rutin yang digelar setiap tahun dalam rangka evaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran pada tahun sebelumnya. Sehingga kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan dapat ditingkatkan.

"Melalui Rakorda PA ini, kita dapat melihat apakah seluruh program yang disusun dan disiapkan oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang tertuang di dalam DIPA berjalan dengan baik, tercapai, dan memenuhi sasaran atau tidak. Sehingga Rakorda ini menjadi sarana bersama untuk melakukan evaluasi. Juga menjadi tolak ukur untuk upaya perbaikan pelaksanaan di tahun 2022 ini," jelas Syaiful.

Salah satu rangkaian dari Rakorda PA tersebut adalah pemberian apresiasi kepada Satuan Kerja dengan capaian terbaik pada pelaksanaan anggaran tahun 2021 lalu. Ada tiga kategori penilaian yang didasarkan pada nilai Pagu yang dikelola. Kategori pertama adalah besaran Pagu lebih dari Rp100 miliar, ketegori kedua dengan Pagu Rp10-100 miliar, serta kategori ketiga dengan Pagi kurang dari Rp10 miliar. Peringkat tersebut didasarkan pada nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).



Diketahui, IKPA merupakan sebuah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Menurut Syaiful, pemberian apresiasi kepada Satuan Kerja tersebut diharapkan bisa memacu mereka dalam mengelola anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien. Tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program pemerintah 'delivered' bukan sekedar 'sent'.

"Dengan demikian belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah akan semakin berkualitas dan dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan," sebut Syaiful.

Pada tahun 2021 lalu, pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melanjutkan kebijakan dari tahun sebelumnya dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Pendekatan yang diterapkan adalah mengarah pada transformasi digital.

Realisasi pelaksanaan tahun 2021 beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang didukung dengan upaya digitalisasi rekening oleh Kementerian Negara/Lembaga, sampai pada digitalisasi transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran.

"Dan semua itu terintegrasi dalam satu sistem yang utuh. Sehingga bisa memonitoring kebijakan yang ada berjalan dengan baik atau tidak dan tools yang kita siapkan mampu atau tidak mendukung aktivitas yang dijalankan oleh Kementerian Negara/Lembaga," jelas Syaiful.

Sebagai informasi, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulsel pada tahun 2021 lalu tercatat positif. Khusus untuk realisasi belanja pada tahun 2021 mencapai Rp50,06 triliun, tumbuh 4,15 persen dibanding realisasi tahun 2020.

Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan yang berada di kisaran 5,46 persen. Kemudian, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah terealisasi 100,89 persen, tumbuh sebesar 3,34 persen dibanding tahun 2020.



Untuk mempertahankan capaian tersebut, menurut Syaiful, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan. Mulai dari pernyataan komitmen dari Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan percepatan realisasi anggaran, melakukan review dari DIPA yang mereka susun, pemanfaatan teknologi informasi dan kartu kredit pemerintah, hingga pemanfaatan marketplace untuk belanja negara guna mendukung UMKM.

"Tahun 2022 ini tentu belajar dari tahun sebelumnya, di mana capaian realisasi tahun 2021 cukup besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belajar dari itu, kebijakan yang kita ambil berjalan efektif. Tentu kita akan melakukan langkah strategis untuk mempertahankan percepatan realisasi itu," pungkas Syaiful.

Sebagai informasi, Rakorda PA tersebut turut menandai kick off kegiatan Treasury Expo Sulsel 2022 yang digagas oleh Kanwil DJPb Sulsel yang menggandeng stakeholder. Rangkaian kegiatan Treasury Expo Sulawesi Selatan 2022 terdiri dari peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, pembinaan penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), pembinaan BLU, asistensi BLUD, dan Lunching inovasi Minasata, Sik Sultan, dan Web Desa.

Selanjutnya, peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda menuju WTP, Treasury Peduli Anti Suap, Treasury Goes to Campus, Rumah UMKM kolaborasi Kemenkeu Satu, Pendampingan pelaku UMKM, serta sharing pembangungan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM kepada mitra strategis.