Mau Ikut Tender Pemerintah? Ini Besaran Harga Tiketnya
Sabtu, 21 Mei 2022 - 00:03 WIB
loading...
Sertifikat badan usaha wajib dimiliki jika ingin ikut tender pemerintah. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Sertifikasi badan usaha menjadi syarat wajib jika hendak mengikuti lelang tender proyek pemerintah. Kewajiban itu sebagai amanat undang-undang agar pembangunan yang dilakukan bisa lebih baik.
Baca juga: Dinilai Janggal, Formappi Soroti Pemenang Tender Gorden DPR
Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (Serbujakons), Irawan G. Lanti, mengatakan biaya untuk menerbitkan sertifikat sendiri sebenarnya sudah ada aturan yang mengikat, sehingga menjadi harga baku dalam penerbitannya.
"Bayarnya itu sudah ada aturannya, untuk jasa konsultasi kelas kecil itu Rp450 ribu per sub klasifikasi, menengah itu Rp1,5 juta, kelas besar itu Rp3,5 juta per sub klasifikasi," ujarnya kepada MNC Portal, Jumat (20/5/2022).
Selain itu, Irawan menjelaskan adanya kehadiran internet membuat proses penerbitan sertifikat juga bisa memangkas waktu menjadi lebih singkat, sebab prosesnya sudah banyak yang dilakukan secara online.
"Sekarang juga sudah ada sistem OSS, sekarang juga semua sudah online, sehingga bisa lebih mudah. Kita dibatasi oleh pemerintah 15 hari, itu bisa lebih terukur," sambungnya.
Baca juga: Dinilai Janggal, Formappi Soroti Pemenang Tender Gorden DPR
Direktur Utama Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) PT Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (Serbujakons), Irawan G. Lanti, mengatakan biaya untuk menerbitkan sertifikat sendiri sebenarnya sudah ada aturan yang mengikat, sehingga menjadi harga baku dalam penerbitannya.
"Bayarnya itu sudah ada aturannya, untuk jasa konsultasi kelas kecil itu Rp450 ribu per sub klasifikasi, menengah itu Rp1,5 juta, kelas besar itu Rp3,5 juta per sub klasifikasi," ujarnya kepada MNC Portal, Jumat (20/5/2022).
Selain itu, Irawan menjelaskan adanya kehadiran internet membuat proses penerbitan sertifikat juga bisa memangkas waktu menjadi lebih singkat, sebab prosesnya sudah banyak yang dilakukan secara online.
"Sekarang juga sudah ada sistem OSS, sekarang juga semua sudah online, sehingga bisa lebih mudah. Kita dibatasi oleh pemerintah 15 hari, itu bisa lebih terukur," sambungnya.
Lihat Juga :
