Cegah Banjir di IKN Nusantara, Menteri Basuki Minta Saran Jepang

JAKARTA - Kementerian PUPR melakukan pertemuan dengan konsultan konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Japan International Cooperation Agency (JICA). Pertemuan tersebut membahas empat tantangan dalam menjaga jaminan mutu dalam pembangunan IKN.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya mengatasi tantangan pertama yang ditemukan JICA, yakni pencegahan banjir. JICA mengemukakan land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah banjir.

"Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu berkali-kali saya tanya siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting," kata Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (13/7/2022).



JICA juga menekankan perlunya integrasi berdasarkan kondisi dasar. Dengan demikian, semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini.

Tantangan kedua yang dikemukakan JICA adalah kondisi infrastruktur bawah tanah, salah satunya pengamanan luasan ruang bebas/right of way (ROW). Adapun, ROW berfungsi untuk gorong-gorong dan struktur yang lebih besar, seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.

Ketiga, persiapan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan pada masa depan. Beberapa ruang yang dibutuhkan adalah lahan untuk layanan transportasi umum, yaitu halte dan utilitas jalan (lampu dan kamera pengawas). Jaminan mutu konstruksi menjadi tantangan terakhir yang ditemukan JICA.



Basuki berharap kehadiran JICA akan mempermudah pembangunan IKN dengan kualitas yang baik. Basuki menigmbau JICA untuk tidak segan dalam memberi saran dan evaluasi terkait pembangunan IKN Nusantara.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, terdapat dua goal dalam pembangunan IKN, yaitu jaminan mutu dan estetika. Kami ingin dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga," pungkasnya.