Bukan Hanya Komoditas Ekonomi, Prabowo: Pangan, Komoditas Strategis bagi Ketahanan Negara

JAKARTA - Prabowo Subianto menegaskan sesungguhnya pangan bukan hanya sekadar komoditas ekonomi, melainkan komoditas strategis dan tidak ada negara yang mengutamakan kepentingan bangsa lain di atas kepentingan bangsanya. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam bukunya yang berjudul “Paradoks Indonesia dan Solusinya.”

“Sejarah dunia yang saya pelajari, sejarah antarbangsa, itu kejam. Pimpinan negara asing tidak ada urusan, dia hanya memikirkan kepentingan nasional negara dia,” tulis Prabowo, dikutip Rabu (13/7/2022).



Pada kesempatan terpisah, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa menggantungkan urusan perut ke bangsa lain. Terlebih dalam situasi saat ini, di mana terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi kondisi pangan di Indonesia, sehingga memerlukan impor gandum dan pupuk.

Prabowo sendiri hampir 20 tahun konsisten berbicara tentang kekuatan strategis pangan. Ia pun hingga kini masih aktif di HKTI dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai Ketua Dewan Pembina.

Prabowo yang memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada 2004 hingga 2015 ini menekankan dalam urusan pangan sendiri, tidak ada negara di dunia yang mengutamakan kepentingan bangsa lain.

“Ucapannya mungkin beda. Mungkin manis. Tetapi dia pada akhirnya akan selalu mengutamakan kepentingan dia. Kepentingan negaranya,” ujar Prabowo.

Oleh karena itu, Prabowo menegaskan bahwa bahaya urusan pangan sebuah negara bergantung pada impor.

“Saya selalu katakan bahaya kalau soal makan tergantung impor. Kita tidak boleh menganggap bahwa negara-negara asing sayang pada Indonesia. Kita tidak bisa menggantungkan urusan perut bangsa kita ke bangsa lain,” ujarnya.

Ia mencontohkan kejadian beberapa tahun lalu Thailand tidak memenuhi komitmen untuk ekspor ke Indonesia, karena kebanjiran. “Beberapa tahun lalu Thailand sudah bikin kontrak dengan kita untuk sekian juta ton beras. Namun, Thailand kena musibah kebanjiran. Sawah-sawahnya banjir. Terpaksa tidak bisa memenuhi komitmen dia,” ujar Prabowo.



Akhir-akhir ini pun banyak negara menghentikan ekspor pangan, karena pandemi Covid-19, karena mengutamakan kebutuhan rakyat di negaranya masing-masing. “Semua negara bisa kena bencana alam, bisa perang, bisa pandemi. Thailand pernah kebanjiran 70 persen sawahnya banjir puso. Rusia pernah kebakaran sampai ladang-ladang gandumnya terbakar, tidak bisa ekspor gandum.”

Oleh karenanya diperlukan pengambilalihan risiko dari petani oleh negara. Petani juga perlu mendapatkan skala keekonomian dari usaha pertanian berskala besar. “Kalau tidak dibantu, mereka tidak bisa bersaing,” ujar Prabowo.

Prabowo baru-baru ini ketika menjadi narasumber dalam Rembug Nasional dan Rapat Pengurus Pusat Pleno (ERPPP) Ke-1 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/7/2022) lalu juga mengungkapkan hal serupa.Ia menyebutkan ada lima syarat bagi ketahanan negara, khususnya dalam pertahanan dan ekonomi, salah satunya swasembada pangan.

“Mau tidak mau kita harus swasembada pangan, perang Ukraina membuktikan kita tidak boleh tergantung sama pangan dari luar,” tegas Prabowo.