Rupiah Jeblok ke Rekor Terendah, Ekonomi RI dalam Bahaya?

JAKARTA - Kondisi ekonomi Indonesia menjadi sorotan media asing yang menyebutkan kombinasi gaya politik terpusat, ambisi belanja besar-besaran, dan tekanan geopolitik global berisiko menyeret ekonomi ke zona bahaya. Ketika perang di Timur Tengah bikin harga minyak mentah dunia meroket, Indonesia yang berstatus sebagai negara importir minyak mentah menghadapi dilema, pertahankan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) atau amankan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)?.

Proyek Megah di Tengah Seretnya Pendapatan Negara

Dua program populis andalan pemerintahan Prabowo menjadi sorotan, lantaran memakan anggaran fantastis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk mengatasi stunting pada anak sekolah, dan pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih demi memutus rantai tengkulak yang merugikan petani, diperkirakan menelan biaya setidaknya mencapai USD18 miliar atau setara Rp314 triliun (dengan kurs Rp17.484 per USD) pada tahun ini.

Baca Juga: Defisit Rp240,1 Triliun, Purbaya Sebut APBN Tumbuh Ekspansif hingga Maret 2026

Angka tersebut diyakini setara dengan 10% dari total pendapatan yang dianggarkan. Ironisnya ketika pengeluaran melonjak, pendapatan pajak justru dilaporkan turun 3% pada tahun 2025 akibat anjloknya harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit.

Angin segar sedikit berhembus memasuki akhir kuartal I, dimana penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dengan pertumbuhan 20,7% yoy, sementara pendapatan negara menembus Rp574,9 triliun.



Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tren positif ini merupakan buah dari efektivitas strategi fiskal yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi. "Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak dengan realisasi Rp610,3 triliun, melonjak hingga 47,7%. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun (+43,4%), belanja Non-K/L naik signifikan menjadi Rp329,1 triliun (+51,5%) dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat stabil di angka Rp204,8 triliun, meski ada kontraksi tipis 1,1%.

Baca Juga: Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026

Laju belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menyebabkan defisit APBN melebar ke angka Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Baca Juga: Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026

"Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ungkap Purbaya.

Beban berat keuangan Indonesia kerap dibalut oleh optimisme, meski pelemahan harga untuk ekspor seperti batubara, nikel, dan minyak sawit telah mengurangi penerimaan pajak, yang turun sebesar 3% pada 2025. Hal itu tidak menghentikan untuk membiayai program populis dengan memangkas pengeluaran lain dan membiarkan defisit tumbuh.

Ancaman Downgrade Utang dan Ledakan Defisit

Defisit fiskal tahun lalu, sebesar 2,9% dari PDB menjadi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, selain selama masa pandemi. Hal ini menempatkannya sangat dekat dengan batas 3% yang diberlakukan sejak 2003, dalam upaya untuk menegakkan keseimbangan fiskal.

Sementara itu Lembaga pemeringkat utang internasional, S&P memperingatkan potensi penurunan peringkat (downgrade) utang Indonesia untuk pertama kalinya sejak krisis finansial 1998. Pasalnya, biaya pembayaran bunga utang kini telah menyedot 16% dari total pendapatan negara—melewati batas aman 15%.

Rasio utang terhadap PDB diklaim masih cukup rendah, meski pembayaran utang menyerap porsi yang semakin besar dari pendapatan. Tahun lalu, 16% dari pendapatan digunakan untuk bunga, naik dari 9% sepuluh tahun lalu, menurut S&P. Lembaga ini mengatakan bahwa kenaikan yang berkelanjutan di atas 15% bisa menurunkan peringkat.