Terungkap Jokowi Pernah Jengkel Sama BUMN 5 Tahun Lalu, Ini Alasannya
Selasa, 14 Juni 2022 - 13:57 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat merasa kesal 5 tahun yang lalu saat memerintahkan BUMN, tetapi tidak dijalankan karena berbagai alasan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sempat merasa kesal 5 tahun yang lalu saat memerintahkan BUMN untuk membeli pipa. Namun, BUMN memilih produk impor dengan alasan tidak ada spesifikasi yang sesuai pada produk dalam negeri.
"Lima tahun yang lalu saya jengkel betul, saya merintahkan kepada BUMN untuk beli pipa. Enggak ada Pak speknya di dalam negeri pak, speknya ini pak, nomornya ini, ukurannya ini terpaksa kita harus impor ," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: K/L Punya Seribu Alasan, Jokowi Perintahkan Coret 842 Produk Impor di e-Catalog
Jokowi pun merasa heran, karena sesulit itu mencari spesifikasi pipa yang dibutuhkan BUMN. Namun, beberapa waktu yang lalu dirinya mendatangi pabrik pipa langsung dan merasa bingung.
Sebab, kata Jokowi, menurut keterangan pemilik pabrik, spesifikasi pipa yang dibutuhkan ada dan lengkap dari ukuran dan kualitas khususnya bagi BUMN.
"Saya saat itu, apa sesulit ini sih membuat pipa, eh saya ke pabrik pipa pak semuanya ada. Bapak mau cari apa, ukuran apa ada kualitas apa ada, ini kita ekspor semuanya pak, ke Jepang ke Amerika ke Eropa. Loh loh loh yang orang sana beli produk pipa kita, malah kita beli impor," kata Jokowi.
Baca Juga: Sindir Kementerian dan Pemda yang Masih Doyan Impor, Jokowi: Bodoh Sekali Kita
Atas keheranan tersebut, Jokowi kembali menyindir pemerintah pusat dan daerah khususnya BUMN agar dapat membelanjakan produk dalam negeri. "Inikan sekali lagi, kita ini kan orang pinter-pinter tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali maaf," tegasnya.
Jokowi pun meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal dan mengawasi pemerintah pusat dan daerah dalam membelanjakan anggaran.
"Dan saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa mentriger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah lapangan kerja kita menjadi semakin banyak karena kita beli-beli produk-produk produksi dalam negeri," jelasnya.
"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1.000, karena ada pesanan Pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000, mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya artinya pasti juga tambah tengaa kerja, pasti dia akan investasi. Enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN, APBD bisa mentriger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan," tambahnya.
"Lima tahun yang lalu saya jengkel betul, saya merintahkan kepada BUMN untuk beli pipa. Enggak ada Pak speknya di dalam negeri pak, speknya ini pak, nomornya ini, ukurannya ini terpaksa kita harus impor ," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: K/L Punya Seribu Alasan, Jokowi Perintahkan Coret 842 Produk Impor di e-Catalog
Jokowi pun merasa heran, karena sesulit itu mencari spesifikasi pipa yang dibutuhkan BUMN. Namun, beberapa waktu yang lalu dirinya mendatangi pabrik pipa langsung dan merasa bingung.
Sebab, kata Jokowi, menurut keterangan pemilik pabrik, spesifikasi pipa yang dibutuhkan ada dan lengkap dari ukuran dan kualitas khususnya bagi BUMN.
"Saya saat itu, apa sesulit ini sih membuat pipa, eh saya ke pabrik pipa pak semuanya ada. Bapak mau cari apa, ukuran apa ada kualitas apa ada, ini kita ekspor semuanya pak, ke Jepang ke Amerika ke Eropa. Loh loh loh yang orang sana beli produk pipa kita, malah kita beli impor," kata Jokowi.
Baca Juga: Sindir Kementerian dan Pemda yang Masih Doyan Impor, Jokowi: Bodoh Sekali Kita
Atas keheranan tersebut, Jokowi kembali menyindir pemerintah pusat dan daerah khususnya BUMN agar dapat membelanjakan produk dalam negeri. "Inikan sekali lagi, kita ini kan orang pinter-pinter tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali maaf," tegasnya.
Jokowi pun meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal dan mengawasi pemerintah pusat dan daerah dalam membelanjakan anggaran.
"Dan saya minta ini betul-betul berhasil sehingga bisa mentriger pertumbuhan ekonomi, growth kita menjadi tambah lapangan kerja kita menjadi semakin banyak karena kita beli-beli produk-produk produksi dalam negeri," jelasnya.
"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas 1.000, karena ada pesanan Pemda, pesanan dari pemerintah pusat 10.000, mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya artinya pasti juga tambah tengaa kerja, pasti dia akan investasi. Enggak usah cari investor-investor dari luar kalau ini berkembang. Artinya APBN, APBD bisa mentriger investasi, bisa membuka lapangan pekerjaan," tambahnya.
(akr)
Lihat Juga :
