Gelar Aksi Protes Besok 15 Juni, Presiden Buruh: Melibatkan Hampir 10 Ribu Buruh

Selasa, 14 Juni 2022 - 15:26 WIB
loading...
Gelar Aksi Protes Besok 15 Juni, Presiden Buruh: Melibatkan Hampir 10 Ribu Buruh
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan bahwa puluhan ribu buruh akan melakukan aksi serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Presiden Partai Buruh , Said Iqbal menyampaikan bahwa puluhan ribu buruh akan melakukan aksi protes serentak di berbagai wilayah di Indonesia pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022. Menurut Said, aksi akan dilakukan di kota-kota industri seperti Bandung, Makassar, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.

"Di Jakarta, aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh," ujar Said di Jakarta, Selasa(14/6/2022).

Baca Juga: Aksi Buruh Geruduk Gedung DPRD Jatim Tuntut Revisi Penetapan UMK 2022

Menurutnya, aksi ini akan mengangkat lima isu. Kelima isu tersebut antara lain menolak revisi UU PPP, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan sesuatu Undang-Undang, sahkan RUU PPRT; dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

"Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh menolak revisi UU PPP," kata Said.

Pertama, pembahasannya kejar tayang dan tidak melihatnya partisipasi publik secara luas. "Kami mendapat informasi, revisi UU PPP hanya dibahas 10 hari di Baleg. Padahal UU PPP adalah ibu dari Undang-Undang, di mana kelahiran semua Undang-Undang harus mengacu secara formil ke UU PPP," ungkapnya.

"Bayangkan, undang-undang sedemikian penting hanya dibuat dalam waktu 10 hari," tegasnya.

Alasan kedua, cacat hukum. Revisi ini hanya bersifat akal-akalan hukum, bukan kebutuhan hukum. Hanya untuk membenarkan omnibus law sebagai metode membentuk undang-undang.

Ketiga, Said menduga, revisi UU PPP tidak lagi melibatkan partisipasi publik yang luas. Partisipasi publik cukup diartikan sebatas diskusi di kampus. Ini sangat membahayakan, karena tidak memberi ruang kepada masyarakat.

Untuk itu, langkah yang akan diambil oleh kalangan buruh adalah, dalam waktu dekat setelah keluar nomor UU PPP, Partai Buruh akan mengajukan Judicial Review baik formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1428 seconds (10.101#12.26)