Tambahan Modal Rp2,98 Triliun Disetujui, BTN Rights Issue Semester II Tahun Ini
loading...
BTN membutuhkan tambahan modal yang sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui rights issue yang dipastikan bakal digelar pada Semester II-2022. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan yang fokus pada pembiayaan perumahan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dipastikan bakal menggelar penawaran umum terbatas ( rights issue ) pada Semester II-2022.
Kepastian aksi korporasi dari BTN ini terungkap dalam Rapat Kerja dalam Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Selasa (7/6/2022). Bersama dengan BTN, ada 5 BUMN lainnya yang juga akan menggelar Rights Issue pada tahun ini.
"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain Bank BTN akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN (Penyertaan Modal Negara) TA 2022 senilai Rp2,98 triliun dari cadangan investasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima dalam Raker dengan Menteri BUMN di Jakarta, Kamis (7/6).
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, bahwa BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank spesialis kredit perumahan itu saat ini tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN. Dengan rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN agar bisa mencapai 19%.
"BTN membutuhkan tambahan modal. PMN Rp2,98 triliun sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui rights issue di kuartal III atau kuartal IV," kata Kartika.
Sementara, anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam, mengatakan sangat mendukung dengan tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Hal ini ditujukan agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah dan murah sehingga backlog perumahan semakin berkurang.
"Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun, kalau perlu didukung teman-teman DPR," ujar politisi dari PDIP Ini.
Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan penguatan permodalan terhadap BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti harus dilakukan. Tanpa penguatan modal pada tahun ini, maka kinerja BTN tak akan optimal dalam menangkap peluang besar di sektor properti maupun mendukung program pemerintah.
"BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah, khususnya dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," ujarnya.
Kepastian aksi korporasi dari BTN ini terungkap dalam Rapat Kerja dalam Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Selasa (7/6/2022). Bersama dengan BTN, ada 5 BUMN lainnya yang juga akan menggelar Rights Issue pada tahun ini.
"Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan untuk selanjutnya akan mendalami inisiatif corporate action, antara lain Bank BTN akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN (Penyertaan Modal Negara) TA 2022 senilai Rp2,98 triliun dari cadangan investasi," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima dalam Raker dengan Menteri BUMN di Jakarta, Kamis (7/6).
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri II BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, bahwa BTN membutuhkan tambahan permodalan karena rasio permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) bank spesialis kredit perumahan itu saat ini tergolong kecil dan sulit untuk mendukung pertumbuhan bisnis BTN. Dengan rights issue ini, maka Kementerian BUMN ingin mendorong CAR BTN agar bisa mencapai 19%.
"BTN membutuhkan tambahan modal. PMN Rp2,98 triliun sudah disetujui. Tambahan modal ini akan dilakukan melalui rights issue di kuartal III atau kuartal IV," kata Kartika.
Sementara, anggota Komisi VI DPR Mufti A. N. Anam, mengatakan sangat mendukung dengan tambahan modal yang diberikan kepada BTN. Hal ini ditujukan agar akses masyarakat terhadap perumahan semakin mudah dan murah sehingga backlog perumahan semakin berkurang.
"Rakyat kita banyak yang sudah mengakses perumahan mudah dan murah melalui BTN. Maka saya sangat setuju dengan PMN BTN. Bahkan kalau BTN minta berapa pun, kalau perlu didukung teman-teman DPR," ujar politisi dari PDIP Ini.
Sebelumnya, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan penguatan permodalan terhadap BTN sebagai pemain utama dalam kredit properti harus dilakukan. Tanpa penguatan modal pada tahun ini, maka kinerja BTN tak akan optimal dalam menangkap peluang besar di sektor properti maupun mendukung program pemerintah.
"BTN adalah ujung tombak pemerintah dalam program penyediaan rumah rakyat khususnya bagi kelompok masyarakat menengah bawah, khususnya dalam melaksanakan program-program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Untuk itu penguatan permodalan BTN memang dibutuhkan," ujarnya.
Explore More