Gotong Royong Kembangkan UMKM untuk Pemulihan Ekonomi
loading...
Menteri Teten Masduki menyebut kredit bank ke UMKM harus ditingkatkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan rasio kerdit perbankan untuk usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) masih sangat rendah, yakni baru 20%. Jumlah ini lebih rendah dibanding Singapura yang berada di angka 39%, Malaysia 51%, Jepang 66%, dan Korea Selatan 81%.
Selain itu, menurut Teten, bedasarkan data BRI, Pegadaian dan PNM pada 2021, 30 juta usaha mikro belum mendapatkan akses pendanaan formal. 7 juta dari jumlah pelaku UMKM tersebut meminjam ke kerabat, 5 juta lainnya meminjam ke rentenir, dan 18 juta sisanya belum mendapatkan pembiayaan.
Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasinya adalah meningkatkan target rasio kredit perbankan ke UMKM dari 20% menjadi 30% pada 2024. Dibentuk pula holing ultra mikro dengan tujuan dapat memberi pembiayaan murah dan cepat kepada pelaku UMKM.
“Platfotm KUR (kredit usaha rakyat) juga sudah ditingkatkan menjadi Rp371,17 triliun pada tahun 2022. Dan reklaksasi kebijakan KUR dilanjutkan dengan pemberian subsidi bunga 3% selama 2022,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).
Dijelaskan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perbankan ke UMKM menjadi 30 persen. Di antaranya meningkatkan plafon KUR tanpa agunan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, serta plafon pembiayaan UMKM menjadi 20 miliar dan realisasi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan.
“Pelaku UMKM yang non-bankable atau unbankable diarahkan ke lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti Bahana, PNM atau Pegadaian. Selain itu ada juga peningkatan pembiayaan produk ekspor UMKM dan mitigasi risiko pembiayaan,” kata Siti.
Sementara itu, di tempat terpisah, Head of IGF Progress, Reza Yamora Siregar, mengatakan biaya operasional bagi bank untuk menyasar pembiayaan ke UMKM masih sangat tinggi. "Masih double digit dan bagi bank untuk masuk ke sana masih sangat expensive,” kata Reza.
Menurut Reza, di sinilah pentingnya fintech atau akses ke teknologi sebagai salah satu jalan yang dibutuhkan untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko transaksi pembiayaan UMKM. Cara lain menurut Reza adalah dengan memperkuat penjaminan untuk mengurangi risiko pinjaman yang telah dilakukan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 melalui Askrindo dan Jamkrindo.
Selain itu, menurut Teten, bedasarkan data BRI, Pegadaian dan PNM pada 2021, 30 juta usaha mikro belum mendapatkan akses pendanaan formal. 7 juta dari jumlah pelaku UMKM tersebut meminjam ke kerabat, 5 juta lainnya meminjam ke rentenir, dan 18 juta sisanya belum mendapatkan pembiayaan.
Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasinya adalah meningkatkan target rasio kredit perbankan ke UMKM dari 20% menjadi 30% pada 2024. Dibentuk pula holing ultra mikro dengan tujuan dapat memberi pembiayaan murah dan cepat kepada pelaku UMKM.
“Platfotm KUR (kredit usaha rakyat) juga sudah ditingkatkan menjadi Rp371,17 triliun pada tahun 2022. Dan reklaksasi kebijakan KUR dilanjutkan dengan pemberian subsidi bunga 3% selama 2022,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).
Dijelaskan Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah, berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perbankan ke UMKM menjadi 30 persen. Di antaranya meningkatkan plafon KUR tanpa agunan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta, serta plafon pembiayaan UMKM menjadi 20 miliar dan realisasi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan.
“Pelaku UMKM yang non-bankable atau unbankable diarahkan ke lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti Bahana, PNM atau Pegadaian. Selain itu ada juga peningkatan pembiayaan produk ekspor UMKM dan mitigasi risiko pembiayaan,” kata Siti.
Sementara itu, di tempat terpisah, Head of IGF Progress, Reza Yamora Siregar, mengatakan biaya operasional bagi bank untuk menyasar pembiayaan ke UMKM masih sangat tinggi. "Masih double digit dan bagi bank untuk masuk ke sana masih sangat expensive,” kata Reza.
Menurut Reza, di sinilah pentingnya fintech atau akses ke teknologi sebagai salah satu jalan yang dibutuhkan untuk mengurangi biaya transaksi dan risiko transaksi pembiayaan UMKM. Cara lain menurut Reza adalah dengan memperkuat penjaminan untuk mengurangi risiko pinjaman yang telah dilakukan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 melalui Askrindo dan Jamkrindo.
Explore More