Gagal Menstabilkan Harga Minyak Goreng, Pemerintah Kini Mempertaruhkan Masalah Kesehatan Masyarakat

JAKARTA - Kebijakan Kementerian Perdagangan mengatur stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng saat ini belum membuahkan hasil yang terbaik untuk masyarakat. Setelah pemerintah mencabut HET untuk minyak goreng sehingga harganya menjadi tinggi, kini pemerintah justru mempertaruhkan kesehatan masyarakat.

Disatu sisi pemerintah berkeinginan untuk memukul harga murah meski harga minyak mentah dunia sedang tinggi, melalui kebijakan penetapan HET (harga eceran tertinggi) serta pengaturan DMO (Domestic Price Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) 20% untuk ketersediaan minyak goreng.

Namun kebijakan tersebut dianggap melawan pasar, hasilnya minyak goreng mengalami kelangkaan. Berbagai tuduhan atas minyak goreng pun muncul, mulai dari adanya sinyal kartel mafia minyak goreng, hingga penimbunan minyak. Terlepas dari semua isu tuduhan tersebut, pada intinya masyarakat bawah atau konsumen akhir lah yang sulit mendapatkan barang tersebut. Hal tersebut membuat para pedagang khususnya yang menjadikan minyak goreng sebagai modal utama menjadi beban baru.



Mereka harus menaikan harga barang dagangannya, atau mencari cara untuk menipiskan modal sehingga tidak berpengaruh besar terhadap harga barang yang dijualnya. Misalnya salah satu pedagangan gorengan yang ditemui MNC Portal di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Edi (60) yang sudah sejak lama berjualan gorengan keliling. Edi mengaku sejak harga minyak goreng naik keuntungannya tergerus karena harus mengeluarkan modal yang lebih untuk minyak goreng.

"Sekarang membeli minyak Rp49.000, sudah dua hari (menaikan harga gorengan), sebelumnya Rp1.000 satu, sekarang Rp5.000 dapay 4," ujar Edi saat ditemui MNC Portal.

Edi mengatakan dalam satu hari bisa menggunakan 3 botol minyak goreng ukuran 2 liter atau setara 6 liter satu harinya. Jika harga minyak goreng yang dibeli Edi dengan harga Rp49.000, maka dalam sehari ada modal yang dikeluarkan sebanyak Rp147.000 untuk membeli minyak goreng saja.

Oleh sebab itu Edi mengaku jika terdapat minyak yang tidak habis digunakan pada hari untuk berjualan, maka akan tidak dibuang karena bisa digunakan kembali untuk perdagangan esok hari, untuk menekan modal yang dikeluarkan untuk membeli minyak. Selain itu upaya menekan penggunaan minyak goreng, saat ini Edi mengurangi satu item barang dagangannya, yaitu singkong goreng. Sebab menurutnya singkong goreng paling banyak menyerap minyak.

"Makanya saya sekarang singkong tidak jual, karena boros minyak, terus kalau keras juga kan tidak laku," kata Edi.

Disisi lain tidak sekedar harga minyak goreng yang meningkat, dampak konflik Ukraina-Rusia juga tengah membuat harga tepung terigu yang menjadi bahan baku membuat gorengan juga mengalami peningkatan harga. International Grains Council (IGC) Market Indicator mencatat harga gandum di pasar dunia sudah mencapai US$335 per ton pada Maret 2022. Nilai tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga tahun lalu yaitu USD229 per ton.

Selanjutnya Ketua Koperasi Warteg Nusantara, (Kowantra) Mukroni yang dihubungi secara terpisah juga mengaku harga minyak goreng saat ini praktis memberikan pukulan dalam untuk para pengusaha warteg. Mukroni mengatakan sejak pandemi covid 19 setidaknya terdapat sekitar 50% dibawah Kowantra gulung tikar.

Ketika pandemi melandai menjadi harapan para pengusaha warteg untuk kembali reborn. Baru hendak bangkit dari tidurnya kini pengusaha warteg tersebut dibenturkan dengan harga komoditas yang sedang naik. "Kan habis terkena pandemi, kan banyak yang berhenti, dan sekarang mau usaha tapi dihantam dengan kenaikan harga, itu dilema kami," kata Mukroni.

Mengganti minyak goreng kemasan yang mahal, Pemerintah justru menukar minyak goreng kemasan dengan minyak goreng curah untuk masyarakat yang pada era Kementerian Perdagangan sebelumnya hendak dihilangkan dengan alasan kesehatan. Dokter Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen mengatakan sebetulnya mengonsumsi makanan dengan minyak kemasan saja sudah kurang baik untuk kesehatan, apalagi pemerintah menyarankan masyarakat bawah untuk mengonsumsi minyak curah melalui pemberian subsidi seharga Rp14.000.

"Kita tidak pernah tahu minyak curah itu dari mana asal usulnya, sampai hari ini belum ada yang menguraikan komposisinya di laboratorium," ujarnya kepada MNC Portal.



Selain itu jika masyarakat menggunakan minyak goreng yang digunakan berkali-kali juga berdampak buruk pada kesehatan. Minyak tersebut dikatakan sudah rusak karena titik didihnya sudah terlampaui.
Tan Shot Yen menjelaskan minyak goreng merupakan produk ultra proses, bukan hanya di produksi secara teknologi, tapi juga melalui proses penjernihan berulang dan rafinasi. Selain itu makanan yang di goreng juga menghasilkan senyawa yang berbahaya untuk tubuh manusia.

"Misalnya motor saja, menggunakan oli bekas atau oli yang sudah digunakan sebelum bagaimana dampaknya kepada mesin? Bagaimana tubuh manusia jika mengonsumsi minyak yang sudah digunakan sebelumnya," kata Tan Shot Yen saat dihubungi MNC Portal secara terpisah, Selasa (22/3/2022).

Jika produk yang digoreng adalah produk nabati muncul akrilamida yang berbahaya untuk kesehatan. Sedangkan produk yang digoreng oleh hewani, maka akan muncul polisklik aromatic hidrokarbonnya dan senyawa amines.
Tan Shot Yen menjelaskan keduanya jika di konsumsi rutin dalam berbagai jenis makanan lambat laun berisiko karisnogenik, atau senyawa yang bisa menyebabkan kanker dalam tubuh manusia.

"Itu risiko kanker di depan mata, risiko penyakit stroke, hipertensi, diabetes didepan mata, terus kalau masyarakat sakit yang rugi siapa," pungkas Tan Shot Yen.

Kebijakan pemerintah melepaskan minyak curah bahkan di subsidi disaat harga minyak kemasan tinggi terkesan mengabaikan faktor kesehatan masyarakat kecil. Sebab pada periode sebelumnya minyak curah baru berniat menghentikan peredaran minyak curah di masyarakat.

Baca pembahasan mengenai Ironi Harga Minyak Goreng selengkapnya di Okezone.com melalui link berikut https://www.okezone.com/tag/minyak-goreng