Hipmi: Kartu Pra Kerja Tepat Bagi Pelaku UMKM Anak Muda
Sabtu, 20 Juni 2020 - 05:52 WIB
loading...
Ketua Umum Hipmi Mardani H Maming. Foto/Dok SINDOphoto/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming mengatakan, sebagai kalangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang didominasi anak muda, pihaknya meminta pemerintah memberikan prioritas sektor ini melalui kartu pra kerja.
Dia beralasan, Hipmi adalah UMKM dimana pada kondisi pandemi Covid-19 banyak usaha yang kolaps. “Sehingga harusnya orang-orang seperti inilah yang diberikan prioritas. Karena mereka ini sudah punya usaha tinggal diarahkan melalui kartu pra kerja,” ujarnya kepada SINDO Media di Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Dia menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat.
"Ada salah satu yang menjadi pembicaraan kita di Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi di 34 pengurus provinsi salah satunya masalah program kartu pra kerja. Kita mau kartu pra kerja paling tidak karyawan UMKM yang di PHK bisa diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja," ujar Maming. (Baca juga : Pengangguran 'Kuasai' Daftar Peserta Kartu Pra-Kerja )
Menurutnya, lanjut Maming, karyawan UMKM yang di PHK dan diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja, diharapkan tidak perlu 100% diikutsertakan, tapi paling tidak ada karyawan UMKM yang di PHK yang masuk dalam program kartu pra kerja tersebut.
"Anak-anak Hipmi yang mana pengusahanya adalah pengusaha muda dan rata-rata UMKM. Masih banyak yang usahanya tidak bagus karena pandemi Covid-19 sehingga collapse atau tidak bisa membayar anggaran untuk ke bank-nya, sehingga kita perlu perhatian khusus kepada pemerintah khususnya pengusaha-pengusaha kecil kalau pengusaha besar menurut saya boleh dikasih perhatian, tapi tidak bisa dikasih perhatian full," ucapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu mengakui bahwa dirinya juga termasuk pengusaha besar dan juga sudah mendapatkan relaksasi kredit melalui pinjaman bank. (Baca : UMKM dengan Rekam Jejak Bagus, Akan Dapatkan Relaksasi Pinjaman )
Untuk mendapatkan relaksasi tersebut, pihak bank, kata dia, pihaknya juga menjaga hubungan dengan baik karena dirinya dianggap pengusaha besar bagi bank yang menjalin hubungan kreditur.
"Tapi saya perlu memperjuangkan kawan-kawan saya (BPD) se-Indonesia bagaimana mereka bisa terselamatkan dari pandemi Covid-19 ini dan saya tahu kalau semuanya dibantu, pasti uang negara ini tidak akan bisa. Saya yakin dimana pengusaha-pengusaha Hipmi yang sudah terdata yang bekerja dengan baik selama pandemi khususnya di perhotelan, travel, event organizer (EO), dan lainnya harus kita bantu, karena mereka pengusaha yang baru berkembang. Pandemi inilah mereka tidak bisa melakukan relaksasi kredit," pungkasnya.
Dia beralasan, Hipmi adalah UMKM dimana pada kondisi pandemi Covid-19 banyak usaha yang kolaps. “Sehingga harusnya orang-orang seperti inilah yang diberikan prioritas. Karena mereka ini sudah punya usaha tinggal diarahkan melalui kartu pra kerja,” ujarnya kepada SINDO Media di Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Dia menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Untuk itu, pemerintah harus segera menyiapkan program dan kebijakan pemulihan secara cepat dan tepat.
"Ada salah satu yang menjadi pembicaraan kita di Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi di 34 pengurus provinsi salah satunya masalah program kartu pra kerja. Kita mau kartu pra kerja paling tidak karyawan UMKM yang di PHK bisa diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja," ujar Maming. (Baca juga : Pengangguran 'Kuasai' Daftar Peserta Kartu Pra-Kerja )
Menurutnya, lanjut Maming, karyawan UMKM yang di PHK dan diikutsertakan ke dalam program kartu pra kerja, diharapkan tidak perlu 100% diikutsertakan, tapi paling tidak ada karyawan UMKM yang di PHK yang masuk dalam program kartu pra kerja tersebut.
"Anak-anak Hipmi yang mana pengusahanya adalah pengusaha muda dan rata-rata UMKM. Masih banyak yang usahanya tidak bagus karena pandemi Covid-19 sehingga collapse atau tidak bisa membayar anggaran untuk ke bank-nya, sehingga kita perlu perhatian khusus kepada pemerintah khususnya pengusaha-pengusaha kecil kalau pengusaha besar menurut saya boleh dikasih perhatian, tapi tidak bisa dikasih perhatian full," ucapnya.
Mantan Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan itu mengakui bahwa dirinya juga termasuk pengusaha besar dan juga sudah mendapatkan relaksasi kredit melalui pinjaman bank. (Baca : UMKM dengan Rekam Jejak Bagus, Akan Dapatkan Relaksasi Pinjaman )
Untuk mendapatkan relaksasi tersebut, pihak bank, kata dia, pihaknya juga menjaga hubungan dengan baik karena dirinya dianggap pengusaha besar bagi bank yang menjalin hubungan kreditur.
"Tapi saya perlu memperjuangkan kawan-kawan saya (BPD) se-Indonesia bagaimana mereka bisa terselamatkan dari pandemi Covid-19 ini dan saya tahu kalau semuanya dibantu, pasti uang negara ini tidak akan bisa. Saya yakin dimana pengusaha-pengusaha Hipmi yang sudah terdata yang bekerja dengan baik selama pandemi khususnya di perhotelan, travel, event organizer (EO), dan lainnya harus kita bantu, karena mereka pengusaha yang baru berkembang. Pandemi inilah mereka tidak bisa melakukan relaksasi kredit," pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
