Dear UMKM, Ini Bocoran Menko Airlangga Soal Komoditas Cuan Kekinian

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi critical engine bagi pemulihan ekonomi nasional. Sebab, kontribusi UMKM tercatat sebesar 61% dengan menyerap 97% tenaga kerja nasional.

Bahkan, UMKM berperan mendorong peningkatan investasi dan ekspor nasional. Investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional.



Sementara itu, kontribusinya terhadap ekspor nonmigas nasional mencapai 16%. Dari sektor UMKM ini, salah satu usaha yang mengalami pemulihan cukup baik ada di subsektor industri makanan dan minuman.

Menko Airlangga mengatakan, selama 2021 kinerja industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,54% (yoy). Catatan ini lebih bagus dari tahun sebelumnya yang masih di angka 1,58% dan lebih baik dari beberapa sektor industri lain.

Selain itu, subsektor penyediaan makan minum selama 2021 juga tumbuh 3,52% (yoy) lebih baik dari tahun 2020 sebesar minus 6,88%. Menurut Airlangga, kebangkitan beberapa subsektor makanan dan minuman ini dapat dirasakan dari semakin banyaknya kemunculan UMKM minuman kekinian yang sedang digandrungi sebagai gaya hidup.

Banyak lahirnya usaha minuman kekinian yang diolah menggunakan bahan baku teh, kopi dan kakao juga turut didukung kekayaan komoditas alam Indonesia. Pada 2021, produksi teh sebanyak 145,1 ribu ton dengan Jawa Barat sebagai penghasil terbesarnya.

Sementara itu, produksi kopi nasional mencapai 775 ribu ton, dimana Sumatera Selatan menjadi produsen tertinggi.

“Kita juga memproduksi kakao hingga 706,5 ribu ton dengan Sulawesi Tengah sebagai pusatnya. Tingginya produksi teh, kopi, dan kakao di Indonesia serta momentum pemulihan ekonomi ini tentunya menjadi peluang bagi para entrepreneur UMKM untuk menggali cuan di sektor ini,” tutur Airlangga dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022).

Namun, Airlangga mengakui masih banyak tantangan yang dirasakan UMKM untuk dapat berkembang, antara lain masalah perizinan dan kesulitan akses pembiayaan formal. Dengan legalitas yang memadai, UMKM akan dapat mengakses berbagai fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah seperti Program KUR.