Sri Mulyani Sebut Subsidi Rp520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada risiko dari penerapan subsidi terhadap barang. Diketahui bahwa pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp520 triliun.
Dia menyebutkan, risikonya adalah subsidi tersebut justru lebih banyak dinikmati orang kaya atau masyarakat golongan mampu.
"Ketika menggunakan subsidi barang, ada risikonya, yang mengonsumsi barangnyalah yang menikmati subsidi. Jika dilihat, konsumsi BBM, listrik, dan LPG itu lebih banyak dipakai oleh orang yang mampu daripada yang tidak mampu. Jadi yang banyak menikmati Rp520 triliun itu orang kaya," ujar Sri di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Namun, dia menyebutkan bahwa pemerintah sendiri melakukan langkah pengambilan kebijakan yang lebih berhati-hati dengan risiko kenaikan inflasi yang masih membayangi jika subsidi dikurangi. Sri mengkhawatirkan risiko tersebut berpotensi menghantam daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.
"Makanya kalau melakukan perubahan benar-benar harus hati-hati terhadap aspek-aspek yang tadi. Masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid, jadi dengan harga yang diatur, beban (masyarakat) bisa dikurangi," tandas Sri.
Dia menyebutkan, risikonya adalah subsidi tersebut justru lebih banyak dinikmati orang kaya atau masyarakat golongan mampu.
"Ketika menggunakan subsidi barang, ada risikonya, yang mengonsumsi barangnyalah yang menikmati subsidi. Jika dilihat, konsumsi BBM, listrik, dan LPG itu lebih banyak dipakai oleh orang yang mampu daripada yang tidak mampu. Jadi yang banyak menikmati Rp520 triliun itu orang kaya," ujar Sri di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Namun, dia menyebutkan bahwa pemerintah sendiri melakukan langkah pengambilan kebijakan yang lebih berhati-hati dengan risiko kenaikan inflasi yang masih membayangi jika subsidi dikurangi. Sri mengkhawatirkan risiko tersebut berpotensi menghantam daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.
"Makanya kalau melakukan perubahan benar-benar harus hati-hati terhadap aspek-aspek yang tadi. Masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak Covid, jadi dengan harga yang diatur, beban (masyarakat) bisa dikurangi," tandas Sri.
(uka)