Bansos Dorong Peningkatan Belanja Pemerintah Pusat
Selasa, 16 Juni 2020 - 16:13 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga 31 Mei 2020 mencapai Rp537,3 triliun, lebih tinggi 1,2% dari realisasi di tahun lalu yang senilai Rp 530,8 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp78,85 triliun, atau tumbuh 30,71% (yoy).
"Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program jaring pengaman sosial (JPS) yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Dia merinci, belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp270,6 triliun, turun 6,2% dibanding realisasi 2019 yang sebesar Rp288,2 triliun. Sementara belanja bansos tumbuh 30,7% (yoy) melalui penyaluran berbagai bantuan sosial untuk mendukung stimulus perekonomian.
"Belanja kesehatan termasuk bansos menjadi yang terbesar berdasarkan tingkat penyerapan, di bulan Mei dengan tumbuh 50,5% (yoy)," katanya. ( Baca: Sri Mulyani Berharap Tidak Ada Gelombang Kedua Corona )
Sri Menambahkan, komponen belanja K/L lainnya tumbuh negatif, utamanya karena penghematan dan/atau belum terlaksanakan akibat kebijakan PSBB. Untuk belanja barang, terjadi pertumbuhan negatif sebesar 30% dan belanja modal tumbuh negatif 7,3% .
Sementara itu, belanja pegawai tumbuh negatif 4,2% yang salah satunya karena kebijakan tidak memberikan THR pada pejabat eselon I/II dan pejabat negara, serta untuk seluruh pegawai yang dibayarkan hanya komponen gaji pokok.
"Berbagai belanja yang tidak terkait penanganan Covid-19 pada kementerian/lembaga dilakukan penghematan/tertunda pelaksanaannya," tandasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, peningkatan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp78,85 triliun, atau tumbuh 30,71% (yoy).
"Pertumbuhan realisasi bantuan sosial di tahun 2020 dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program jaring pengaman sosial (JPS) yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (16/6/2020).
Dia merinci, belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp270,6 triliun, turun 6,2% dibanding realisasi 2019 yang sebesar Rp288,2 triliun. Sementara belanja bansos tumbuh 30,7% (yoy) melalui penyaluran berbagai bantuan sosial untuk mendukung stimulus perekonomian.
"Belanja kesehatan termasuk bansos menjadi yang terbesar berdasarkan tingkat penyerapan, di bulan Mei dengan tumbuh 50,5% (yoy)," katanya. ( Baca: Sri Mulyani Berharap Tidak Ada Gelombang Kedua Corona )
Sri Menambahkan, komponen belanja K/L lainnya tumbuh negatif, utamanya karena penghematan dan/atau belum terlaksanakan akibat kebijakan PSBB. Untuk belanja barang, terjadi pertumbuhan negatif sebesar 30% dan belanja modal tumbuh negatif 7,3% .
Sementara itu, belanja pegawai tumbuh negatif 4,2% yang salah satunya karena kebijakan tidak memberikan THR pada pejabat eselon I/II dan pejabat negara, serta untuk seluruh pegawai yang dibayarkan hanya komponen gaji pokok.
"Berbagai belanja yang tidak terkait penanganan Covid-19 pada kementerian/lembaga dilakukan penghematan/tertunda pelaksanaannya," tandasnya.
(uka)
Lihat Juga :
