Tahun Depan Kementerian PUPR Bakal Dikasih Rp98 Triliun, buat IKN Berapa?
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) memiliki pagu indikatif untuk rencana kerja tahun 2023 senilai Rp98 Triliun. Dana tersebut rencananya bakal digunakan untuk beberapa pembanguan dan pemeliharaan infrastruktur .
"Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 18 April 2022 ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp98,21 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama DPR RI, Kamis (9/6/2022).
Menteri Basuki memaparkan anggaran tersebut bakal digunakan untuk beberapa pembangunan dan kegiatan di empat direktorat jendral di bawahnya. Pertama untuk Ditjen Bina Marga akan dialokasikan sebesar Rp40,25 triliun.
Dana tersebut bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp22,4 triliun, infrastruktur jembatan Rp4,7 triliun, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass sepanjang 1,1 km sebesar Rp460 miliar.
Selain juga akan dilakukan presevasi rutin jalan dan jembatan nasional, revitalisasi jembatan gantung dan drainase sebesar Rp7,7 triliun. Pagu indikatif untuk Ditjen Bina Marga itu juga bakal digunakan untuk peningkatan konektivitas jalan tol sepanjang 15 km senilai Rp2,55 triliun.
Selanjutnya pagi indikatif tersebut juga dibagi untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp35,89 triliun. Dana itu bakal digunakan Ditjen SDA untuk melakukan pembangkangan 23 bendungan sebesar Rp9,52 triliun.
Pembangunan saluran irigasi dan rawa dianggarkan senilai Rp5,37 triliun, pengembangan air tanah dan air baku Rp2,59 triliun, serta operasi dan pemeliharaannya senilai Rp7,99 triliun. Selian itu pengendali daya rusak di Manggarai Rp6,32 triliun, pengadaan tanah Rp1,73 triliun, dan dukungan teknis lainnnya senilai Rp780 miliar.
Selanjutnya anggaran untuk Ditjen Cipta Karya mendapat pagu anggaran sebesar Rp14,25 tirliun untuk tahun 2023 yang bakal digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan. Misalnya pemeliharaan dan pengembangan sektor air minum sebesar Rp3,54 tirliun, sanitasi sebesar Rp3,22 triliun.
"Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 18 April 2022 ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar Rp98,21 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama DPR RI, Kamis (9/6/2022).
Menteri Basuki memaparkan anggaran tersebut bakal digunakan untuk beberapa pembangunan dan kegiatan di empat direktorat jendral di bawahnya. Pertama untuk Ditjen Bina Marga akan dialokasikan sebesar Rp40,25 triliun.
Dana tersebut bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan senilai Rp22,4 triliun, infrastruktur jembatan Rp4,7 triliun, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass sepanjang 1,1 km sebesar Rp460 miliar.
Selain juga akan dilakukan presevasi rutin jalan dan jembatan nasional, revitalisasi jembatan gantung dan drainase sebesar Rp7,7 triliun. Pagu indikatif untuk Ditjen Bina Marga itu juga bakal digunakan untuk peningkatan konektivitas jalan tol sepanjang 15 km senilai Rp2,55 triliun.
Selanjutnya pagi indikatif tersebut juga dibagi untuk Ditjen Sumber Daya Air (SDA) senilai Rp35,89 triliun. Dana itu bakal digunakan Ditjen SDA untuk melakukan pembangkangan 23 bendungan sebesar Rp9,52 triliun.
Pembangunan saluran irigasi dan rawa dianggarkan senilai Rp5,37 triliun, pengembangan air tanah dan air baku Rp2,59 triliun, serta operasi dan pemeliharaannya senilai Rp7,99 triliun. Selian itu pengendali daya rusak di Manggarai Rp6,32 triliun, pengadaan tanah Rp1,73 triliun, dan dukungan teknis lainnnya senilai Rp780 miliar.
Selanjutnya anggaran untuk Ditjen Cipta Karya mendapat pagu anggaran sebesar Rp14,25 tirliun untuk tahun 2023 yang bakal digunakan untuk mendukung beberapa kegiatan. Misalnya pemeliharaan dan pengembangan sektor air minum sebesar Rp3,54 tirliun, sanitasi sebesar Rp3,22 triliun.