Peluang! Pertamina Beri Modal Kerja bagi UMKM dan Pesantren Bangun Pertashop
loading...
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk kalangan pesantren dan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk memiliki bisnis penyaluran bahan bakar minyak (BBM),Pertashop. Hal ini dilakukan BUMN energi tersebut dengan menginisiasi program bantuan pembiayaan modal kerja pendirian Pertashop atau Pertashop Empowerment SME.
Pertamina mendesain program ini sebagai sebuah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) unggulan yang mengintegrasikan program pembinaan dan bantuan pembiayaan modal kerja dengan salah satu bisnis inti perusahaan. Program ini juga merupakan dukungan terhadap pemerataan akses energi untuk masyarakat, khususnya BBM, yang tepat sasaran.
Pertamina menargetkan program SMEPP dapat membantu 50 Mitra Binaan untuk mengembangkan bisnis outlet Pertashop dan bisnis Non Fuel Retail (NFR) pada tahun ini. Pertashop Empowerment SME bertujuan membantu penambahan dan penyebaran outlet Pertashop dan menambah jaringan chain outlet Pertamina Grup.
Hingga 2024, Pertamina menargetkan pembangunan sebanyak 40.000 unit Pertashop. Pertamina telah merealisasikan pendirian 2.973 outlet Pertashop sepanjang 2021. Pertashop disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumsi BBM nonsubsidi (Pertamax dan Dexlite), LPG nonsubsidi (Bright Gas), dan produk ritel Pertamina lainnya.
Pertashop memiliki tiga tipe skema bisnis. Tipe Gold dengan modal diperlukan sebanyak Rp250 juta (biaya Pertashop dan pengiriman); Tipe Platinum memerlukan modal Rp400 juta (biaya Pertashop dan instalasi); Kemudian, Tipe Diamond dengan modal yang diperlukan sebesar Rp500 juta (biaya Pertashop dan instalasi). Untuk Tipe Platimum dan Diamod selain BBM dimungkinkan menjual LPG Bright Gas dan pelumas Pertamina.
Mengenai kriteria calon penerima bantuan, disesuaikan dengan kriteria dan ketentuan mitra Pertashop serta memenuhi syarat sesuai Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2021 tentang Koperasi.
Mitra binaan akan mendapatkan pagu anggaran sebesar maksimal Rp250 juta. Untuk mendapatkan bantuan itu, calon mitra binaan harus memiliki agunan yang diutamakan berupa aset tetap dengan minimal nilai agunan satu kali nilai pinjaman yang diajukan.
Program tersebut mendapat sambutan positif di kalangan masyarakat. Ustadz Anas Yudiarso misalnya, Juru bicara Pertashop Pondok Pesantren Assalam, Kutai Barat, Kalimantan Timur ini menjelaskan pesantren tertarik mengembangkan bisnis penyaluran BBM karena di wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya baru ada satu buah Pertashop.
"Masyarakat yang membutuhkan BBM setiap hari antre di SPBU dan Agen Minyak Premium dan Solar (APMS) dan mereka sering kehabisan," tuturnya, Selasa (7/6/2022).
Anas mengaku pesantren memilih sumber pendanaan dari Pertamina karena merupakan pinjaman lunak dengan persyaratannya yang tidak rumit. "Persyaratannya lebih mudah atau bunganya lebih ringan dibandingkan dari bank," ujarnya.
Dia mengatakan, pesantren mengajukan pinjaman modal secara online. Waktu yang dibutuhkan dari pengajuan hingga persetujuan pendanaan disetujui berkisar 4 bulan. Ponpes Assalam mendapatkan pinjaman sebesar Rp250 juta pada awal Februari 2022.
Saat ini, imbuh dia, Pertashop belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan. Apabila bisnis ini menguntungkan, katanya, pesantren berencana membangun Pertashop di tempat lain.
Demikian pula Gunawan Triyadi, pemilik Pertashop di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Dia mengaku memilih menjadi Mitra Binaan Pertamina karena persyaratan yang sangat mudah. Selain itu, Pertamina juga membantu dengan memberikan arahan untuk pemilihan lokasi yang tepat, pengembangan usaha, serta bunga yang kecil.
"Awalnya mengandalkan dana sendiri untuk membangun bisnis penyaluran BBM. Tetapi, di tengah jalan pendanaan internal tersebut terkendala karena mengalami musibah. Pertamina bertukar pikiran untuk menyelesaikan pembangunan Pertashop tersebut. Tanggung jawab tim Pertamina sangat membantu terhadap kami Mitra Binaan dalam tukar pikiran," tuturnya.
Dia mengajukan permohonan menjadi Mitra Binaan secara online. Pertamina merespons pengajuan tersebut sangat cepat karena hanya berselang dua minggu permohonan itu sudah proses berikut hasilnya. Pinjaman senilai Rp200 juta turun pada akhir Januari 2022. "Bantuan pinjaman dari SMEPP sangat besar manfaatnya. Kami jadi bisa mempercepat proses pendirian Pertashop," ujarnya.
Saat ini, penjualan di Pertashop milik Gunawan rata-rata mencapai 160 liter per hari. Dia mengaku sangat berminat untuk mengajukan pinjaman kembali apabila dimungkinan dan sudah memiliki rencana pengembangan Pertashop di tempat lain.
Kalangan DPR menilai positif program ini yang diyakini akan membantu perluasan akses BBM masyarakat di daerah terluar dan terpencil. Anggota Komisi VII DPR Mulyadi mengatakan, UMKM dan BUMDes adalah calon mitra potensial bagi program Pertashop ini di daerah.
Karena itu, Mulyadi meminta Pertamina mempermudah persyarakatan termasuk mekanisme pendaftaran bagi calon Mitra Binaan agar keterlibatan UMKM dan BUMDes dalam pengembangan Pertashop menjadi maksimal. "Intinya permudah mekanisme pelayanannya yang disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Kadang-kadang pelaku usaha mengeluhkan keterbatasan infrastruktur termasuk jaringan telekomunikasi," ujarnya.
Pertamina mendesain program ini sebagai sebuah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) unggulan yang mengintegrasikan program pembinaan dan bantuan pembiayaan modal kerja dengan salah satu bisnis inti perusahaan. Program ini juga merupakan dukungan terhadap pemerataan akses energi untuk masyarakat, khususnya BBM, yang tepat sasaran.
Pertamina menargetkan program SMEPP dapat membantu 50 Mitra Binaan untuk mengembangkan bisnis outlet Pertashop dan bisnis Non Fuel Retail (NFR) pada tahun ini. Pertashop Empowerment SME bertujuan membantu penambahan dan penyebaran outlet Pertashop dan menambah jaringan chain outlet Pertamina Grup.
Hingga 2024, Pertamina menargetkan pembangunan sebanyak 40.000 unit Pertashop. Pertamina telah merealisasikan pendirian 2.973 outlet Pertashop sepanjang 2021. Pertashop disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumsi BBM nonsubsidi (Pertamax dan Dexlite), LPG nonsubsidi (Bright Gas), dan produk ritel Pertamina lainnya.
Pertashop memiliki tiga tipe skema bisnis. Tipe Gold dengan modal diperlukan sebanyak Rp250 juta (biaya Pertashop dan pengiriman); Tipe Platinum memerlukan modal Rp400 juta (biaya Pertashop dan instalasi); Kemudian, Tipe Diamond dengan modal yang diperlukan sebesar Rp500 juta (biaya Pertashop dan instalasi). Untuk Tipe Platimum dan Diamod selain BBM dimungkinkan menjual LPG Bright Gas dan pelumas Pertamina.
Mengenai kriteria calon penerima bantuan, disesuaikan dengan kriteria dan ketentuan mitra Pertashop serta memenuhi syarat sesuai Permen BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN dan Peraturan Pemerintah (PP) No 7/2021 tentang Koperasi.
Mitra binaan akan mendapatkan pagu anggaran sebesar maksimal Rp250 juta. Untuk mendapatkan bantuan itu, calon mitra binaan harus memiliki agunan yang diutamakan berupa aset tetap dengan minimal nilai agunan satu kali nilai pinjaman yang diajukan.
Program tersebut mendapat sambutan positif di kalangan masyarakat. Ustadz Anas Yudiarso misalnya, Juru bicara Pertashop Pondok Pesantren Assalam, Kutai Barat, Kalimantan Timur ini menjelaskan pesantren tertarik mengembangkan bisnis penyaluran BBM karena di wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya baru ada satu buah Pertashop.
"Masyarakat yang membutuhkan BBM setiap hari antre di SPBU dan Agen Minyak Premium dan Solar (APMS) dan mereka sering kehabisan," tuturnya, Selasa (7/6/2022).
Anas mengaku pesantren memilih sumber pendanaan dari Pertamina karena merupakan pinjaman lunak dengan persyaratannya yang tidak rumit. "Persyaratannya lebih mudah atau bunganya lebih ringan dibandingkan dari bank," ujarnya.
Dia mengatakan, pesantren mengajukan pinjaman modal secara online. Waktu yang dibutuhkan dari pengajuan hingga persetujuan pendanaan disetujui berkisar 4 bulan. Ponpes Assalam mendapatkan pinjaman sebesar Rp250 juta pada awal Februari 2022.
Saat ini, imbuh dia, Pertashop belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan. Apabila bisnis ini menguntungkan, katanya, pesantren berencana membangun Pertashop di tempat lain.
Demikian pula Gunawan Triyadi, pemilik Pertashop di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Dia mengaku memilih menjadi Mitra Binaan Pertamina karena persyaratan yang sangat mudah. Selain itu, Pertamina juga membantu dengan memberikan arahan untuk pemilihan lokasi yang tepat, pengembangan usaha, serta bunga yang kecil.
"Awalnya mengandalkan dana sendiri untuk membangun bisnis penyaluran BBM. Tetapi, di tengah jalan pendanaan internal tersebut terkendala karena mengalami musibah. Pertamina bertukar pikiran untuk menyelesaikan pembangunan Pertashop tersebut. Tanggung jawab tim Pertamina sangat membantu terhadap kami Mitra Binaan dalam tukar pikiran," tuturnya.
Dia mengajukan permohonan menjadi Mitra Binaan secara online. Pertamina merespons pengajuan tersebut sangat cepat karena hanya berselang dua minggu permohonan itu sudah proses berikut hasilnya. Pinjaman senilai Rp200 juta turun pada akhir Januari 2022. "Bantuan pinjaman dari SMEPP sangat besar manfaatnya. Kami jadi bisa mempercepat proses pendirian Pertashop," ujarnya.
Saat ini, penjualan di Pertashop milik Gunawan rata-rata mencapai 160 liter per hari. Dia mengaku sangat berminat untuk mengajukan pinjaman kembali apabila dimungkinan dan sudah memiliki rencana pengembangan Pertashop di tempat lain.
Kalangan DPR menilai positif program ini yang diyakini akan membantu perluasan akses BBM masyarakat di daerah terluar dan terpencil. Anggota Komisi VII DPR Mulyadi mengatakan, UMKM dan BUMDes adalah calon mitra potensial bagi program Pertashop ini di daerah.
Karena itu, Mulyadi meminta Pertamina mempermudah persyarakatan termasuk mekanisme pendaftaran bagi calon Mitra Binaan agar keterlibatan UMKM dan BUMDes dalam pengembangan Pertashop menjadi maksimal. "Intinya permudah mekanisme pelayanannya yang disesuaikan dengan kondisi tiap daerah. Kadang-kadang pelaku usaha mengeluhkan keterbatasan infrastruktur termasuk jaringan telekomunikasi," ujarnya.
(fai)