Penambahan Subsidi Energi Disetujui DPR, Ini Kata Erick Thohir
loading...
Penambahan subsidi energi bukti pemerintah tak inginkan bebani rakyat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai persetujuan DPR RI adanya penambahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) , liquefied petroleum gas (LPG) dan listrik agar tidak mengalami kenaikan harga menjadi bukti negara hadir bagi masyarakat.
Pernyataan ini menyusul persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terhadap usulan pemerintah terkait penambahan subsidi energi pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan pada Kamis (19/5/2022) kemarin.
Dia pun menyambut baik dukungan DPR RI terhadap usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan terkait penambahan APBN.
"(Pemerintah) terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” ungkap Erick, Jumat (20/5/2022).
Erick juga memastikan Kementerian BUMN bersama PT Pertamina dan PT PLN akan fokus menjaga ketersediaan energi hingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak dunia melonjak lebih dari USD100 per barel, sementara asumsi dalam APBN di USD63 per barel. Karena itu, Sri Mulyani mengusulkan tambahan anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi ke Banggar DPR RI.
Adapun tambahan anggaran subsidi energi yang diusulkan sebesar Rp74,9 triliun. Rinciannya, Rp71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik tahun ini.
"Dukungan tambahan anggaran ini untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang signifikan, sehingga memang harus karena pilihannya hanya ada dua. Kalau tidak ada tambahan subsidi energi dan kompensasi, maka harga BBM dan listrik naik," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Untuk kompensasi BBM dan LPG diperhitungkan mencapai Rp324,5 triliun. Angka ini terdiri dari tambahan kompensasi 2022 sebesar Rp216,1 triliun, yang terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp194,7 triliun dan kompensasi listrik senilai Rp21,4 triliun.
"Ada juga kurang bayar kompensasi hingga 2021 sebesar Rp108,4 triliun, yang terdiri dari kompensasi untuk BBM sebesar Rp83,8 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp24,6 triliun. Tetapi, kami hanya akan mengalokasikan tambahan kompensasi di APBN tahun 2022 sekitar Rp275 triliun saja. Untuk sisanya atau sekitar Rp49,5 triliun akan dialokasikan pada anggaran tahun 2023," tutur Sri Mulyani.
Pernyataan ini menyusul persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI terhadap usulan pemerintah terkait penambahan subsidi energi pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 dalam rapat kerja dengan Menteri Keuangan pada Kamis (19/5/2022) kemarin.
Dia pun menyambut baik dukungan DPR RI terhadap usulan pemerintah melalui Menteri Keuangan terkait penambahan APBN.
"(Pemerintah) terus berupaya keras, karena tidak ingin membebani rakyat di tengah persoalan pangan dan energi global,” ungkap Erick, Jumat (20/5/2022).
Erick juga memastikan Kementerian BUMN bersama PT Pertamina dan PT PLN akan fokus menjaga ketersediaan energi hingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan harga minyak dunia melonjak lebih dari USD100 per barel, sementara asumsi dalam APBN di USD63 per barel. Karena itu, Sri Mulyani mengusulkan tambahan anggaran untuk subsidi energi dan kompensasi ke Banggar DPR RI.
Adapun tambahan anggaran subsidi energi yang diusulkan sebesar Rp74,9 triliun. Rinciannya, Rp71,8 triliun untuk subsidi BBM dan LPG dan Rp3,1 triliun untuk subsidi listrik tahun ini.
"Dukungan tambahan anggaran ini untuk melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang signifikan, sehingga memang harus karena pilihannya hanya ada dua. Kalau tidak ada tambahan subsidi energi dan kompensasi, maka harga BBM dan listrik naik," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Untuk kompensasi BBM dan LPG diperhitungkan mencapai Rp324,5 triliun. Angka ini terdiri dari tambahan kompensasi 2022 sebesar Rp216,1 triliun, yang terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp194,7 triliun dan kompensasi listrik senilai Rp21,4 triliun.
"Ada juga kurang bayar kompensasi hingga 2021 sebesar Rp108,4 triliun, yang terdiri dari kompensasi untuk BBM sebesar Rp83,8 triliun dan kompensasi listrik sebesar Rp24,6 triliun. Tetapi, kami hanya akan mengalokasikan tambahan kompensasi di APBN tahun 2022 sekitar Rp275 triliun saja. Untuk sisanya atau sekitar Rp49,5 triliun akan dialokasikan pada anggaran tahun 2023," tutur Sri Mulyani.
(uka)
Explore More